Ternyata, Ini Dia Menteri Paling Ditakuti Para Kepala Daerah

Ternyata, Ini Dia Menteri Paling Ditakuti Para Kepala Daerah - Bisnis

, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sosok pejabat yang paling ditakuti oleh pemerintah daerah (Pemda) saat ini. Rupanya sosok pejabat yang dimaksud ialah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Tito menyampaikan, ketakutan Pemda terhadap Sri Mulyani karena kerap memotong anggaran ke daerah jika tidak memenuhi target yang ditetapkan. Semisal bagi daerah yang tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gaji ke-13 PNS Cair Besok 3 Juni 2024, Siap-Siap Cek Rekening
Menkeu Sri Muyani Ceritakan Sejarah Hari Lahir Pancasila
VIDEO: Hingga April 2024, Realisasi Penerimaan Pajak Turun 9,3 Persen

"Pemda ini takut kepada bu menteri keuangan kalau dananya dipotong. Kalau bahas mereka dirasionalisasi, tapi bahasa lapangan mereka kalau ngomong dipotong. jadi politik anggaran bu menteri keuangan powerfull untuk daerah," ujarnya dalam International Seminar Fiscal Decentralization di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

Meski begitu, dia mengakui politik potong anggaran yang dilakukan Sri Mulyani berdampak baik terhadap keuangan daerah. Di mana daerah dirancang sedemikian rupa untuk kompetitif meningkatkan APBD.

"Apalagi daerah yang mengandalkan PAD 5 persen 2 persen, dapat Rp 5 sampai Rp10 miliar sangat penting buat mereka," ucapnya.

Hanya Takut KPK

Mulanya, lanjut Tito, pemda hanya menakuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika mempermainkan APBD. Mengingat, lembaga anti rasuah kerap melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

"Teman-teman di daerah itu yang ditakutkan hanya dua. Satu adalah aparat penegak hukum kalau terkena kasus OTT," bebernya.

Adapun, sosok kedua yang ditakuti oleh pemda adalah rakyat saat menjelang momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ini karena kekhawatiran akan turunnya elektabilitas.

"Kedua, adalah kalau takut pada rakyat ketika pilkada, elektabilitas," pungkasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Sri Mulyani Guyur Tambahan Dana Desa Rp 2 Triliun ke 15.097 Desa

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menggelontorkan tambahan dana desa sebesar Rp 2 triliun pada paruh kedua tahun 2023, yang diberikan kepada 15.097 desa di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menggelontorkan tambahan dana desa sebesar Rp 2 triliun pada paruh kedua tahun 2023, yang diberikan kepada 15.097 desa di Indonesia.

"Kami akan memberikan tambahan Dana Desa sebesar Rp 2 triliun pada tahun 2023. Tambahan dana desa ini sebagai insentif Kepada Desa yang memiliki kinerja terbaik," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, dalam seminar internasional Desentralisasi Fiskal, di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Total penerima alokasi tambahan dana desa sebanyak 15.097 desa dari total 74.954 desa, atau sekitar 20 persen dari total desa yang tersebar di 37 provinsi.

"Hal ini menjadikan tambahan dana desa tersebut menjadi suatu hal kompetitif," ujarnya.

Dari anggaran yang diberikan dengan total Rp 2 triliun tersebut, paling tinggi diberikan Rp 174,64 juta per desa untuk 34 desa, sementara alokasi tambahan dana desa terendah adalah Rp 35 juta untuk 106 desa.

"Secara rata-rata desa yang mendapat tambahan tersebut menerima Rp 132 juta, dengan alokasi tertinggi sebesar Rp 174,64 juta diterima oleh 34 desa, alokasi terendah Rp 35 juta yang diterima 106 desa," ujarnya.

Sebagai informasi, tahun ini Pemerintah telah menganggarkan Rp 70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.

3 dari 3 halaman

Tambahan Dana Desa

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan langsung kepada 3 perwakilan desa yang mendapatkan tambahan dana desa.

Diantaranya, pertama, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarag, Provinsi Jawa tengah, yang mendapatkan penghargaan sebagai desa yang memiliki Kinerja Keuangan dan membangun desa, tata kelola keuangan dan akuntabilitas desa dan desa anti korupsi. Desa Banyubiru mendapatkan tambahan dana desa sebesar Rp 174,6 juta.

Kedua, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul Provinsi DIY, yang mendapatkan penghargaan sebagai desa yang memiliki kinerja keuangan dan membangun desa, tata kelola keuangan dan akuntablitas desa, dan desa wisata. Desa Tepus juga mendapatkan tambahan dana desa sebesar Rp 174,6 juta.

Ketiga, Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa timur, yang mendapatkan penghargaan sebagai desa yang kinerja keuangan dan membangun desa, tata kelola keuangan, dan akuntabilitas desa, dan desa anti korupsi. Desa Sukojati mendapatkan tambahan dana desa sebesar Rp 174,6 juta.