Sambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Menlu Retno Beri Update soal Palestina

Sambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Menlu Retno Beri Update soal Palestina - News

, Jakarta - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta. Kepada awak media, Menlu Retno mengaku, pembahasan dilakukan Indonesia di tingkat dunia adalah menghentikan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap Palestina melalui jalur diplomatik.

“Kita terus, kita terus, dari waktu ke waktu kita terus berkomunikasi. Terakhir adalah pembicaraan saya telepon dengan Menlu Hongaria, kemudian ketika para menlu G7 melakukan pertemuan di Italia saya juga berkomunikasi dengan Menlu Kanada. Intinya, merupakan kewajiban kita semua untuk mencoba mendeeskalasi situasi, sehingga konflik ini tidak menyebar kemana-kemana,” kata Retno kepada awak media, Jumat (26/4/2024).

BACA JUGA: VIDEO: Pertemuan Menlu Retno dengan Menlu China, Bahas Stabilitas Kawasan hingga Hilirisasi

Retno memastikan, dirinya pada pekan depan yaitu 4-5 Mei nanti akan menghadiri Konfrensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Isam (KTT OKI) di Gambia yang didahului pertemuan tingkat menteri. Dia berharap dengan kehadiran Indonesia, maka penyelesaian kejahatan kemanusiaan yang sedang diderita rakyat Palestina bisa lebih dimaksimalkan.

“Saya Insya Allah akan hadir dlm pertemuan tersebut dan saya yakin bahwa topik bahasan yang akan disampaikan dalam pertemuan OKI adalah mengenai masalah Palestina juga. Jadi kita terus berusaha maksimal,” yakin Retno.

Terkait keanggotaan Palestina di PBB yang diveto oleh Amerika Serikat, Menlu Retno menegaskan sejak awal Indonesia adalah salah satu supporter yang mendukung keanggotaan penuh untuk Palestina di PBB.

Dia mengklaim, semua dippomat Indonesia sudah memahami hakekat tersebut. Artinya, ketika Amerika Serikat melalukan veto, maka Indonesia dipastikan tidak patah semangat untuk kembali berjuang untuk rakyat Palestina.

“Jadi itu sudah ada dan semua diplomat Indonesia sudah paham dan pasti akan melakukannya. Memang sangat disayangkan bahwa kali ini satu anggota Dewan Keamanan PBB memveto tetapi bukan berarti kita akan berhenti. Kita akan terus berupaya,” Retno menandasi.

2 dari 2 halaman

Veto

Diberitakan sebelumnya oleh kanal global , Amerika Serikat (AS) telah memveto permintaan Palestina kepada Dewan Keamanan/DK PBB agar menjadi anggota penuh PBB, sehingga menghalangi pengakuan badan dunia tersebut atas negara Palestina.

Menurut laporan The Guardian yang dikutip Jumat (19/4/2024), pemungutan suara di dewan keamanan yang beranggotakan 15 orang itu menghasilkan 12 suara mendukung, Amerika Serikat menentang dan dua abstain, Inggris dan Swiss.

Para pejabat AS berharap Washington dapat menghindari penggunaan hak vetonya jika negara-negara lain keberatan dengan rancangan resolusi sebelum dewan tersebut merekomendasikan "Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB".

Sebelum pemungutan suara, para diplomat mengatakan misi AS telah berusaha meyakinkan satu atau dua anggota dewan lainnya untuk abstain, untuk mengurangi isolasi Washington terhadap isu tersebut, namun para pejabat Amerika mengatakan mereka pasrah karena harus menggunakan hak veto AS sekali lagi untuk mendukung resolusi Israel.

Pendirian Washington adalah bahwa munculnya negara Palestina harus merupakan hasil perundingan mengenai seluruh aspek penyelesaian perdamaian Timur Tengah.

"Kami sepenuhnya percaya pada solusi dua negara dan negara untuk rakyat Palestina. Kami percaya cara terbaik dan paling berkelanjutan untuk melakukan hal ini adalah melalui negosiasi langsung antar pihak," kata juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby, kepada wartawan di pesawat Air Force One pada hari Kamis (18/4).

Kepresidenan Palestina mengecam veto AS sebagai tindakan yang "tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan"

Menjelaskan sikap abstain Inggris, utusan Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, mengatakan: "Kami percaya bahwa pengakuan atas negara Palestina tidak boleh dilakukan pada awal proses baru, namun tidak harus pada akhir proses. proses."

Woodward menambahkan: "Kita harus mulai dengan memperbaiki krisis yang terjadi di Gaza."