, Jakarta Vaksin COVID-19 akan diberikan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan mengenai vaksin gratis itu diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo kemarin, Rabu (16/12/2020).
"Dapat saya sampaikan vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenai biaya," kata Jokowi dalam video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden.
Diakui Jokowi, keputusan pemberian vaksin COVID-19 secara gratis ini diambilnya setelah menerima banyak masukan dari masyarakat serta menghitung ulang keuangan negara. Jokowi kemudian menginstruksikan ke jajaran kabinetnya, lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan vaksinasi dalam anggaran 2021.
Advertisement
Jokowi menekankan bahwa seluruh masyarakat Indonesia tidak akan dikenakan biaya sama sekali saat nantinya program vaksinasi COVID-19 dilaksanakan. "Saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," jelas Jokowi.
Jokowi pun akan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merelokasikan dari anggaran lain terkait ketersediaan vaksin COVID-19 secara gratis. "Sehingga tidak ada alasan masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin,"Jokowi menegaskan.
Sebelumnya, pemerintah lewat Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengungkapkan bahwa untuk mencapai cakupan 67 persen kebutuhan vaksin COVID-19 akan terdiri dari dua skema yaitu 30 persen vaksin program dan 70 persen vaksin mandiri.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Terawan dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi IX DPR RI pada Kamis, 10 Desember 2020.
Namun, dengan adanya kebijakan baru yang disampaikan Jokowi, maka vaksinasi COVID-19 di Indonesia tidak dipungut biaya.
Saksikan Juga Video Menarik Berikut Ini
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Seperti Apa Mekanismenya?
Mengenai mekanisme vaksinasi gratis, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi menyampaikan hal itu dan tindak lanjutnya sedang dirampungkan.
"Kami sedang menyesuaikan rencana dan merampungkan petunjuk teknis dan aturannya," ujar Nadia kepada Health melalui pesan singkat, Kamis (17/12/2020).
Siti Nadia menjelaskan, petunjuk teknis dan aturan lengkap mekanisme vaksinasi COVID-19 dalam tahap upaya pematangan serta menunggu persetujuan penggunaan vaksin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Belum ya (mekanisme vaksinasi). Karena kan kita masih menunggu persetujuan ya dari BPOM dan MUI," lanjutnya.
Menilik cara pendaftaran penerima vaksinasi COVID-19 yang tertulis dalam Petunjuk Teknis Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, data sasaran vaksinasi program diperoleh secara top-down melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19. Data tersebut bersumber dari kementerian/lembaga terkait atau sumber lainnya meliputi nama, NIK, dan alamat tempat tinggal sasaran.
Sasaran penerima vaksinasi akan dikirimi pesan singkat (SMS) dan harus memverifikasi lokasi pelaksanaan pemberian vaksin Corona. Mekanisme ini khususnya menyasar target penerima vaksinasi COVID-19 program pemerintah, bukan vaksinasi mandiri seperti rencana sebelumnya.
Nadia menegaskan, hal itu belum tahap finalisasi. "Buku petunjuk teknis tersebut belum final," tegasnya.
Diketahui, rencana program vaksinasi dari Pemerintah didukung oleh BPJS Kesehatan melalui aplikasi Primary Care (P-Care) versi Vaksin COVID-19. Aplikasi tersebut mendukung proses registrasi sasaran penerima vaksin, screening penerima vaksin, screening status kesehatan, serta mencatat dan melaporkan hasil pelayanan vaksinasi COVID-19.
Aplikasi P-Care merupakan bagian dari sistem informasi berbasis website yang sudah disediakan BPJS Kesehatan untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, Klinik Pratama, dan Dokter Praktik Mandiri dalam melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.
"FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sudah sangat familiar dalam penggunaan P-Care. Kita harap dukungan ini akan memperlancar proses pemberian vaksin, data penerima valid, dan dalam hal pelaporan akan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, serta dapat dipantau secara realtime," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris seperti dilansir Antara, 19 November 2020.
Advertisement
Mulai Januari 2021
Jokowi mengatakan bahwa program vaksinasi COVID-19 akan mulai dilakukan pada Januari 2021. Dia memastikan masyarakat akan mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis.
"Vaksinnya sudah ada, tapi akan dimulai vaksinasinya di bulan Januari," kata Jokowi saat memberikan Bantuan Modal Kerja kepada pelaku usaha mikro dan kecil di Halaman Istana Merdeka Jakarta, Rabu (16/12/2020).
"Gratis, jangan ada yang bayar, gratis," sambungnya.
Menurut Jokowi, para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya akan diprioritaskan untuk disuntik vaksin COVID-19 lebih awal. Kelompok prioritas penerima vaksin lainnya yakni, TNI-Polri dan guru.
"TNI dan Polri karena beliau-beliau ini menjaga kedaulatan negara. Polri menjaga ketertiban dan keamanan negara. Ini juga perlu didahulukan. Setelah itu, ke guru, setelah itu semuanya kita akan mendapatkan vaksinasi," jelasnya.
Ribuan Nakes Dipersiapkan untuk Program Vaksinasi
Hingga saat ini, 440 ribu tenaga kesehatan dan 23 ribu vaksinator terus mempersiapkan diri untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 hinggake seluruh daerah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi MPH menyampaikan, sampai dengan 5 Desember, sudah dilakukan pelatihan sebanyak 12.408 orang untuk 21 provinsi. Sementara workshop bagi tenaga vaksinator ini telah dilangsungkan untuk 29.635 orang dari 34 provinsi.
"Artinya, semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita dan Insya Allah kesiapan-kesiapan itu kita jaga dari sisi jumlah, proporsional dari semua provinsi akan tercakup,” ujarnya dalam keterangannya yang disampaikan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (15/12/2020).
Oscar menambahkan, selain proses pemberian vaksinasi, upaya mengedukasi masyarakat sebelum program vaksinasi berjalan juga tidak kalah penting. Upaya edukasi ini harus sampai dengan merata ke daerah.
“Kita menginginkan bahwa masyarakat itu paham tentang pentingnya vaksinasi ini. Pemahaman kita tentang kehalalan juga sudah kita upayakan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI)," tambah dia.
Hal yang ketiga adalah, disampaikannya soal efektivitas vaksin tersebut juga harus dikomunikasikan dengan benar.
"Namun, yang tidak boleh ditinggalkan adalah mengkomunikasikan kepada masyarakat agar mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik, itu adalah cara paling ampuh untuk melindungi masyarakat”, ujar Oscar Primadi.
Upaya Pemerintah melakukan vaksinasi secara bertahap, bukan tanpa tantangan. Disampaikannya, Indonesia adalah negara besar, untuk itu faktor geografis menjadi salah satu kendala utama.
Apresiasi Sejumlah Pihak
Keputusan Jokowi menggratiskan vaksin COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia diapresiasi sejumlah pihak. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merespon sangat baik kebijakan tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Adib Khumaidi, Ketua Tim Mitigasi IDI dalam Live Streaming Bincang Editor pada Kamis (17/12/2020).
"Kalau kita bicara sekarang hak kesehatan warga negara, adalah menjadi satu bagian bahwa pembiayaan kesehatan gratis, termasuk vaksin ini pun juga seharusnya memang gratis," kata Adib.
"Dengan dasar ini maka satu sisi kondisi alasan yang tadinya tidak mau divaksin karena biaya, sudah bisa kita selesaikan," kata Adib.
Adib mengatakan, saat ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana melakukan edukasi kepada masyarakat agar mau mendapatkan vaksin COVID-19
Adib melanjutkan, edukasi soal vaksin COVID-19 tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah.
"Tetapi masyarakat ke masyarakat yang lain. Dengan cara membentuk kelompok-kelompok masyarakat di lapisan paling bawah, untuk kemudian mereka menjadi kader-kader, untuk kemudian menjelaskan."
Adib juga menegaskan bahwa vaksin bukanlah obat untuk COVID-19. Sifatnya hanyalah salah satu upaya pencegahan.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala berpendapat, langkah Jokowi menggratiskan vaksin COVID-19 tentu akan memberikan dampak di bidang lainnya.
"Kebijakan populis namun akan menekan item mata anggaran yang lain. Jika item itu adalah terkait pembangunan infrastruktur maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat juga," kata Adrianus saat dihubungi , Kamis (17/12/2020).
Namun Adrianus mengkritisi mekanisme vaksinasi yang akan menggunakan SMS sebagai pemberitahuan sasaran penerima vaksin COVID-19. Dia menilai, mekanisme seperti itu tidak bisa diterapkan di seluruh wilayah. Mengingat ada daerah yang masih minim dalam penyediaan infrastruktur komunikasi digital.
"Kelihatannya akan ada alur kedua atau ketiga (second atau third track) yang diterapkan di daerah-daerah dengan situasi khusus," ujar Adrianus.
Andrianus pun menyoroti pendistribusian vaksin di daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda dua atau pun empat. Bahkan dalam pendistribusian kertas suara pemilu misalnya, banyak petugas harus berjibaku melewati jalan berlumpur serta medan yang berat.
Dia pun meyakini, pendistribusian vaksin covid-19 yang harus dalam kondisi bersuhu 2 derajat celsius akan dilakukan dengan perlengkapan khusus. Hal itu demi menjaga agar kualitas vaksin tetap normal. "Mestinya bisa dibuat semacam termos khusus untuk itu," kata dia.
Terkait dengan penyimpangan vaksinasi di lapangan, Andrianus pun tidak menampiknya. Praktik-praktik oknum yang membandrol harga tertentu sebuah vaksin dinilainya masih akan terjadi, kendati pemerintah telah menetapkannya secara gratis.
"Mungkin juga. Namun pengumuman sejak awal bahwa vaksin gratis akan amat mengurangi penyimpangan tadi. Hanya orang kaya yang ingin buru-buru sih lalu bersedia membayar," ucap Andrianus.
Advertisement
Perlu Aturan yang Jelas
Apresiasi juga diberikan oleh pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah. Menurutnya, keputusan Jokowi menggratiskan vaksin sudah tepat. Hanya saja Trubus berpesan, pemerintah perlu membuat peraturan yang jelas sebelum menjalankan program vaksinasi, mulai dari prosedur pelayanan, anggaran, hingga sanksi.
“Kebijakan ini sudah tepat untuk memberantas spekulan-spekulan atau rumah sakit swasta yang selama ini gencar mempromosikan pelayanan vaksin, tapi aturan mengenai mekanismenya harus jelas,” kata Trubus seperti dilansir merdeka.com, Kamis (16/12/2020).
Dia khawatir, jika pemerintah tidak membuat aturan yang jelas dan tegas, maka akan tetap aja oknum yang mengambil untung dari program vaksinasi gratis ini.
“Harus dibuatkan aturannya dulu, baru diterapkan. Kalau langsung dieksekusi, takutnya ada oknum yang malah mempermainkan harga dan membohongi masyarakat,” kata dia.
Dia melihat, edukasi yang dilakukan pemerintah mengenai vaksinasi ini masih belum merata. Dia khawatir, masih akan ditemukan warga yang belum tahu bahwa vaksinasi COVID-19 itu gratis.
“Kita punya trauma saat tes COVID-19, pemerintah telat dalam menentukan harga pasaran. Mereka sudah terlanjur mendapatkan keuntungan yang banyak dari test Covid itu. Nah vaksinasi ini harus jelas dulu aturannya,” kata dia.
Dia berharap, pemerintah bisa menjamin tidak ada satu pun oknum yang mengambil untuk dari program vaksinasi gratis ini. Selain itu, menurutnya pemerintah juga harus terbuka terkait harga vaksin yang dibeli, jumlah dosisnya, dan jenis vaksin yang dibeli pemerintah. Seperti yang diketahui, sampai detik ini Menkes Terawan masih membuka peluang untuk menambah jenis vaksin baru.
“Saya khawatir akan ada pihak-pihak yang menunggangi. Bisa dari pemerintah sendiri, swasta, pengusaha, atau rumah sakit. Mereka yang punya kesempatan atau kepentingan bisnis. Jadi perlu dibuat aturan/ sanksi tegas untuk mengantisipasi adanya cukong-cukong ini,” kata Trubus.
Senada dengan Trubus, pengamat kebijakan publik Agus Pembagio meminta pemerintah untuk membuat aturan jelas terkait program vaksinasi gratis ini. Termasuk sudah menyiapkan sanksi tegas bagi para oknum yang memanfaatkan program ini.
“Makanya harus ada aturannya termasuk sanksi tegas. Kalau tidak diberi hukuman yang berat, ya akan gagal (program vaksinasi gratis),” kata Agus kepada merdeka.com, Kamis (16/12).
Dia khawatir, nantinya akan ada oknum/calo yang memperjualbelikan jenis vaksin COVID-19 yang tidak dibeli pemerintah. Seperti yang diketahui, ada sebagian masyarakat Indonesia yang enggan divaksin dengan vaksin yang dibeli oleh pemerintah.
“Ya berharap jangan sampai ada calo. Kalau mau beli vaksin sendiri, silahkan saja, tapi habis itu jangan dijual ke publik. Harus digunakan sendiri,” kata Agus.
“Para pejabat atau konglomerat pasti akan cari vaksin yang terbaik, mereka bisa saja beli dari luar. Tapi ingat, jangan diperjualbelikan,” imbuhnya.
Trubus mengajak seluruh pihak, termasuk media untuk mengawasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Jangan sampai, kata dia, ada praktik KKN dalam program vaksinasi gratis ini. Dia berharap, pelayanan yang akan diberikan saat vaksinasi tidak mengecewakan masyarakat.
“Kita harus kawal terus, bagaimana praktiknya nanti. Kita tahu, dalam pelayanan BPJS saja, pasien golongan 3 sering ditolak sama RS. Alasannya kamar penuh. Nah vaksinasi ini kan gratis, takutnya masyarakat tidak dilayani dengan baik, malah harus bayar,” ujarnya.
“Praktik KKN di Indonesia kan seperti budaya. Takutnya yang gratis cuma sedikit, tetap ada yang berbayar. Jangan sampai rakyat dibohongi. Makanya terkait dosis dan pendistribusian harus ditetapkan dengan jelas dulu,” ujarnya.
Terkini Lainnya
Saksikan Juga Video Menarik Berikut Ini
Seperti Apa Mekanismenya?
Mulai Januari 2021
Apresiasi Sejumlah Pihak
Perlu Aturan yang Jelas
Vaksin Covid-19
vaksin covid-19 gratis
vaksin gratis
Euro 2024
Jadwal Lengkap Euro 2024 dan Hasil Babak 16 Besar, 8 Besar, Semifinal, Final
Jadwal Lengkap Euro 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D, E, F Cek di Sini
Jadwal Lengkap Pertandingan 8 Besar Euro 2024
Terkesan Penampilannya di Euro 2024, Real Madrid Ingin Datangkan Rekan Setim Jude Bellingham
Top 3: Pola Makan Nabati Bisa Perlambat Perkembangan Kanker Prostat
Top 3 Berita Bola: Timnas Belanda Lolos ke Perempat Final Euro 2024, Ronald Koeman Malah Menyesal
Copa America 2024
Link Live Streaming Copa America 2024 Argentina vs Ekuador di Vidio
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Jadwal Siaran Langsung Argentina vs Ekuador di Perempat Final Copa America 2024 di Vidio
Prediksi Copa America 2024 Argentina vs Ekuador: Semuanya Memihak Tim Tango
Timnas Ekuador Siap Berjuang Mati-matian di Perempat Final Copa America 2024
Copa America 2024 Argentina Vs Ekuador: Tim Tanggo Didukung Rekor Apik
Timnas Indonesia U-16
Timnas Indonesia Rebut Perunggu Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir: Lebih Baik di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Timnas U-16 Kalahkan Vietnam 5-0, Nova Arianto Minta Skuad Garuda Muda Tak Euforia
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak 5 Gol Tanpa Balas, Garuda Nusantara Amankan Peringkat 3
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak Gol Telat, Garuda Nusantara Unggul 2-0 di Babak Pertama
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Pilkada 2024
Demokrat Rekomendasikan Dukungan ke 3 Paslon Ini untuk Pilkada Papua Barat, Babel, dan Jambi
Coklit Pilkada 2024 Sudah Sasar 16,6 Juta Pemilih di Jatim, Target Tuntas di Hari ke-20
Kata Sekjen PKS soal Kaesang Disodorkan Jokowi untuk Maju di Pilkada Jakarta 2024
Survei Warna Research Center: Tingkat Elektabilitas Hendy Siswanto dan Faida Tinggi Jelang Pilkada Jember 2024
Respons Jokowi soal Kabar Kaesang Maju Pilkada Jakarta 2024, Benarkah Sodorkan ke Parpol?
Ridwan Kamil Dianggap Masih Kuat di Pilkada Jawa Barat, Bawa Untung Buat Golkar
TOPIK POPULER
Populer
Jangan Paksa Si Kecil, Ini 7 Tips Menghadapi Anak Picky Eater
Liburan Bareng Si Kecil di KidZania Jakarta Pakai BRI Dapat Diskon hingga 30%!
Keajaiban Tak Terduga Pecel Lele di Balik IPK Sempurna 4.0 Naufal Clash of Champions
4 Tanda Skizofrenia, Penyakit yang Mengaburkan Batas Antara Realitas dan Imajinasi
Pj Bupati Bekasi Gencar Kenalkan Wisata Industri, Tur dari Pabrik ke Pabrik
Lee Yoo Young K-Drama List, Aktris yang Umumkan Pernikahan dan Segera Jadi Ibu
Begini Ciri-ciri Kepribadian Anak Berdasarkan Urutan Kelahiran, Kamu Nomor Berapa?
Ramai Soal Tren Joki Strava, Warganet: Padahal Ngelakuin dan Lihat Progres Diri Sendiri Lebih Seru
Bukan Cuma Perawatan Medis, Anak dengan Kanker Perlu Dapat Dukungan Psikososial
Kemenkes: Fitnah dan Hoaks soal Menkes Budi Minta Rektor Pecat Dekan FK Unair
Ketua KPU
Skandal Asusila eks-Ketua KPU, Apakah Dosa Zina Bisa Diampuni Allah? Buya Yahya Bilang Begini
HEADLINE: Skandal Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang Dipecat DKPP, Berujung Proses Pidana?
7 Respons Berbagai Pihak Mulai Parpol, KPU, hingga Jokowi Usai DKPP RI Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari
Jokowi Sebut Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari dari Ketua KPU Masih Diproses
DKPP Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Jujur dan Adil
Berita Terkini
Pasar Tablet Ramai Bikin Poco Tergiur Boyong Poco Pad ke Indonesia
Top 3: Upah Minimum UMP dan UMK Berbeda Bikin Penasaran
Ini Alasan KY Pantau Sidang Pra Peradilan Pegi Setiawan
Top 3 Islami: Kisah Karomah Mbah Kholil Bangkalan yang Bikin Takjub Gurunya, Doa Syaikh Abdul Qadir al-Jilani Bikin Iblis Terbakar
Asal-usul Pecel Lele, Makanan Favorit Naufal Hafidz Si Jenius dari ITB
Gunung Ibu Masih Terus Erupsi hingga Jumat Pagi 5 Juli 2024, Kolom Abu Capai 3.000 Meter
Cuaca Hari Ini Jumat 5 Juli 2024: Hujan Guyur Jabodetabek Siang Nanti
Kasus Korupsi BTS 4G, Mantan Komisaris Ini Divonis Hukuman 5 Tahun Penjara
Pertamina Klaim Bisa Produksi Biodiesel B100, Tapi Harganya Belum Murah
Respons BEI Terkait Saham Emiten Baru Banyak yang Loyo
Mengintip Pesona Sanghyang Heuleut, Wisata Alam Indah di Bandung Barat
Wali Kota Depok Sudah Serahkan Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD 2023
Perusahaan Kripto di AS Wajib Lapor Pajak pada 2026
Sudah Ditaksir Manchester United 2 Tahun, Bintang Euro 2024 Malah Lebih Tertarik Gabung Real Madrid
Bukan Cuma Perawatan Medis, Anak dengan Kanker Perlu Dapat Dukungan Psikososial