Tanggapan Sandiaga Uno Soal Wacana Dana Pariwisata Berkelanjutan Lewat Tiket Pesawat yang Banyak Diprotes

, Jakarta - Beredar kabar pemerintah bersiap menarik iuran atau dana pariwisata lewat tiket pesawat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengakui ada rencana rapat oleh pemerintah yang membahas soal dana pariwisata berkelanjutan.

"Memang ada rapat pembahasan rencana untuk dana pariwisata berkelanjutan," ungkap Sandiaga Uno dalam jumpa pers Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar secara daring di Jakarta, Senin, 22 April 2024.

Meski begitu, pria yang biasa disapa Sandi itu meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait pungutan yang dibebankan dalam tiket pesawat. Pasalnya, belum ada keputusan soal pungutan itu. Menparekraf mengakui sampai saat ini tiket pesawat masih terbilang mahal termasuk berdasarkan masukan serta keluhan dari masyarakat yang akan menggunakan pesawat saat bepergian di dalam negeri maupun keluar negeri.

Sandi juga mengakui banyak keluhan dari masyarakat yang memprotes mahalnya penerbangan domestik, bahkan melampaui harga tiket ke luar negeri. Padahal Kemenparekraf gencar menyerukan agar berwisata di Indonesia saja.

"Per hari ini jangan khawatir tidak akan membebani masyarakat dengan harga tiket yang lebih mahal lagi," ucapnya. Sedangkan soal dana pariwisata, hingga kini masih sedang dikaji dan mengumpulkan beberapa opsi untuk pengumpulan dana serta besaran dana yang dimaksud.

Dana abadi pariwisata, lanjut dia, bakal dimanfaatkan dalam tujuan promosi branding nasional dalam mendukung keberlangsungan kegiatan (event) nasional yang berskala nasional dan internasional. Soal iuran kepariwisataan, dirinya memastikan iuran itu bakal dilaporkan secara transparan.

"Transparansi tentu harus sangat transparan karena sekarang era yang penuh dengan keharusan untuk transparansi dan fully disclosure, dan akan kelola dengan transparan," terang Sandi.

"Kita wajibkan melakukan laporan dan kita pastikan tidak akan membebani penumpang karena tarif tiket pesawat," sambungnya.

2 dari 4 halaman

Undangan Rapat di Kemenko Marves

Ombudsman Panggil PLN Terkait Pemadaman Listrik — Anggota Ombudsman RI Alvin Lie memberikan keterangan usai menggelar pertemuan di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (8/8/2019). Pertemuan meminta klarifikasi PLN terkait pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sebelumnya, beredar sebuah surat undangan di media sosial dari Kemenko Marves yang diunggah oleh pengamat penerbangan dan Anggota Dewan Pakar Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Alvin Lie lewat akun platform Twitter atau X. Surat undangan itu disebut membahas soal pengenaan iuran pariwisata melalui tiket penerbangan.

"Berikut saya tampilkan halaman pertama Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Dana Pariwisata Berkelanjutan dengan agenda Pengenaan Iuran Pariwisata Melalu Tiket Penerbangan," tulis Alvin, di akun @alvinlie21, dikutip Senin.

Alvin membagikan undangan itu ke publik karena undangan itu tidak bersifat rahasia. Undangan yang diunggah Alvin berasal dari Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Namun rapat tersebut akan dipimpin oleh Plt Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Undangan itu juga ditandatangani secara digital oleh Plt Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tahyanto Abdillah.

Dalam undangan tersebut terlihat bahwa pembahasan Perpres Dana Pariwisata yang akan dibebankan melalui tiket pesawat akan digelar pada Rabu, 24 April 2024 pukul 09.00-11.00 WIB di Ruang Rapat Kemenko Marves. Wacana melakukan pungutan melalui tiker pesawat juga mendapat sorotan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengkritik rencana untuk pengembangan pariwisata tersebut. Tulus menilai, jika pemerintah memaksakan penerapan rencana iuran melalui tiket pesawat tersebut tergolong tindakan pungli.

3 dari 4 halaman

Kritik YLKI

Ilustrasi tiket pesawat (/Andri Wiranuari)

"Kalau ini dipaksakan bisa dikategorikan sebagai pemaksaan pada masyarakat sebagai penumpang pesawat, alias pungli!," kata Tulus kepada Merdeka.com di Jakarta, Selasa (23/4.2024).

Tulus menjelaskan bahwa penumpang moda angkutan pesawat tidak hanya diisi oleh turis domestik maupun asing. Selain itu, rencana pungutan melalui tiket pesawat tersebut berpotensi untuk menaikkan harga jual tiket pesawat yang saat ini sudah mahal. Sehingga, kebijakan tersebut berpotensi untuk merugikan masyarakat.

"Lagi pula tiket pesawat sdg mahal. Katanya Sandiaga (Menparekraf) suruh harganya turun, ini kok malah naik. Jadi, nggak konsisten," ujar Tulus.

Sementara itu, Kemenko Marves sedang menyusun rancangan peraturan tentang Dana Abadi Pariwisata Berkualitas yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

"Rancangan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pariwisata berkualitas,” ujar Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM. Manuhutu di Jakarta, Senin, dikutip dari Antara.

Ekosistem pariwisata yang berkualitas, kata dia, berlandaskan pada empat pilar, yaitu daya saing infrastruktur dasar, pengelolaan pariwisata berkelanjutan, keunikan destinasi, dan layanan pariwisata bernilai tinggi. Salah satu upaya konkret dalam mewujudkan pariwisata berkualitas adalah konservasi lingkungan dengan melakukan rehabilitasi hutan bakau.

4 dari 4 halaman

Kemenko Marves Soal Dana Abadi

Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi — Pengurus Harian **YLKI** Tulus Abadi saat konferensi per bertajuk "“Menyoal Komitmen Pemerintah dalam Melindungi Masyarakat dari Zat Adiktif Melalui Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan” di Jakarta pada Rabu, 22 November 2023. (Dok /Fitri Haryanti Harsono)

Sebagaimana riset dari CIFOR, kata Odo, hutan bakau merupakan salah satu hutan terkaya karbon di kawasan tropis. Hutan tersebut mengandung lebih dari 1.000 Mg karbon per hektare. Menurut Odo, wacana pengembangan pariwisata berkualitas melalui partisipasi aktif berbagai pihak terkait masih dalam tahap kajian awal, serta diskusi yang melibatkan berbagai sektor.

Kajian tersebut mempertimbangkan upaya untuk mendukung peningkatan target pergerakan wisatawan nusantara. "Berbagai kebijakan terkait pariwisata berkualitas bertujuan untuk memberikan manfaat signifikan yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Upaya ini sekaligus mendukung Indonesia Emas 2045," tuturnya..

Selain terkait dana abadi, Odo juga membahas upaya pengembangan pariwisata berkualitas di Indonesia melalui Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI). Melalui gerakan tersebut, pemerintah menetapkan target pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 1,25–1,5 miliar perjalanan pada 2024 dengan potensi pendapatan pariwisata sekitar Rp3 ribu triliun.

"Target tersebut ditetapkan dalam rangka BBWI yang telah didukung oleh beberapa kebijakan, termasuk diskon tarif tol, integrasi paket kunjungan wisata dengan kereta api, penyelenggaraan event nasional dengan sistem perizinan yang terintegrasi melalui OSS," pungkas Odo.