DPR Ingatkan Luhut, Ada Yang Lebih Penting Dibanding Soal Pindahan Kantor Sawit

DPR Ingatkan Luhut, Ada Yang Lebih Penting Dibanding Soal Pindahan Kantor Sawit - News

, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait rencana perpindahan kantor pusat perusahaan sawit ke Indonesia.

"Saya mendukung upaya beliau, tetapi tadinya saya berharap Pak Luhut melakukan audit, perbaikan struktur industri dan perbaikan rantai pasok sawit dan CPO secara fundamental. Kalau cuma mindahin kantor ke Indonesia, tidak fundamental dan hanya membawa keuntungan receh," tutur Deddy dalam keterangannya, Kamis (16/6/2022).

Menurut Deddy, Luhut semestinya melakukan audit lahan untuk memastikan perusahaan sawit tidak mengambil lahan di luar HGU atau konsesinya. Dari situ, negara bisa mendapat tambahan tanah sebagai land banking untuk dibagikan kepada rakyat dan mendapat tambahan masukan dalam bentuk penalti pajak.

"Saya juga tadinya sempat berharap besar, audit itu menghasilkan kepastian penetapan kebijakan DMO dan DPO yang lebih proporsional terhadap perusahaan-perusahaan besar sesuai luasan konsesi mereka. Kalau sekarang, pengusaha sawit kecil dan petani sawit rakyat menanggung beban yang sama, itu tidak berkeadilan," jelasnya.

Deddy berharap Luhut dapat membedah struktur industri sawit dan minyak goreng secara menyeluruh, dengan memilah perusahaan yang izin konsesinya tidak akan diperpanjang. Jika izinnya habis di masa depan, agar bisa didistribusikan kepada rakyat atau dikuasai negara.

"Kalau itu yang terjadi, saya angkat topi untuk Pak Luhut, tapi ternyata kan tidak ada pemikiran ke sana. Terus terang saya kecewa," ujarnya.

Menko Luhut Binsar Panjaitan kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan baru. Kali ini, ia diminta untuk mengatasi persoalan minyak goreng.

2 dari 2 halaman

Pertanyakan Perhatian Luhut terhadap Petani Kecil

Petani Sawit di Jambi — Meski harga sawit cenderung belum stabil, komoditi ini tetap menjadi primadona bagi petani di Provinsi Jambi. (Dok. Istimewa/B Santoso)

Lebih lanjut, kata Deddy, rakyat khususnya petani kecil berharap adanya audit terhadap pelaksanaan konsep plasma inti yang sangat banyak membuat konflik dan penderitaan bagi masyarakat, terutama di Kalimantan Utara.

"Jadi saya sangat bingung dan kecewa ketika Luhut hanya mampu menekan perusahaan sawit tertentu untuk berkantor di Indonesia, bukan menyelesaikan masalah-masalah penting yang bermanfaat," katanya.

"Bahkan sampai sekarang harga minyak goreng curah belum juga mampu diturunkan sesuai HET. Bahkan sekarang petani kecil semakin menjerit karena harga TBS belum kembali normal sebagai dampak dari moratorium ekspor kemarin. Apakah soal rakyat kecil seperti ini tidak diperhatikan oleh Pak Luhut," tutup Deddy.