Jokowi dan Sinyal Reshuffle Kabinet

, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali ditanya soal kabar reshuffle atau perombakan kabinet yang semakin mengemuka. Kendati tak memberi kepastian, Jokowi mengatakan reshuffle bisa saja dilakukan dalam beberapa hari ke depan.

"Besok. Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," kata Jokowi kepada wartawan di Kota Dumai Provinsi Riau, Kamis (5/1/2023).

Jokowi tak menjawab berapa menteri yang akan di-reshuffle. Namun, kabar beredar hari ini bahwa Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate mengundurkan diri dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Kabar ini telah dibantah langsung oleh Johnny Plate. Dia menegaskan hingga kini masih menjadi anggota kabinet dan menjalankan tugas sebagai Menkominfo.

Meski begitu, kata dia, membentuk dan mengganti anggota kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh bapak Presiden sebagai anggota kabinet Indonesia Maju," kata Johnny kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).

"Namun demikian perlu ditegaskan kembali bahwa membentuk dan merubah atau mengganti anggota kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif Presiden sesuai Konstitusi Indonesia," sambungnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju pada Rabu, (15/6/2022). Pelantikan para menteri baru akan dilakukan pukul 14.00 WIB di Istana Kepresidenan Jakarta.

2 dari 4 halaman

Isu Reshuffle

Jokowi Pimpin Rapat Terbatas — Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019) (/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Januari 2023 ini. Namun, dia meminta semua pihak menunggu sebab reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.

"Mungkin (reshuffle) Januari (bulan) ini. Kita tunggu bareng-bareng," kata Ngabalin kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).

Dia pun meminta menteri-menteri yang terkena reshuffle kabinet tidak marah dan dongkol. Ngabalin mengatakan menteri yang diganti harus tetap tersenyum seperti awal masuk kabinet Indonesia Maju.

"Kalau nanti ada menteri yang diganti harus tetap semangat dan tersenyum seperti saat awal anda dipilih. Jangan marah, jangan dongkol karena waktu anda sudah sampai disini saja," jelasnya.

"Tetap dan harus berterima kasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau," sambung Ngabalin.

3 dari 4 halaman

Ma'ruf Amin: Tunggu Saja, Kalau Presiden Mau Pasti Ada Reshuffle

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Perdana Kabinet Indonesia Maju — Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019) (/Angga Yuniar)

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpendapat, Presiden Joko Widodo atau Jokowi punya penilaian sendiri soal siapa menterinya yang layak diganti.

"Kalau presiden melihat ada bahwa ini kurang baik, itu kurang baik pasti direshuffle. Apakah itu nanti presiden punya pandangan seperti itu kita tunggu saja. Itu hak prerogatif presiden," kata Ma'ruf Amin di Masjid Raya At-Taqwa, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (6/1/2022).

Wapres enggan menilai menteri mana yang layak diganti. Sebab, semua informasi mengenai kinerja menteri masuk ke telinga Jokowi.

"Orang bisa lihat dan itu hak prerogratif presiden. Nanti presiden yang memutuskan semua. Nanti masuk semua informasi informasi itu menteri itu kaya gini, menteri ini kaya gini. Itu nanti di tangan presiden. Tunggu saja. Kalau presiden mau pasti ada reshuffle," ucap dia.

Ma'ruf mengatakan, soal hari reshuffle bisa terjadi kapan saja. Dia menjelaskan, kepala negara pasti mencermati mana kinerja menterinya yang kurang optimal.

"Kalau soal reshuffle itu adalah hak prerogratif dari presiden dan presiden kapan saja bisa melakukan reshuffle kalau diliat misalnya ada pembantunya menterinya yang tidak form, yang tidak bekerja dengan baik. Saya kira kita tunggu saja," tandas Ma'ruf.

4 dari 4 halaman

SMRC Soal Isu Reshuffle: Alasan Politik, Bukan Kinerja

Jokowi sarapan bersama Surya paloh — jokowi mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sarapan di Istana Merdeka (Setpres/Biro Pers)

Peneliti Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, menilai, tidak ada alasan yang benar-benar kuat untuk Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Jika pun itu dilakukan hanya karena pertimbangan politik saja, bukan kinerja menterinya.

"Ada dua alasan reshuffle kinerja dan alasan politik. Dari sisi kinerja, saya kira sekarang tidak ada alasan yang benar-benar kuat untuk melakukan pergantian menteri," kata Saidiman lewat pesan tertulis, Kamis (5/1).

Menurutnya, secara umum kinerja pemerintah cukup baik. Ekonomi juga masih tumbuh positif di tengah ancaman resesi dan inflasi global.

"IHSG juga tumbuh positif. Tingkat kepuasan publik pada kinerja presiden juga masih sangat tinggi, 74,2 persen di survei SMRC Desember 2022. Karena itu, alasan reshuffle lebih banyak soal politik," kata dia.

Saidiman menilai, keputusan Nasdem untuk mendukung Anies Baswedan menjadi alasan untuk Jokowi meninjau kembali menteri-menteri yang berasal dari Nasdem. Seperti Menteri Komunikasi dan informatika, Menteri Pertanian, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

"Ini penting untuk menjaga soliditas kabinet Jokowi," kata dia.

Saidiman berpendapat, reshuffle juga penting untuk kebaikan Nasdem. Sebab, slogan yang dibawa oleh Nasdem mendukung Anies adalah tentang perubahan. Artinya jalan politik yang diambil memang sudah berbeda.

"Di tingkat massa, warna pemilih Nasdem juga mulai berubah, awalnya dominan pendukung Jokowi, sekarang mulai kental dengan pemilih yang anti atau tidak puas dengan kinerja pemerintah," tuturnya.

Saidiman melihat, pendukung Anies mulai menjadi pemilih Nasdem, tapi belum maksimal. Dia berkata, masih lebih banyak pendukung Anies yang memilih PKS dan Demokrat dibanding memilih Nasdem.

"Saya duga ini karena posisi Nasdem yang belum begitu jelas antara masih mendukung pemerintah atau sudah di luar koalisi pemerintahan," pungkasnya.