Anggaran Rp 25,9 Miliar Sulap Kawasan Kumuh Talumolo Gorontalo Jadi Tujuan Wisata

, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan penataan kawasan kumuh Talumolo yang berada di tepi Sungai Bone, Kota Gorontalo.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja mengatakan, penataan permukiman kumuh Talumolo telah dapat mengubah wajah kawasan dan membantu menangani permasalahan kekumuhan kawasan di Kota Gorontalo.

"Penataan kawasan kumuh di tepi sungai tidak hanya memperbaiki fisik infrastrukturnya, tetapi juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya," kata Endra, Jumat (26/4/2024).

Penataan Talumolo mulai dikerjakan sesuai kontak pada 20 Februari 2023 dan telah selesai Januari 2024 dengan luas penanganan 30,81 ha.

Untuk pekerjaan yang telah selesai meliputi pembangunan jalan lingkungan sepanjang 2,4 km serta pembangunan 39 unit tempat sampah portable dan 1 Tempat Pengolahan/Pemrosesan Akhir Sampah.

Kementerian PUPR telah menyelesaikan penataan kawasan kumuh Talumolo yang berada di tepi Sungai Bone, Kota Gorontalo. (Dok Kementerian PUPR)

Selanjutnya, penataan kawasan meliputi pembangunan 2 gapura, revitalisasi kawasan retail, pembangunan plaza kuliner, dermaga, tambatan kapal, dan prasarana lapangan olah raga. Di lokasi tersebut juga dibangun infrastruktur drainase sepanjang 754,5 meter, perbaikan tanggul sepanjang 1,2 km, 6 pintu air, dan 4 jembatan penyeberangan.

Kemudian, sarana penanganan air limbah berupa 5 unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan 5 unit bak resapan.

Penanganan kawasan kumuh Talumolo di bawah tanggungjawab Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Gorontalo, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR dengan anggaran pembangunannya bersumber dari APBN senilai Rp 25,97 miliar.

Sebelumnya, daerah Talumolo merupakan kawasan kumuh tepi air dengan orientasi bangunan sebagian membelakangi badan sungai sehingga rawan genangan dan banjir. Kawasan tersebut juga memiliki permasalahan terkait sarana permukiman seperti pengelolaan persampahan, drainase, dan jalan lingkungan.

Permukiman Talumolo berada di tengah Kota Gorontalo atau sekitar 3 km dari Kantor Walikota Gorontalo. Selain menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik, diharapkan kawasan Talumolo menjadi tujuan wisata yang representatif bagi masyarakat serta ikon kebanggaan wisata sungai yang berada di tengah Kota Gorontalo.

2 dari 3 halaman

Kementerian ATR: Banyak Warga Tak Sadar Kalau Hidup di Permukiman Kumuh

FOTO: Pemerintah Targetkan Pengentasan Kemiskinan di 2022 — Warga melakukan aktivitas di daerah kumuh kawasan Jakarta, Kamis (13/1/2022). Pemerintah akan memperluas penanganan kemiskinan ekstrem menjadi 212 kabupaten/kota di 25 provinsi, di mana 147 kabupaten/kota di antaranya merupakan wilayah pesisir. (/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menghapus permukiman kumuh di perkotaan lewat strategi penataan kawasan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan.

Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP Kementerian ATR/BPN Embun Sari menjelaskan, pesatnya urbanisasi dan meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal membuat pemukiman kumuh diperkitaan tersu meningkat.

"Oleh sebab itu, Kementerian ATR/BPN mendukung pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai salah satu solusi mengenai kebutuhan tanah melalui konsolidasi tanah yang merata agar terciptanya kawasan layak huni," ujar Embun dalam keterangan tertulis, Rabu (28/6/2023).

Kementerian ATR/BPN sejak 2020 sudah terlibat secara aktif di program yang disebut National Slum Upgrading Project (NSUP) atau umumnya disebut KOTAKU.

“Ini kami bersama-sama tentu saja dengan Kementerian PUPR, Bappenas, serta stakeholder lainnya menyiapkan kebijakan dan mencari solusi serta menangani permukiman kumuh di perkotaan,” tuturnya.

Dirjen PTPP kemudian mengemukakan kriteria yang disebut dengan permukiman kumuh, salah satunya adalah aspek tata ruang.

"Jadi bisa dilihat apakah kawasan itu ada di lokasi rawan bencana? Bagaimana keamanan bermukimnya? Menguasai tanah dengan alas hak apa? Apakah menguasai tanah milik sendiri atau tanah orang lain?” sambungnya.

3 dari 3 halaman

3 Proyek Percontohan

Ia pun menyatakan, ada banyak tantangan dalam mengentaskan permukiman kumuh perkotaan, seperti contohnya faktor lokasi tempat tinggal maupun kurangnya kesadaran masyarakat.

“Bicara pengentasan permukiman kumuh ini karena lokasi sudah ada. Masyarakat sadar tidak, tidak layak hidup di lokasi kumuh. Kan banyak masyarakat kita masih tidak sadar, yang penting bisa menempati,” ujar Embun Sari.

Sehubungan dengan hal itu, Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Aria Indra Purnama mengungkapkan, telah ditetapkan tiga lokasi pilot project KOTAKU.

"Lokasi tersebut di antaranya Kota Jakarta Timur Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kota Pekalongan Kampung Bugisan Kelurahan Panjang Wetan, dan Kota Pontianak Kampung Mendawai Kelurahan Bansir Laut," jelasnya.

Ia menuturkan, program KOTAKU tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya kolaborasi yang meliputi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pengembang swasta, media, tokoh masyarakat/fasilitator, CSO/LSM, serta akademisi kampus.

"Konsolidasi Tanah ini bersifat multi-stakeholders, maka harus ada mekanisme untuk mengunci komitmen dan sumber daya secara berkelanjutan serta benar-benar konkret dan melibatkan peran aktif masyarakat,” ungkap Aria Indra Purnama.