uefau17.com

, Jakarta - Rentetan ledakan memecah heningnya kota-kota di Ukraina. Suara ledakan itu berasal dari rudal-rudal Rusia yang menghujani Ukraina pada Kamis 24 Februari dini hari.

Desing peluru dari baku tembak para prajurit juga terdengar di dekat pelabuhan utama Ibu Kota Kiev. Suara sirene pun meraung, sebagai tanda bahaya.

Tanpa ampun, serangan yang digencarkan Rusia ke Ukraina dilakukan lewat darat, udara, dan laut. Invasi ini merupakan serangan terbesar sebuah negara terhadap negara lain di Eropa sejak Perang Dunia II. 

Tak lama setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya operasi militer khusus, Ukraina melaporkan iring-iringan pasukan melintasi perbatasannya ke arah timur wilayah Chernihiv, Kharkiv dan Luhansk. Pasukan lainnya tiba dari laut di kota-kota Odessa dan Mariupol di bagian selatan.

Orang-orang pun terbangun karena suara ledakan yang menggetarkan Bumi itu. Sejak pagi, antrean mengular di mesin ATM dan pom bensin. Mereka bersiap untuk kemungkinan terburuk. Meski kaget, banyak dari mereka hanya bisa terdiam.

Andrei Varleez langsung mengantre di sebuah pom bensin bersama istri dan putranya - salah satunya masih bayi - setelah mendengar ledakan rudal Rusia. "Saya mendengarnya dengan jelas. Bumi benar-benar bergetar jadi kami bangun dan sekarang kami sedang menunggu bahan bakar," katanya. 

Di Ibu Kota Kiev dan di tempat lain di negara itu, ribuan warga sipil menumpuk di kereta, bus, dan mobil saat mereka mencoba melarikan diri. Tetapi tidak ada tanda-tanda eksodus dari Kostyantynivka. Hanya ketidakpastian.

"Saya bahkan tidak mengerti apa yang harus kami lakukan. Kami warga sipil, bukan orang militer. Ke mana kami bisa melarikan diri? Saya tidak tahu. Saya punya anak kecil, saya tidak bisa melarikan diri," kata Andrei.

Warga yang tinggal di Kota Kostyantynivka, Ukraina timur, memang tidak asing dengan perang. Tetapi invasi Rusia kali ini telah membuat mereka takut akan masa depan.

BBC melaporkan, kota ini terletak di wilayah Donetsk - dekat garis depan dalam konflik selama bertahun-tahun antara kedua negara. Sebagian wilayah itu telah dikuasai separatis yang didukung Kremlin sejak 2014, sementara sisanya - termasuk Kostyantynivka - dikendalikan pemerintah Ukraina.

Seperti Andrei, orang-orang di seluruh Kostyantynivka sulit membayangkan seperti apa masa depan mereka. Jalan-jalan lebih sepi dari biasanya. Orang-orang mengikuti berita invasi secara online dan di televisi, dan dengan berbicara dengan orang-orang terkasih mereka di tempat lain di negara itu.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy mengungkap adanya 137 warga sipil dan personel militer yang tewas hingga Jumat (25/2/2022) pagi, akibat invasi Rusia. Selain itu, 316 orang lainya dilaporkan terluka. 

Zelenskyy mengatakan, meskipun Rusia mengklaim hanya menyerang sasaran militer, nyatanya situs sipil juga telah diserang. "Mereka membunuh orang dan mengubah kota yang damai menjadi sasaran militer. Itu hal busuk dan tidak akan pernah dimaafkan," ucap Zelenskyy seperti dikutip dari Associated Press.

Sementara itu, menurut laporan AFP, Ukraina mengatakan bahwa hampir 50 tentara Rusia telah tewas. Semua penjaga perbatasan di Pulau Zmiinyi di wilayah Odesa, juga tewas saat invasi Rusia hari pertama Kamis 24 Februari.

Layanan penjaga perbatasan Ukraina pada hari sebelumnya melaporkan bahwa pulau itu telah dikuasai Rusia. Selain itu, pasukan Rusia juga telah merebut Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Chernobyl.

Chernobyl, lokasi kecelakaan nuklir terburuk di dunia, menjadi salah satu tempat penting dalam perang antara Rusia dan Ukraina yang kian memburuk. Pasukan kedua negara saling bertempur memperebutkan situs nuklir tersebut.

Kini, Chernobyl telah dikuasi militer Rusia. Saat mengambil alih Chernobyl, pasukan Vladimir Putin menghadapi gempuran pasukan Ukraina dari tiga sisi, setelah Moskow melancarkan serangan melalui darat, laut, dan udara.  

Ada sejumlah alasan Chernobyl yang dikelilingi bermil-mil tanah radioaktif sangat diperebutkan kedua negara. Salah satunya karena Chernobyl berada di rute terpendek dari Belarusia ke Kiev, yang juga sesuai dengan jalur serangan bagi pasukan Rusia saat menginvasi Ukraina.

Mengambil alih Chernobyl adalah bagian dari rencana Rusia. Dalam merebut Chernobyl , analis militer Barat mengatakan, Rusia hanya menggunakan rute invasi tercepat dari Belarus --sekutu Moskow-- dan menjadikannya lokasi penempatan pasukan Rusia ke Kiev.

"Itu adalah cara tercepat dari A ke B," kata James Acton dari lembaga pemikir Carnegie Endowment for International Peace, dikutip dari NDTV.

Jack Keane, mantan kepala staf Angkatan Darat AS mengatakan, Chernobyl tidak memiliki signifikansi militer. Tetapi lokasinya terletak di rute terpendek dari Belarus ke Kiev. "Target strategi 'pemenggalan' Rusia untuk menggulingkan pemerintah Ukraina," katanya.

Jack Keane menyebut rute itu sebagai salah satu dari empat 'sumbu' yang digunakan pasukan Rusia untuk menyerang Ukraina. Termasuk vektor kedua dari Belarusia, maju ke selatan ke kota Kharkiv di Ukraina, dan dorongan ke utara dari Krimea yang dikuasai Rusia ke kota Kherson.

Pengamat Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai operasi militer yang dilancarkan Rusia dan serangan balik Ukraina berpotensi menjadi Perang Dunia III. "Bila saling serang yang terjadi di Ukraina dibiarkan terus akan menjadi cikal bakal Perang Dunia III."

Untuk mencegah hal itu, Eropa Barat dan Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia. Namun menurutnya, sanksi tersebut tidak akan efektif.

Pertama, jelas Hikmahanto, sanksi ekonomi baru akan terasa di level masyarakat Rusia dan para elit dalam waktu 6 bulan bahkan satu tahun ke depan. "Kedua, Rusia harus dibedakan dengan Iran ataupun Korea Utara yang masih sangat bergantung pada banyak negara."

Ketiga, sambungnya, Rusia akan dibantu oleh sekutu-sekutunya, bahkan oleh China yang melihat potensi keuntungan secara finansial.

Menurut Hikmahanto, penyelesaian melalui Dewan Keamanan PBB pun akan tidak membuahkan hasil mengingat di dalam DK PBB ada Rusia yang merupakan anggota tetap yang memiliki hak veto. "Apapun draf resolusi yang bertujuan untuk melumpuhkan Rusia secara militer akan diveto oleh Rusia," kata dia kepada di Jakarta, Jumat, (25/2/2022).

Indonesia, menurutnya, dapat memiliki peran dalam perdamaian Rusia-Ukraina dan mencegah pecahnya Perang Dunia III. Salah satu caranya dengan upaya terbuka untuk penyelesaian konflik melalui Majelis Umum PBB.

"Indonesia dapat mengambil peran ini mengingat Indonesia saat ini memegang Presidensi G-20 dan memiliki kewajiban konstitusional untuk turut dalam ketertiban dunia," ujar Hikmahanto.

Dalam MU PBB, lanjut dia, tidak ada hak veto dan semua negara anggota memiliki satu suara yang sama. Presiden Jokowi dapat mengutus Menlu Retno Marsudi untuk melakukan shuttle diplomacy dengan melakukan pembicaraan ke berbagai pihak, termasuk Presiden MU dan Sekjen PBB, Menlu Rusia, Menlu Ukraina, Menlu negara-negara Eropa Barat dan AS.

Menlu Retno juga perlu melakukan pembicaraan dengan Menlu berbagai negara di Asia, Afrika, Eropa Timur, hingga Amerika Latin. Dalam sejarahnya, kata Hikmahanto, Majelis Umum PBB pernah mengeluarkan resolusi yang disebut sebagai Uniting For Peace pada tahun 1950 saat pecah perang di Semenanjung Korea.

"Dalam resolusi tersebut dapat meminta negara-negara yang bertikai untuk segera melakukan gencatan senjata. Bila seruan ini tidak digubris maka MU PBB dapat memberi mandat kepada negara-negara untuk mengerahkan pasukan terhadap negara yang tidak mematuhi gencatan senjata."

Terpisah, menurut Pengamat Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Siti Rokhmawati Susanto, kemungkinan perang Rusia-Ukraina ini tidak akan berlangsung lama. "Ini cuma bluffing-nya Rusia saja, dia memang enggak takut sekaligus psychological war dalam konteks yang lebih tinggi, cuma gertak-gertakan dalam status yang lebih tinggi."

Sementara itu, Juru bicara (jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Teuku Faizasyah menyamapaikan keprihatinan Pemerintah Indonesia atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan rakyat, serta berdampak bagi perdamaian di kawasan.

"Pemerintah Indonesia menegaskan agar ditaatinya hukum internasional dan piagam PBB mengenai integritas teritorial wilayah suatu negara serta mengecam tiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara."

Indonesia, sambungnya, juga menegaskan kembali agar semua pihak tetap mengedepankan perundingan dan diplomasi untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian damai.

Terkait perlindungan warga negara Indonesia di Ukraina, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan, pihaknya masih terus berkoordinasi dan memantau secara cermat perkembangan di Ukraina. Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ibu Kota Kiev, Ukraina, telah menyusun rencana kontijensi untuk mengantisipasi eskalasi yang mungkin terjadi.

Langkah-langkah Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kyiv akan disesuaikan mengikuti situasi terkini di lapangan. Dalam rencana kontijensi itu, sudah ditetapkan parameter status kondisi mulai dari Siaga III, II hingga I.

Menurutnya, rencana kontijensi tersebut termasuk kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) jika situasi dinilai membahayakan jiwa. Namun, kata Yudha, hingga saat ini situasi masih dinilai relatif masih aman dan terkendali. 

"Saat ini kami di Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kiev telah mampu menjalin kontak dengan 138 warga negara kita yang ada di Ukraina. Mayoritas mereka bertempat tinggal di Kiev dan Oddesa dan beberapa lainnya tersebar di beberapa kota yang lain," ungkapnya.

Judha menyatakan, warga negara Indonesia yang ada di Ukraina saat ini dalam kondisi aman. "Sesuai dengan rencana kontijensi kami meminta warga Indonesia berkumpul ke KBRI kita di Kiev. Bagi warga negara kita yang kesulitan agar segera menghubungi nomor Hotline KBRI yang ada di Kiev."

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.