30 Provinsi Kurang Dokter Spesialis, Kemenkes Genjot Beasiswa dan Program Khusus

, Jakarta Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI per April 2023, rata-rata 30 provinsi di Indonesia yang masih kekurangan dokter spesialis. Sejumlah upaya dilakukan Kemenkes untuk peningkatan pendidikan dan pemerataan dokter spesialis.

Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kemenkes RI Oos Fatimah Rosyanti menyampaikan, problem ketersediaan dokter di Tanah Air tak hanya dari segi kekurangan, melainkan dari distribusi.

"Rata-rata sekitar 30 provinsi di Indonesia itu masih kekurangan dokter spesialis. Kita menghadapi permasalahan bukan hanya saja dari segi jumlah atau kekurangan, tetapi kita juga menghadapi permasalahan dari distribusi," ujarnya saat Press Conference: Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Sub Spesialis dan Dokter Layanan Primer, Senin (26/6/2023).

29 Persen Daerah Kekurangan Dokter Spesialis

Apabila melihat target rasio per 1000 penduduk, misalnya untuk spesialis jantung baru sekitar 15 persen provinsi yang memenuhi ketersediaan dokter spesialis.

"Kalau kita lihat berdasarkan target rasio per 1000 penduduk untuk spesialis jantung, anak, penyakit dalam, obgin (obstetri dan ginekologi), bedah, misalnya untuk jantung ya kita melihat bagaimana kesesuaian atau jumlah yang memadai untuk melayani sebanyak 277 juta penduduk Indonesia," terang Oos.

"Di 38 provinsi saat ini yang memadai sekitar 15 persen. Artinya, 29 persen daerah itu masih kekurangan dokter spesialis tersebut."

2 dari 4 halaman

Beasiswa PPDS- Subspesialis dan Kedokteran Keluarga

Kemenkes sedang membuka pendaftaran untuk program beasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis (PPDS-Subspesialis) serta Kedokteran Keluarga Layanan Primer (KKLP). Program beasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dokter spesialis.

Pendaftaran kali ini untuk 24 jenis spesialis dan 31 jenis subspesialis.

"Di sini, kita mengutamakan jenis spesialis terkait seperti penyakit kanker, jantung, stroke, dan ginjal. Juga dokter spesialis dasar yaitu anak, bedah, penyakit dalam, obgin, anestesi, patologi klinik, patologi anatomi dan radiologi," papar Oos Fatimah Rosyanti.

Lebih lanjut, Oos menuturkan, peserta bisa berasal dari dinas kesehatan provinsi, UPT Kemenkes, serta dokter pasca Penugasan Khusus Nusantara Sehat.

"Untuk kriterianya dibagi dua. Peserta baru, atau 0 tahun, baru masuk kuliah spesialis-subspesialis, atau bisa juga yang sedang mengikuti pendidikan maksimal semester tiga," sambung Oos.

3 dari 4 halaman

Penilaian Tersendiri di Daerah yang Kekurangan

[Fimela] Ilustrasi rumah sakit — Ilustrasi di dalam beasiswa Kemenkes di atas, terdapat upaya distribusi terhadap dokter spesialis, yakni dilakukan penilaian kelulusan atau scoring. | pexels.com/@oles-kanebckuu-34911

Di dalam beasiswa Kemenkes di atas, terdapat upaya distribusi terhadap dokter spesialis, yakni dilakukan penilaian kelulusan atau scoring.

"Untuk scoring utamanya di daerah-daerah yang kekurangan itu ada penilaian tersendiri. Artinya, menjadi prioritas. Karena sampai saat ini kan jumlah pendaftar dengan yang jumlah (penempatan) yang diberikan, lebih banyak yang mendaftar," Oos Fatimah Rosyanti menerangkan.

"Sehingga nanti kami prioritaskan adalah di tempat-tempat yang kekurangan yang membutuhkan tadi. Kami sudah ada data, mana-mana saja daerah yang kosong atau dalam jumlah yang sangat kecil (dokter spesialis) dan itu kami berikan prioritas."

Utamakan Putra Daerah

Kemenkes pun melihat keberadaan dokter dari daerah asal atau istilahnya putra daerah di dalam skor penilaian.

"Kami juga melihat apakah itu ada putra daerah sehingga diharapkan dengan adanya putra daerah yang kita utamakan di daerah-daerah yang kekurangan, maka penempatan selanjutnya untuk setelah lulus kita prioritaskan di sana," lanjut Oos.

4 dari 4 halaman

Program Khusus agar Kembali ke Daerah Masing-masing

Oos Fatimah Rosyanti menambahkan, Kemenkes juga ada program khusus untuk daerah yang kekurangan dokter spesialis. Di wilayah Indonesia timur, misalnya, ada program bernama 'Pemantapan.'

"Contoh di Papua, Papua Barat, ada 100 beasiswa, kemudian sudah diterima 22 orang. Ini kenapa kita mesti ada perlakuan khusus untuk Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku," tambahnya.

"Kami punya program namanya 'Pemantapan.' Jadi para dokter dari daerah-daerah tersebut, kita berikan dulu pemantapan."

Dengan adanya program pemantapan, diharapkan para dokter tersebut kembali ke daerah asal untuk mengabdi.

"Selama pemantapan untuk nanti selanjutnya mempunyai pengalaman tambahan, pengetahuan dan persiapan untuk mengikuti untuk tes akademik di fakultas kedokteran yang diminati. Nah nanti harus kembali ke daerahnya," sambung Oos.