APBN Surplus, Pemerintah Kok Masih Tarik Utang Rp 104,7 Triliun

, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi pembiayaan utang mencapai 104,7 triliun per Maret 2024. Meskipun, APBN masih mencatatkan surplus hingga Maret 2024.

"Walaupun tadi APBN kita masih surplus, namun untuk pengelolaan pembiayaan termasuk issuance (penerbitan) dari surat berharga negara kita itu adalah berdasarkan strategi 1 tahun. kita lihat untuk pembiayaan terealisasi Rp104,7 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (26/4).

Sri Mulyani menyebut, penarikan utang tersebut turun lebih dari 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Saat itu, penarikan utang pemerintah mencapai Rp225,4 triliun pada periode yang sama tahun lalu, mencapai Rp225,4 triliun.

"Ini nilainya jauh lebih rendah dari tahun lalu atau turun drastis 53,6 persen dibanding pembiayaan utang tahun lalu yang mencapai Rp225,4 triliun," ujarnya.

Secara rinci, realisasi penarikan utang berasal dari surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 104 triliun. Di susul penarikan utang yang diperoleh dari pinjaman nilainya mencapai Rp 600 miliar.

Penarikan Utang

Sri Mulyani menyebut, turunnya penarikan utang ini disebabkan oleh sejumlah hal yang menjadi pertimbangan pemerintah. Yakni, tren pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS hingga tren kebijakan suku bunga tinggi oleh bank sentral AS maupun Eropa.

"Ini semuanya akan terus kita waspadai dan akan menentukan arah dari pembiayaan kita," bebernya.

Dia memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati dalam melakukan penarikan utang baru. Antara lain dengan memperhatikan situasi terkini perkembangan perekonomian global.

"Di dalam startegi pembiayaan kita akan tetap mengelola secara prudent, hati-hati, dan kita melakukan strategi yang cukup pragmatis dan oportunis, supaya kita bisa memilih timing yang pas," ucapnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

2 dari 4 halaman

APBN Surplus

Utang konsumtif — Beli Tiket Konser Coldplay sebagai Self Reward, Awas Kebablasan Jadi Utang Konsumtif. Ilustrasi uang. Foto: Ade Nasihudin/.

Sebelumnya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencatatkan surplus sebesar Rp8,1 triliun per Maret 2024. Posisi surplus APBN ini setara 0,04 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kita masih surplus Rp8,1 triliun atau 0,04 persen dari gdp," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (26/4).

Sri Mulyani menjelaskan, surplus APBN ini ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara. Dia mencatat, pendapatan negara mencapai Rp620,01 triliun atau 22,1 persen dari target.

Kemudian, dari sisi belanja mencapai Rp611,9 triliun atau sudah dibelanjakan sekitar 18,4 persen dari pagu APBN. Kinerja belanja negara ini membukukan pertumbuhan sebesar 18 persen secara tahunan.

3 dari 4 halaman

Rp 43,3 Triliun Dana Bansos Sudah Disebar dalam 3 Bulan, ke Mana Saja?

Penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH dan sembako triwulan I 2024 dimulai. PT Pos Indonesia (Persero) atau Pos Ind kembali mendapat amanah dari pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan program tersebut. (Istimewa)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap besaran dana yang sudah dikucurkan untuk bantuan sosial (bansos) pada periode Januari-Maret 2024. Angkanya tercatat sebesar Rp 43,3 triliun.

Sri Mulyani mengatakan angka realisasi dana bansos tersebut sedikit lebih tinggi dari kucuran dana bansos di 2023 lalu. Perihal ini juga yang ditegaskannya sudah disampaikannya di Mahkamah Konstitusi (MK) ketika bersaksi mengenai kaitan bansos dan Pemili 2024.

"Untuk belanja bansos yang mencapai Rp 43,3 triliun, ada kenaikan dari tahun lalu yang base-nya rendah yaitu Rp 35,9 triliun. Ini yang wsktu itu sudah saya sampaikan waktu itu di Mahkamah Konstitusi," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Sebagai rinciannya, ada alokasi sebesar Rp 20,4 triliun bagi Kementerian Sosial (Kemensos). Ini diarahkan untuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta penerima dan Kartu Sembako kepada 18,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kemudian, dikucurkan untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) senilai Rp 11,6 triliun. Dana ini digunakan untuk program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 96,7 juta peserta yang ditanggung negara.

Lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebesar Rp 9,9 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 7,9 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 605,4 ribu mahasiswa.

Selanjutnya, ada kucuran Rp 1,4 triliun ke Kementerian Agama. Ini untuk PIP sebanyak 1,5 juta siswa dan KIP kepada 37 ribu mahasiwa di universitas di bawah Kemenag. Serta, untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 35 miliar untuk pelaksanaan tanggap darurat.

4 dari 4 halaman

Alasan Beda Waktu Penyaluran

FOTO: Penyaluran Bansos untuk Warga Terdampak Pandemi COVID-19 — Warga menunjukkan uang bantuan sosial (bansos) di kawasan Kedoya Selatan, Jakarta Barat, Rabu (28/7/2021). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut disalurkan oleh PT. Pos Indonesia. (/Johan Tallo)

Pada kesempatan ini, Bendahara Negara ini juga mengungkap soal alasan realisasi anggaran bansos berbeda dengan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, ada penyesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada 2023. Alhasil, anggarannya tidak langsung dieksekusi.

"Tahun 2023 itu eksekusi bansos Januari hingga Maret memang rendah karena saat itu Kemensos sedang melakukan adjustment data untuk DTKS, hingga eksekusinya dan termasuk juga modalitas antara transfer ke Himbara maupun ke PT Pos," tuturnya.

"Sehingga memang waktu itu eksekusinya agak tertunda melewati Januari-Maret," imbuhnya.