Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi Capai Rp 39 Triliun per Mei 2024

, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan realisasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) pusat untuk pengendalian inflasi mencapai Rp 39 triliun atau setara 29 persen dari total pagu Rp 124,16 triliun hingga 31 Mei 2024.

Adapun realisasi fiskal daerah mencapai Rp 13,56 triliun dari pagu Rp 92,87 triliun. Airlangga Hartarto menuturkan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk meredam inflasi yaitu dengan menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi.

Selain itu pemerintah juga melakukan komunikasi yang efektif untuk mendorong bauran kebijakan fiskal moneter dan sektor riil sehingga inflasi tetap terjaga.

“Untuk mengatasi kenaikan harga dalam jangka pendek melalui penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bantuan pangan gerakan pangan murah telah berhasil meredam harga pangan yang lebih tinggi,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendali Inflasi 2024, Jumat (14/6/2024).

Kemudian dalam peningkatan produksi, pemerintah melakukan penambahan alokasi pupuk subsidi maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian. Adapun penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor pertanian telah mencapai 30%.

“Ini yang kedua sesudah sektor perdagangan. Ketiga memastikan kelancaran distribusi terutama untuk 10 pangan strategis oleh Badan Pangan nasional,” lanjutnya,

Selain itu, pemerintah juga melakukan optimalisasi tol laut untuk daerah yang tertinggal terpencil dan terluar.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga menjelaskan Inflasi bulan Mei sebesar 2,84 persen relatif lebih baik dibandingkan negara G20 lainnya, seperti Rusia sebesar 7,84 persen, India sebesar 4,75 persen, Australia sebesar 3,6 persen, dan Amerika Serikat (AS) sebesar 3,3 persen.

2 dari 3 halaman

Indonesia Cetak Deflasi Pertama Sejak Agustus 2023

Inflasi Ekonomi Indonesia — Pada Juli 2023, inflasi Indonesia mencapai 3,08 persen (year on year/yoy), turun dibandingkan 3,52 persen pada bulan sebelumnya. (/Angga Yuniar)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi Indonesia yang sebesar 0,03 persen (month-to-month/mtm) pada Mei 2024 menjadi yang pertama sejak Agustus 2023.

“Terjadi deflasi di Mei 2024 setelah deflasi terakhir kali terjadi di Agustus 2023,” kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dikutip dari Antara, Senin (3/6/2024).

Secara bulanan, terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,40 pada April 2024, menjadi 106,37 pada Mei 2024. Dengan adanya perkembangan tersebut, inflasi tahunan mencapai 2,84 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 1,16 persen (year-to-date/ytd).

Amalia menilai beras memberikan andil terbesar terhadap deflasi bulanan sebesar 0,15 persen.

“Pada Mei 2024, beras kembali mengalami deflasi sebesar 3,59 persen, dan memberikan andil deflasi sebesar 0,15 persen,” ujarnya.

Menurutnya, kendatipun produksi beras mulai menurun, deflasi beras kembali terjadi karena ketersediaan stok yang masih memadai.

Selain beras, komoditas lain juga memiliki andil terhadap deflasi bulanan, antara lain daging ayam ras dan ikan segar masing-masing sebesar 0,03 persen, tomat dan cabai rawit masing-masing 0,02 persen, pepaya dan kentang masing-masing 0,01 persen.

3 dari 3 halaman

Transportasi

Jelang Nataru, Terminal Kelideres Alami Lonjakan Pemudik — Calon penumpang berjalan di terminal Kalideres Jakarta, Kamis (22/12/2022). Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan, Jelang Natal dan Tahun Baru penumpang bus antarkota antarprovinsi (AKAP) di Terminal Kalideres mengalami lonjakan hingga 100 persen. (/Johan Tallo)

Di samping itu, kelompok transportasi menjadi penyumbang andil deflasi kedua terbesar bulan ini. Deflasi kelompok transportasi tercatat sebesar 0,38 persen.

Kelompok transportasi menyumbang deflasi secara bulanan (mtm) sebesar 0,04 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi yaitu tarif angkutan antar kota sebesar 0,03 persen, tarif angkutan udara 0,02 persen dan tarif kereta api sebesar 0,01 persen.

Lebih lanjut berdasarkan sebaran wilayah, Amalia menjelaskan sebanyak 24 dari 38 provinsi Indonesia mengalami inflasi. Sedangkan 14 lainnya mengalami deflasi.

"Inflasi tertinggi sebesar 2,00 persen terjadi di Papua Selatan sementara deflasi terdalam terjadi di Banten sebesar 0,52 persen," ungkapnya.