Gantikan Gus Muhdlor Jadi Bupati Sidoarjo, Subandi Tancap Gas Pembangunan

Gantikan Gus Muhdlor Jadi Bupati Sidoarjo, Subandi Tancap Gas Pembangunan - Surabaya

, Jakarta Pasca dilantik sebagai Plt Bupati Sidoarjo menggantikan Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Subandi gerak cepat melaksanakan tugas dan memimpin Kabupaten Sidoarjo guna roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.

Subandi mengerahkan seluruh Kepala Dinas dan Camat di Kabupaten Sidoarjo untuk bersama-sama menyatukan visi dan misi membangun Sidoarjo.

"Mari kita bersama-sama membangun Sidoarjo dengan cara kekeluargaan, keharmonisan tanpa ada intervensi diantara satu dengan lainnya," kata Subandi saat rapat koordinasi di Ruang Opsroom, Kantor Bupati Sidoarjo pada Rabu (8/5/2024).

"Pada sisa waktu yang ada ini, mari benahi apa yang kurang, serta jalankan dan teruskan dengan baik yang sudah baik," tambahnya.

Subandi juga menyinggung perbaikan jalan di Kabupaten Sidoarjo agar menjadi prioritas terutama jalan yang bersifat urgent.

"Jangan sampai ada jalan lubang yang tidak kunjung diperbaiki dan ditanami pohon pisang oleh warga, karena jika kena air akan tambah merusak kondisi jalan tersebut, lubang akan semakin lebar," ucap Subandi.

Ia juga menambahkan, bahwa pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan lainnya harus terus diperhatikan dan dievaluasi bersama.

"Intinya selalu fokus pada tugas dinas masing-masing agar dapat menghasilkan hasil yang optimal untuk kepentingan masyarakat," jelasnya.

Terakhir, ia berpesan agar seluruh perangkat daerah bekerja bersama-sama dan jaga komunikasi yang baik sesama perangkat daerah.

"Saya harap jaga komunikasi yang baik, dan bersama-sama berkomitmen untuk membangun Sidoarjo yang lebih baik yang bebas dari korupsi atau menguntungkan diri sendiri," lanjutnya.

Masyarakat tidak perlu khawatir pelayanan pemerintahan terganggu, semua pelayanan tetap berjalan normal seperti sebelumnya.

Subandi mengaku prihatin atas kasus yang menjerat sang bupati. Namun demikian, ia tetap menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Iapun berharap, proses hukum yang berjalan, bisa dilalui Gus Muhdlor dengan baik.

"Tentu kita menghormati proses hukum. Mudah-mudahan dengan proses yang berjalan, kita doakan mudah-mudahan diselesaikan dengan baik," ucapnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan dana insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

2 dari 2 halaman

Penyerahan Surat Tugas

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali — Perkara dugaan korupsi yang menjerat Ahmad Muhdlor Ali (AMA) ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 25-26 Januari 2024 lalu. (/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Sekdaprov Jatim, Bobby Soemiarsono menyerahkan surat tugas Plt Bupati Sidoarjo kepada Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi usai Bupati Sidoarjo pengganti Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor yang resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bobby berpesan kepada Subandi agar proses hukum yang menjerat Gus Muhdlor tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan di Pemkab Sidoarjo. Ia juga mengingatkan agar proses pembangunan dan pelayanan publik bisa berjalan sebagaimana mestinya.

"Yang terpenting bahwa roda pemerintahan, proses pembangunan tetap harus berjalan, dan pelayanan publik harus dipastikan tidak terganggu," ujarnya, Rabu (8/5/2024).

Bobby mengaku prihatin atas kasus korupsi yang terjadi di Pemkab Sidoarjo. Bobby mengaku, Pemprov Jatim sebenarnya sudah berupaya menekan angka korupsi di wilayah setempat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meminta bupati/ wali kota untuk menandatangani pakta integritas.

"Kalau upaya dari tahun lalu sudah kita lakukan pada saat seluruh bupati/!wali kota dilantik, pakta integritas yang sudah ditandatangani," ucapnya.

Selain itu, lanjut Bobby, inspektorat juga terus melakukan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan di pemerintah daerah. Pemprov Jatim juga diakuinya telah melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencegah terjadinya korupsi.

"Secara administrasi juga sudah dilakukan ada pemeriksaan dari inspektorat dan pemeriksaan dari BPK dilakukan secara periode. Ini satu upaya untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses administrasi keuangan," ujarnya.