Golkar Ingatkan PDIP Jika Mau Gabung Koalisi Besar: Jangan Menguasai

, Jakarta Partai Golkar mengingatkan PDI Perjuangan ada aturan main bila ingin bergabung ke dalam koalisi besar yang digagas partai pro pemerintah. Meski prinsipnya Partai Golkar terbuka dengan kehadiran PDIP, namun aturan main harus diikuti.

"Prinsipnya kita terbuka, hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di koalisi besar," ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Ace mengatakan koalisi besar ada karena atas inisiasi partai-partai yang lebih dahulu gabung. Jangan sampai partai yang hadir belakangan justru ingin menguasai.

Koalisi besar merupakan gabungan partai-partai pendukung Presiden Joko Widodo. Saat ini sudah ada lima partai yang menginisiasi yaitu Golkar, Gerindra, PKB, PAN dan PPP. Hanya PDIP partai pemerintah yang belum membentuk dan bergabung dengan koalisi manapun.

"Jangan sampai nanti, misalnya, koalisi sudah dibangun, tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Maka dari itu, kata Ace, Golkar menekankan pentingnya untuk membangun kesepahaman lebih dahulu. Bukan saling memberikan syarat seperti soal jatah calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Ya makanya yang terpenting adalah membangun sebuah pemahaman yang sama," ujar Ace.

Ace menegaskan Partai Golkar ingin soal konfigurasi capres dan cawapres koalisi besar berasal dari representasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

"Kita harapkan ya masing-masing tentu memiliki representasinya dalam konteks penempatan figur capres dan cawapresnya," ujar Ace.

Ace mengatakan masing-masing dari KIB dan KKIR punya tokoh calon presiden dan calon wakil presiden. Tetapi, ia tidak menjawab tegas apakah akan memasangkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai perwakilan KKIR dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai perwakilan KIB.

"Ini kan jelas KIB punya, KKIR juga punya, jadi bisa dilihat lah," ujar Ace. "Tunggu pada waktunya," sambung Ace.

Partai-partai besar pendukung Jokowi bersatu membentuk Koalisi Besar jelang Pemilu 2024. Melalui restunya, Presiden Jokowi digadang-gadang menjadi King Maker alias penentu pada pemilu nanti. Adapun, Koalisi Besar ini terdiri dari Golkar, Gerindra, PK...

2 dari 3 halaman

PDIP Pastikan Tidak akan Beri Syarat jika Gabung ke Koalisi Besar

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah. (/Devira Hutabarat)

Sementara itu, PDI Perjuangan memastikan tidak akan memberikan syarat calon presiden bila bergabung dengan koalisi besar partai pro pemerintah. PDIP menginginkan ada pertemuan lebih dahulu dengan lima pimpinan partai politik koalisi besar.

"Enggak ada syarat-syaratan. Duduk dulu lah. Bangsa ini mau ke mana ke depan, karena seakan-akan PDIP sombong karena belum apa-apa bicara syarat. Kami tidak seperti itu," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

PDIP menginginkan ada pertemuan bersama untuk membahas rencana koalisi. Salah satu yang perlu dibahas adalah kelanjutan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Duduk saja dulu, 5 tahun ke depan mau seperti apa, ayo yang sudah baik dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi kita lanjutkan. Tapi kita harus jauh juga, tantangannya ke depan pasti berbeda," ujar Said.

3 dari 3 halaman

Koalisi Besar Segera Deklarasi

Presiden Jokowi bersama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023). (/ Nanda Perdana Putra)

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan, koalisi besar pro pemerintah akan melakukan deklarasi tanpa menunggu partai yang belum bergabung. Sebab, koalisi besar bermain dalam genderang sendiri, tidak mengikuti ritme partai manapun.

"Saya kira tidak ya, karena kita bermain dalam genderang sendiri," ujar Ace di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Ace mengatakan, deklarasi hanya tinggal menunggu waktu. Meski sudah ada kesamaan pandangan soal koalisi besar, deklarasi dirasa kurang tepat dalam waktu dekat karena suasana Ramadan.

"Kan segala sesuatu ada waktunya, gitu. Sekarang kan masih suasananya suasana bulan Ramadan, ya kan," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com