Pusat Data Nasional Diserang Hacker, Mensos Risma: Data Kami Aman

Pusat Data Nasional Diserang Hacker, Mensos Risma: Data Kami Aman - News

, Jakarta - Menteri Sosial, Tri Rismaharini memastikan, data Kementerian Sosial (Kemensos) masih aman dan tidak mengalami gangguan usai terjadi serangan siber pada Pusat Data Nasional (PDN) beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, Kemensos masih bisa melayani kebutuhan masyarakat lewat pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Ya data kami itu aman. Sampai sekarang kami masih bisa melayani kebutuhan masyarakat dengan baik," kata Risma usai memberikan bantuan rumah layak huni di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dilansir dari Antara, Selasa (7/2/2024).

Meski demikian, Risma tak ingin berlebihan merespons keamanan data di Kementerian Sosial usai insiden peretasan PDN. Ia akan mengikuti arahan selanjutnya terkait pencadangan data, sehingga tidak ada satupun masyarakat atau keluarga penerima manfaat dirugikan bila ada serangan siber.

Menurut data terakhir yang dipublikasikan oleh Kemensos pada Mei 2024, terdapat 140.054.921 jiwa yang terdata di DTKS. Jumlah ini merupakan gabungan dari data daftar awal DTKS sebanyak 118.681.953 jiwa dan data usulan baru sebanyak 21.372.968 jiwa.

"Tidak ada yang sempurna di dunia ini termasuk kami di Kemensos, tapi data kami aman, itu bukan berarti kami sombong," ucap Risma.

Sejumlah layanan publik pada Kamis 20 Juni 2024 sempat mengalami kendala akibat adanya gangguan pada PDNS 2. Salah satu layanan yang sangat terdampak ialah sistem Autogate milik Ditjen Imigrasi yang membuat mobilitas masyarakat terganggu.

Setelah ditelusuri didapatkan fakta bahwa PDNS 2 mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher, sebuah varian baru dari ransomware Lockbit 3.0.

2 dari 2 halaman

Menko Hadi Wajibkan Kementerian dan Lembaga Cadangkan Data Usai Insiden Peretasan PDNS

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto sekaligus ketua Satgas Pemberantasan Judi Online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/6) (Istimewa)

Menko Polhukam RI, Hadi Tjahjanto mewajibkan seluruh kementerian, lembaga dan instansi mencadangkan data untuk mengantisipasi adanya peretasan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back up," kata Hadi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, dilansir dari Antara, Senin (1/7/2024).

Menurut Hadi, data di beberapa kementerian dan instansi masih bisa diselamatkan pasca peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 jika dilakukan pencadangan. Kini, Hadi beserta jajarannya tengah mengupayakan PDNS 2 kembali beroperasi bulan ini dengan beragam cara.

Salah satunya yakni dengan melakukan pencadangan data dari cold site yang ditingkatkan menjadi hot site di Batam. Untuk diketahui, hot site adalah sistem yang mengatur penggunaan data cadangan lokasi fisik alternatif.

Tak hanya itu, Hadi juga mengupayakan adanya perlindungan data yang berlapis dengan mencadangkan data PDNS 2 dengan cloud yang dipantau langsung oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

"Kemudian juga akan kita backup dengan cloud cadangan, cloud cadangan ini secara zonasi, jadi nanti data-data yang sifatnya umum kemudian data-data yang memang seperti statistik dan sebagainya itu akan disimpan di cloud. Sehingga tidak penuh data yang ada di PDN," kata Hadi.