Sepanjang 2023 Indonesia Dilanda Bencana Alam 5.400 Kali, Naik 52 Persen dari 2022

Sepanjang 2023 Indonesia Dilanda Bencana Alam 5.400 Kali, Naik 52 Persen dari 2022 - Regional

, Bandung - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat adanya kenaikan kejadian bencana antara tahun 2022-2023. Pada 2023 lalu, Indonesia dilanda bencana alam sekira 5.400 kali. Jumlah tersebut naik 52 persen dibanding tahun 2022.

Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen Suharyanto saat menghadiri Rakornas BNPB di Kota Bandung, Rabu (24/4/2024).

"Bencana pada 2023 sebanyak 5.400 kejadian," katanya. "Korban jiwa meninggal, hilang dan luka di tahun 2023 turun 36 persen dari 9.628 jiwa (2022) menjadi 6.061 jiwa (2023). Kerusakan infrastruktur di 2022 itu 97.891 unit turun jadi 35.933 unit atau 63 persen," imbuhnya.

Bencana hidrometeorologi adalah yang terbanyak terjadi di Indonesia. Secara rinci, beberapa kejadian bencana di antaranya adalah cuaca ekstrem (1.261 kejadian), banjir (1.255 kejadian), tanah longsor (591 kejadian), kekeringan (174 kejadian), abrasi atau gelombang pasang (33 kejadian) dan karhutla (2.051).

Dalam rangka meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana, kata Suharyanto, pendidikan mitigasi kebencanaan sudah masuk dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar dan lanjut.

"Terkait kurikulum itu sebetulnya sudah jadi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa tahun lalu, dan sudah masuk kurikulum tingkat dasar atau lanjut," kata Suharyanto.

Selain itu, dia mengatakan bahwa kini inovasi dan teknologi peringatan dini bencana menjadi aspek yang akan terus dioptimalkan.

"Kalau tahun 2024 ini kita fokusnya peringatan dini. Terutama peringatan dini bencana tsunami dan gempa bumi. Karena itu yang tidak bisa diprediksi, negara maju pun belum bisa mengetahui secara pasti soal dua kejadian ini. Makanya kita upayakan untuk saat ini inovasi peringatan dini bencana," katanya.

2 dari 2 halaman

Kata Wapres Soal Bencana

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka secara langsung Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2024, di Pullman Grand Central Bandung, Rabu (24/4/2024).

Pada kesempatan tersebut, Wapres Ma'ruf Amin menyoroti kejadian bencana pada tahun 2023 yang didominasi bencana hidrometeorologi basah serta masih banyaknya daerah yang memiliki indeks risiko bencana tingkat tinggi. Untuk itu, guna mengurangi dampak dan risiko bencana yang semakin kompleks, Wapres memberikan butir-butir arahan kepada para peserta Rakornas PB 2024.

Adapun arahan yang pertama, Wapres meminta untuk dikembangkannya industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi dengan manfaatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan.

Menurut Wapres, teknologi kecerdasan buatan akan berguna untuk untuk memantau potensi bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, serta meminimalisasi risiko bencana.

Kedua, Wapres mengatakan agar dapat dilakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid. Kemudian hasil dari pemetaan tersebut diintegrasikan dalam perencanaan dan implementasi terkait penataan ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.

"Hal ini menjadi penting untuk mengendalikan risiko bencana yang ada, sekaligus mengurangi timbulnya risiko bencana baru," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip dari siaran pers.

Berikutnya yang ketiga, Wapres menekankan pelayanan kebencanaan dapat diperkuat. Hal tersebut menurut Wapres bisa dilakukan melalui penguatan kelembagaan BPBD baik dalam hal kewenangan, kompetensi sumber daya manusia, logistik, dan peralatan.

Kemudian arahan selanjutnya, Wapres meminta agar diterapkannya kebijakan dan upaya pemulihan pascabencana. Ia pun mengingatkan agar dipastikan adanya pembagian peran antara pusat dan daerah secara proporsional, dalam rangka membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang.

Adapun arahan terakhir, Wapres berpesan untuk dapat menyusun dan merencanakan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih.

"Saya minta skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana untuk daerah, yang disesuaikan dengan tingkat risikonya," pungkas Wapres.