Jokowi Minta Harga Alkes dan Obat di Indonesia Bisa Murah Seperti Negara Tetangga

Jokowi Minta Harga Alkes dan Obat di Indonesia Bisa Murah Seperti Negara Tetangga - News

, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti mahalnya harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Indonesia. Dia pun meminta jajarannya menekan harga alkes dan obat-obatan agar murah seperti negara-negara tetangga.

"Dia ingin agar harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usao rapat bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/7/2024).

4 Fakta Terkait Family Office yang Tengah Dikaji Menko Luhut
Potret Titiek Soeharto dan Didit Hediprasetyo Kompak Jenguk Prabowo Usai Operasi
66.611 Jemaah Haji Sudah Pulang ke Indonesia, Tugas Baru untuk Luhut dari Jokowi

Dia mengatakan harga obat di Indonesia bisa lima kali lebih mahal dibandingkan Malaysia. Selain itu, Jokowi meminta agar obat-obatan dan alat kesehatan dalam negeri dibangun agar lebih tangguh. Khususnya, apabila Indonesia kembali dilanda pandemi.

"Beliau pesen obat-obatan dan alat kesehatan industri dalam negeri dibangun supaya bisa lebih di-resilliance Indonesia kalau ada pandemi lagi dan dibahas satu persatu," ujarnya.

Kemudian, Jokowi mempertanyakan penyebab industri kesehatan dalam negeri yang tak maju-maju. Budi menuturkan hal ini dikarenakan adanya inefisiens jalur perdagangan dan tata kelola.

"Musti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yamg unreasonable deh atau unnecessary dalam proses pembelian alkes dan obat-obatan. Itu kan itu lebih masalah tata kelola dan desain proses pembelian kita itu seperti apa," jelas Budi.

2 dari 2 halaman

Akan Perbaiki Tata Kelola

Dia mengungkapkan tingginya harga alkes dan obat-obatan di Indonesia dibandingkan Malaysia juga karena inefisiensi perdagangan serta tata kelola. Oleh sebab itu, Budi menyampaikan pemerintah akan melakukan perbaikan tata kelola sehingga ada transparansi.

"Ada biaya-biaya yang mungkin harusnya tidak harus dikeluarkan. Kan ujung-ujungnya yang beli juga kan pemerintah juga kan. Nanti kalau layanan kesehatan ini kan sekarang hampir semuanya dibayar BPJS. Jadi balik lagi, kalau mahal pemerintah yang akan bayar. Itu sebabnya kita harus mencari kombinasi yang semurah mungkin," tutur Budi.