uefau17.com

Kemesraan PKS-Nasdem Kembali Berlanjut di Pilkada Garut 2024, Bagaimana dengan PKB? - Regional

, Garut - Kemesraan koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem) berlanjut di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut 2024. Bagimana nasib Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB?

“Kita sudah mendapatkan izin dari ketua wilayah masing-masing. Ini pun hasil konsultasi dengan wilayah,” ujar Ketua DPD PKS Garut Helmi Budiman, selepas penandatangan nota kesepakatan koalisi, Kamis (6/6/2024) petang.

Seperti diketahui koalisi PKS-Nasdem dan PKB mampu berkolaburasi dengan baik mengusung Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun untuk Pilkada Garut 2024, PKB belum menentukan pijakan politik.

Menurutnya, koalisi yang dibentuk kedua pimpinan partai melanjutkan koalisi sebelumnya yang telah menghasilkan kepemimpinan Bupati/ Wakil Bupati Rudy Gunawan-Helmi Budiman dalam dua periode kepemimpinan di Garut.

Selain itu, hadirnya koalisi tersebut berasal dari instruksi petinggi kedua partai nasional itu. “Kita juga perlu warna lain untuk bersama, kita tidak menutup diri untuk kolaborasi dengan partai lain,” ujar dia.

Dengan hadirnya koalisi itu, syarat minimal 10 kursi atau 20 persen suara mayoritas di DPRD Garut, telah dikantongi kedua partai tersebut, dalam pilkada Garut 2024 November mendatang.

Namun meskipun demikian, Helmi menyatakan penentuan bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung dalam Pilkada Garut 2024, akan dibicarakan kemudian.

“Kita diskusikan di kemudian hari atas dasar survei, popularitas, elektabilitas dan tingkat penerimaan masyarakat,” ujar dia.

Ketua DPD NasDem Garut Diah Kurniasari mengatakan, sesuai dengan instruksi dari DPP NasDem, partai besutan Surya Paloh itu akan memprioritaskan kader internal untuk maju di Pilkada Garut 2024.

”Kita lihat saja, apapun instruksi DPW dan DPP, kita Bismillah,” ujar istri Rudy Gunawan, Bupati Garut sebelumnya itu optimistis.

Jelang Pilkada serentak 2024, sejumlah daerah akan mengalami kekosongan kepemimpinan karena masa jabatan kepala daerahnya keburu habis. Muncul wacana kekosongan diisi sementara orang TNI-Polri.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat