uefau17.com

Makan Bergizi Gratis Ala Prabowo Sedot Rp 71 Triliun, APBN Masih Kuat? - Bisnis

, Jakarta Pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis pada Rancangan APBN 2025. Namun, angka ini disebut masih sebagai tahap awal dari target keseluruhan makan siang gratis ala Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai alokasi Rp 71 triliun di tahun perdana tadi hanya sebagian kecil dari target keseluruhan. Prediksinya, program andalan Prabowo Subianto itu bisa menelan dana Rp 450 triliun untuk menyasar seluruh targetnya.

 

"Sampai saat ini, dana APBN yang disepakati adalah Rp 71 triliun atau saya prediksi sebesar 1,83-1,91 (persen) dari APBN. Dana tersebut juga hanya 16 persen dari kebutuhan untuk pelaksanaan program makanan bergizi gratis bagi semua siswa, santri, dan ibu hamil yang diprediksi mencapai Rp 450 triliun," ujar Huda dalam keterangan yang diterima , Selasa (25/6/2024).

Dia mengatakan, dengan beban anggaran tadi, disinyalir program makan bergizi gratis itu tak bisa mencapai target. Mengingat kemampuan kas negara yang dinilai tak mampu menopang kebutuhannya.

Makan Siang Gratis

Huda memprediksi, selama periode pertama Prabowo-Gibran nanti, program makan siang gratis cuma berjalan 50 persen dari target.

"Saya pernah sampaikan hingga 2029, paling mentok program akan terlaksana 50 persen dengan kemampuan APBN saat ini. Angka tersebut juga sudah memperhitungkan batasan defisit fiskal terhadap PDB sebesar 3 persen," ucapnya.

"Jika dipaksakan realisasi 100 persen dari carget, maka defisit APBN akan mencapai lebih dari 3 persen. Presiden bisa terkena impeachment. Maka tidak mungkin menghadirkan program makan bergizi gratis 100 persen," imbuh dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Butuh Realokasi Anggaran

Huda mengatakan, perlu ada realokasi anggaran hingga tambahan pemasukan lain untuk menopang makan bergizi gratis tadi. Dengan defisit pada patokan 2,29-2,82 persen dari PDB, maka maksimal ada defitit minimal Rp 586 triliun yang ditutup oleh pembiayaan atau hutang baru.

"Walaupun hanya 1,83-1,91 dari APBN, porsi makan bergizi gratis akan menimbulkan realokas anggaran yang bisa menyebabkan implikasi ekonomi, seperti pengurangan subisidi energi yang akan mengakibatkan inflasi meningkat dan daya beli turun," paparnya.

Dengan begitu, untuk menunjang program ini berjalan, Huda menyarankan Prabowo-Gibran menyetop beberapa proyek yang tidak berpengaruh langsung ke masyarakat.

"Maka pemerintah ke depan perlu realokasi alternatif anggaran dengan menghentikan proyek PSN yang terancam gagal, termasuk proyek IKN yang jika dihentikan tidak berdampak negatif ke masyarakat luas," pungkas Nailul Huda.

 

3 dari 4 halaman

Penjelasan Sri Mulyani

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau makan siang gratis. Menurutnya itu jadi alokasi secara bertahap.

Sri Mulyani menyampaikan telah menjalin komunikasi dengan tim utusan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Termasuk untuk menyesuaikan besaran anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Banyak pertanyaan mengenai program prioritas makanan bergizi gratis, kami telah berkomunikasi dengan presiden terpilih bapak prabowo dan timnya dan ini untuk memberikan clarity mengenai bagaimana makaan bergizi gratis akan fit dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia mengakui, Prabowo sudah menyepakati alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis andalannya sebesar Rp 71 triliun. Ini merupakan anggaran untuk tahap pertama di tahun perdana Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Presiden terpilih bapak Prabowo telah menyampaikan beliau menyetujui pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," bebernya.

 

4 dari 4 halaman

Masuk Postur RAPBN 2025

Bendahara Negara menjelaskan, angka Rp 71 triliun itu sudah masuk dalam postur anggaran RAPBN 2025 dengan desain defisit 2,29-2,82 persen. Dia menyatakan kepastiannya akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Paripurna DPR RI, 16 Agustus 2024 mendatang.

"Angka Rp 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 hingga 2,82 (persen), angka Rp 71 triliun bukan merupaka ontop diatas itu, tapi sudah didalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan bapak pre sjokowi 16 Agustus," urainya.

Namun, rincian mengenai teknis dan pembagian anggarannya, Sri Mulyani enggan berbicara banyak. Dia menyerahkan hal itu ke tim sinkronisasi pemerintahan sebagai utusan Prabowo Subianto.

"Detail mengenai program MBG nanti akan dijelaskan tim dari presiden terpilih. Namun untuk postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh pak presiden terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," pungkasnya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat