Aturan Prototipe Rumah Sederhana Tahan Gempa Segera Terbit

, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera menerbitkan surat edaran terkait purwarupa rumah sederhana. Adanya desain prototipe atau purwarupa rumah sederhana ini diharapkan dapat menjadi alternatif pilihan masyarakat dan pengembang perumahan subsidi dalam membangun rumah layak huni sesuai standar konstruksi di Indonesia.

Sekaligus, memastikan bangunan tersebut tahan gempa dan ramah lingkungan, serta memudahkan pengembang dalam proses perizinan di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami akan segera menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan untuk purwarupa rumah sederhana. Adanya desain prototipe atau purwarupa rumah sederhana ini diharapkan dapat menjadi alternatif pilihan masyarakat dan pengembang perumahan subsidi dalam membangun rumah layak huni sesuai standar konstruksi di Indonesia," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, Selasa (23/4/2024).

Iwan menjelaskan, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR bersama sejumlah asosiasi pengembang perumahan sedang menyusun desain prototipe atau purwarupa rumah sederhana. Rencana penyusunan desain prototipe/purwarupa rumah sederhana ini dimulai dan diinisiasi pertama kali pada 6 Oktober 2022.

Selanjutnya, pada Januari 2024 sampai dengan Februari 2024 telah dilakukan permintaan dan penjaringan usulan desain dari asosiasi pengembang perumahan.

"Kami juga telah melakukan reviu dan pembahasan bersama dengan praktisi atau tenaga ahli dan unit kerja yang membidangi urusan bangunan gedung di Ditjen Cipta Karya terhadap usulan desain yang telah diajukan tersebut. Tujuannya adalah untuk memperoleh desain yang memenuhi persyaratan teknis bangunan dan aplikatif terhadap kondisi lingkungan," terangnya.

2 dari 3 halaman

Usulan Desain

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merelokasi hunian warga terdampak gempa Cianjur ke rumah tahan gempa, yakni rumah instan sederhana sehat (Risha) senilai Rp 150 juta per unit. (Dok Kementerian PUPR)

Saat ini, Kementerian PUPR bersama sejumlah asosiasi pengembang telah melakukan kesepakatan dan menyetujui sejumlah usulan desain yang akan ditetapkan sebagai desain prototipe atau purwarupa.

Jumlah usulan desain yang ada sebanyak 10 usulan dari Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Pemukiman dan Perumahan Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) dan Property Indonesia (PIN) untuk tipe rumah, yakni tipe 22, tipe 30, tipe 32, tipe 36, dan tipe 40.

Lebih lanjut, Iwan mengatakan, pembangunan perumahan di Indonesia mencerminkan keberagaman budaya dan sosial ekonomi masyarakatnya. Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu negara di dunia yang paling rentan terhadap gempa bumi.

Saat ini banyak bangunan termasuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Sehingga dapat meningkatkan risiko terhadap keselamatan penghuni saat terjadi.

"Kementerian PUPR berharap adanya desain purwarupa rumah sederhana ini juga sekaligus memastikan bangunan tersebut tahan gempa dan ramah lingkungan serta memudahkan pengembang dalam proses perizinan," imbuhnya.

Dalam upaya mewujudkan bangunan rumah yang memenuhi standar keandalan bangunan juga perlu diberlakukan proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk semua jenis bangunan gedung, termasuk bangunan rumah sederhana.

3 dari 3 halaman

Tantangan

Jokowi meninjau pembangunan 200 unit rumah tahan gempa di Cianjur — Presiden Jokowi meninjau langsung pembangunan rumah tahan gempa di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Senin (5/12/2022). Pemerintah membangun 200 unit rumah tahan gempa bagi warga terdampak lindu Cianjur. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) dalam Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dalam memudahkan perizinan pembangunan rumah.

Namun, terdapat tantangan terkait perbedaan pemahaman terhadap penerapan SIMBG, persyaratan yang kurang fleksibel, dan keharusan pemeriksaan oleh tenaga ahli bersertifikat, masih menjadi kendala dalam implementasinya.

"Pembangunan rumah layak huni seharusnya direncanakan dan dirancang oleh tenaga yang kompeten dan mengacu pada standar keandalan bangunan. Rumah layak juga harus memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan serta perlu memperhatikan aspek teknis lainnya terkait lokasi, daya dukung tanah, penggunaan material dan teknis konstruksi yang aman terhadap bencana gempa, angin, kebakaran, dan lain hal lainnya," bebernya.

"Dalam membangun rumah juga perlu memperhatikan perubahan iklim dan menerapkan konsep ramah lingkungan seperti konsep green building yang bertujuan untuk menghemat energi dan biaya pengeluaran rumah tangga, mendukung kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, serta melindungi lingkungan," pungkas Iwan.