Wagub Musa Rajekshah Semprot Pimpinan OPD Saat Rapat dengan Gubernur, Minta Dievaluasi

Wagub Musa Rajekshah Semprot Pimpinan OPD Saat Rapat dengan Gubernur, Minta Dievaluasi - Regional

, Medan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajeksahah mengatakan harus adanya tindakan tegas dan evaluasi terhadap para Pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan Biro di jajaran Pemerintahan Provinsi Sumut.

Hal itu disampaikan Wagub Sumut karena sudah 3 tahun masa kepemimpinannya bersama Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, pembangunan di Sumut belum signifikan meski sudah ada perubahan dari yang lalu dengan sekarang.

"Sudah berulangkali disampaikan, bapak ibu sudah sering mendengar, tapi pelaksanaannya belum sesuai harapan. Kalau seperti ini terus, akan sangat mubazir waktu selama 3 tahun ini," kata Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah pada rapat rutin bersama Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, dan pimpinan OPD Pemprov Sumut yang berlangsung Senin, 1 November 2021, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kota Medan.

Ijeck juga menyampaikan, semua berpulang kembali ke personel. Sebab, orang-orang yang ditempatkan di Pimpimnan OPD dan Biro di jajaran Pemprov Sumut merupakan hasil dari seleksi yang dilakukan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

"Menurut saya, ini harus ada tindakan tegas. Berdasarkan penilaian kinerja, tidak berdasarkan emosional," ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Joko Widodo menilai pencairan dana belanja kementerian dan bansos untuk tanggulangi krisis ekonomi karena pandemi terlalu lambat. Dalam sidang paripurna kabinet 18 Juni di Istana Negara, ia semprot para menteri yang hadir.

2 dari 3 halaman

Harus Ada Evaluasi

Diungkapkan Ijeck, dirinya sudah sampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bahwa seleksi Eselon IV dan III tidak bisa berdasarkan emosional, harus dibangun sistem. Kalau tidak, ini akan masih terus terjadi.

"Di lapangan masih saya dengar perekrutan Eselon III dan IV ini, masih ada orang di luar organisasi pemerintahan provinsi yang ibaratnya menembak di atas kuda, walaupun tidak mengurus namun lolos dianggap mengurus," ungkapnya.

Kemudian, Musa Rajekshah juga menyinggung soal tujuan-tujuan yang hendak dicapai pada 2024. Contohnya Sumut sebagai tuan rumah PON, belum ada disusun program. Sebab di dalam rapat, dinas-dinas saat ditanyakan tugasnya masih bingung.

"Karena belum ada program secara utuh disusun. Nah, inilah tugas Bappeda, harusnya OPD-OPD ini, personelnya harus dinilai, mampu atau tidak. Ini harus dievaluasi, soal rencana kerja jangka pendek, menengah, dan panjang," sebutnya.

3 dari 3 halaman

Belum Terintegrasi

Ijeck menyebut, banyak dinas-dinas di Sumut jalan masing-masing, belum terintegrasi, terarah, ke mana sebenanrnya tujuan pembangunan prioritas, walaupun tidak meninggalkan pembangunan di daerah lain.

"Jadi, internal ini sekali lagi harus dievaluasi. Banyak juga masih urusannya bukan menjadi prioritas bekerja, tapi prioritas mencari muka pimpinan. Mohon bapak-bapak Eselon II ada etika, kalau ada waktu hadir, karena saya hadir dalam setiap undangan mewakili gubernur," sebutnya.

"Ini harus dievaluasi, Pak Gubernur. Enggak bisa hanya modal cari muka, datang. Saya ke daerah, jangankan kepala dinas, Kepala OPD pun juga tak hadir kalau saya ada acara resmi pemerintahan di daerah," ucap Ijeck.

Musa Rajekshah juga mebeberkan masih ada program kegiatan yang tidak terintegrasi, dan masih terjadi sampai saat ini. Selaku Wagub Sumut, Ijeck ingin fokus bagaimana UMKM melalui Dinas Koperasi, tapi tidak bisa bisa Dinas Koperasi sendiri.

"Apa yang mau dikerjakan tidak terintegerasi, semua berjalan masing-masing. Juga kampung beasiswa sudah bertahun-tahun disampaikan, juga tidak terealisasi. Dengan paksaan, semuanya menolak. Tahun ini kita paksa dan harus," bebernya.