uefau17.com

Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Mayoritas responden pun menyatakan puas atas penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan pemilu di survei April 2024 mencapai 75,7 persen, atau 76 persen kalau saya bulatkan," kata Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei terkait persepsi publik atas penegakan hukum, sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), dan isu terkini pasca Pilpres 2024, Minggu 21 April 2024.

Sementara masyarakat yang tidak puas dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 ada sebanyak 23,7 persen. Jika dibandingkan dengan survei pasca Pemilu 2024 atau setelah 14 Februari lalu, Burhanuddin menemukan adanya penurunan.

"Saat itu 82 persen merasa puas, sekarang 76 persen, jadi turun sekitar 6 persen," jelas dia.

Menurutnya, kondisi tersebut biasanya terjadi lantaran pihak yang pilihan capresnya kalah merasa dicurangi, sehingga menyatakan tidak puas. Pola semacam itu pun memang banyak ditemukan sejak masa pemilu pasca reformasi.

"Karena umumnya mayoritas responden belum tahu capres yang didukungnya kalah. Tapi setelah beberapa minggu, beberapa bulan baru tahu capresnya kalah," kata Burhanuddin.

Kemudian, Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan publik terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil Pemilu 2024. Sebanyak 73,3 persen masyarakat pun menyatakan percaya atas putusan lembaga penyelenggara pemilu itu.

"KPU sudah mengeluarkan pernyataan mengenai hasil Pemilu. Ternyata yang tahu hanya 47,8 persen dan tidak tahu 52,2 persen," tutur Burhanuddin.

Dari temuan tersebut, lanjut Burhanuddin, pihaknya menanyakan ke responden yang mengetahui saja dan ke seluruh responden, apakah mereka percaya atau tidak terkait putusan KPU yang menyatakan Prabowo-Gibran unggul dalam Pilpres dan PDIP teratas di Pileg.

"Ternyata kalau mereka tahu putusan KPU terkait dengan hasil pemilu, itu tingkat kepercayaannya lebih tinggi dari semua responden. Jadi kalau ditanya kepada semua responden tingkat kepercayaannya 73,3 persen, tetapi kalau kita tanya khusus di kalangan mereka yg tahu saja tingkat trust terhadap keputusan kpu berkaitan hasil pemilu itu 81,6 persen," ucap dia.

Berdasarkan basis pemilih, Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa mayoritas percaya terhadap keputusan KPU tentang hasil Pemilu 2024 lebih banyak di basis pendukung Prabowo-Gibran dengan 87,7 persen, menyusul Ganjar-Mahfud 49 persen dan Anies-Cak Imin 35,1 persen.

Sementara yang tidak percaya mayoritas ada di basis pendukung Anies-Cak Imin dengan 58,9 persen, Ganjar-Mahfud 44,5 persen, dan Prabowo-Gibran 8,3 persen.

"Mayoritas basis Prabowo-Gibran percaya. Basis Ganjar-Mahfud terbelah kurang lebih imbang. Sementara basis Anies-Muhaimin mayoritas tidak percaya dengan keputusan KPU terkait hasil Pemilu 2024," terang Burhanuddin.

Survei terbaru Indikator Politik Indonesia memotret tingginya kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahkan, tingginya kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 juga berasal dari mayoritas pemilih Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Ada 51,3 persen pemilih mas Ganjar yang menyatakan puas dengan penyelenggaraan pemilu," kata Burhanuddin.

Menurut dia, kepuasan terhadap penyelenggaraan pemilu jika dilihat dari basis pemilih capres dan cawapres tertinggi berada di kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, yakni sebesar 89,8 persen. Sementara basis pemilih Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sekadar 39,8 persen.

"Untuk basis pemilih partai, basis pemilih PDIP juga cukup tinggi, mencapai 53,5 persen. Secara umum, hanya basis pemilih PKS yang menyatakan tidak puas," ungkap Burhanuddin.

Di luar responden partisan, secara umum mayoritas publik menyatakan puas dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Pasalnya, dalam temuan Indikator, sebanyak 75,7 persen menyatakan puas dengan pesta demokrasi Februari kemarin.

Rinciannya, Burhanuddin menjelaskan, 20,8 persen menyatakan sangat puas, lalu ada juga 54,9 persen yang mengatakan cukup puas. Jika digabung, angkanya menjadi 75,7 persen.

"Mayoritas mutlak masyarakat puas dengen penyelenggaraan pemilu. Mereka yang puas dengan penyelenggaraan pemilu datang dari semua kalangan," kata Burhanuddin.

Lalu, Burhanuddin memaparkan sebanyak 68,6% koresponden tak setuju jika Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 diulang tanpa pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui, pemohon pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md meminta agar Pilpres 2024 diulang tanpa pasangan Prabowo-Gibran. Hal itu tertuang dalam permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tapi kalau ditanya, 68,6% kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Total hampir 69% lebih tinggi lagi yang tidak setuju," kata Burhanuddin.

Dia menjelaskan, mayoritas koresponden yang menyatakan tidak setuju berasal dari basis pendukung Prabowo. Sementara yang setuju mayoritas dari basis pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebesar 24,3%.

"Tidak setuju rata-rata dari basis Prabowo yang setuju terhadap permintaan itu dari basis Mas Anies dan Mas Ganjar," papar Burhanuddin.

Namun, dia mengungkapkan, ada hal menarik dalam temuannya di lapangan, yakni basis pendukung PDIP tak setuju jika Pilpres 2024 diulang tanpa Prabowo-Gibran.

Padahal, kata Burhanudin, permohonan tetsebut, diajukan oleh kuasa hukum paslon 03 yang diusung oleh PDIP.

"Berdasarkan partai, ini menarik gugatan itu diajukan oleh kuasa paslon 03 tapi basis PDIP (55,1 persen) mayoritas tidak setuju. Jadi ini ada diskoneksi dari aspirasi elit dengan basis masa, mungkin basis PDIP merasa sudah saatnya untuk move on," sambung dia.

Lembaga Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengadili sidang sengketa Pemilu 2024. Hasilnya, 71,8 persen responden survei meyakini MK akan mengeluarkan keputusan yang adil.

"Awarness sidang PHPU Pilpres 2024, ini 52,6 persen tahu dan 47,4 persen tidak tahu. Kemudian kita tanya, apakah mereka percaya atau tidak percaya MK akan mengeluarkan putusan yang adil. Adil yang dimaksud kita kembalikan kepada responden, biarkan responden yang menafsirkan adil itu apa," tutur Burhanuddin.

"Kita menemukan, dari semua responden 71,8 persen responden percaya MK akan mengambil keputusan yang adil terkait putusan PHPU, sementara 21,2 persen tidak percaya," sambung dia.

Mengukur dari basis pendukung Pilpres 2024, tingkat kepercayaan terhadap putusan adil MK dari basis kubu Ganjar-Mahfud justru terbilang sangat tinggi.

"Konstituen Mas Ganjar jauh lebih besar lagi percaya MK akan mengeluarkan keputusan yang adil. Apakah itu positif thingking atau ekspektasi yang timbul dari hati yang terdalam wallahualam, kami hanya menyajikan berdasarkan hasil wawancara saja," ucap dia.

Secara rinci, tingkat kepercayaan terhadap putusan adil MK berdasarkan basis pendukung yakni Anies-Cak Imin 47,7 persen, Prabowo-Gibran 77,2 persen, dan Ganjar-Mahfud 70,8 persen.

Sementara yang tidak percaya yakni basis pendukung Anies-Cak Imin 47,3 persen, Prabowo-Gibran 16 persen, dan Ganjar-Mahfud 18,8 persen.

"Mungkin kalau ternyata petitum yang diajukan Mas Anies atau Mas Ganjar disetujui, mungkin akan percaya. Namun saat ini tingkat kepercayaannya masih rendah di pendukung Mas Anies," Burhanuddin menandaskan.