Sri Mulyani Ungkap Masalah Anggaran Daerah: Diecer-ecer yang Penting Semua Kebagian

Sri Mulyani Ungkap Masalah Anggaran Daerah: Diecer-ecer yang Penting Semua Kebagian - Bisnis

, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, banyak daerah yang belum bisa mengelola anggaran atau mengelola keuangan dengan baik. Sebagian pengelola keuangan belum efisien, efektif dan produktif.

Hal tersebut terlihat dari masih kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam tiga tahun terakhir. Dari data terbukti bahwa PAD rata-rata hanya berkisar 24,7 persen.

"Minimnya daerah mendapatkan PAD. Dalam 3 tahun terakhir PAD ini masih berkisar di 24,7 persen," kata Sri Mulyani dalam Raker Komisi XI, DPR RI membahas RUU HKPD, Jakarta, Senin (13/9/2021).

Sebagian besar pengelolaan anggaran daerah juga belum fokus. Hal ini terlihat dari banyaknya program dan kegiatan. Tat 29.623 program dengan 263.135 kegiatan.

"Ini yang disebut di ecer-ecer yang banyak, yang penting semua kebagian tanpa memperhatikan apakah pengeluaran itu menghasilkan output dan outcome," kata dia.

Pola penyerapan anggaran juga masih masih business as usual, artinya penyerapan tinggi terjadi di pada kuartal IV setiap tahunnya. Akibatnya SilPA yang tinggi pun tak terhindarkan. Padahal seharusnya Pemda melakukan penyerapan anggaran sepanjang tahun.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sri Mulyani memberikan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

2 dari 2 halaman

Akuntabilitas Sudah Membaik

Sri Mulyani Rapat dengan Komisi XI DPR Bahas Pagu Indikatif Kemenkeu — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. (/Angga Yuniar)

Selain itu, dana pemerintah daerah di perbankan juga masih tinggi. Sampai Juli 2021 tercatat masih ada Rp 173,73 triliun dana Pemda mengendap di bank. Padahal seharusnya dana tersebut bisa disalurkan segera mengingat sedang menghadapi ancaman dari dampak pandemi Covid-19.

"Ada Rp 173,72 triliun dana Pemda yang tersimpan di perbankan, seharusnya dana transfer daerah ini harus segera dirasakan manfaatnya di masa pandemi seperti ini. Ini jadi konsen bersama," kata dia.

Di sisi lain akuntabilitas secara administratif sudah membaik. Namun secara material tetap perlu diperbaiki karena sinergi antara APBN dan APBD masih belum maksimal sehingga diperlukan penguatan.

"Makanya ini perlu ada penguatan dalam fiskal itu sendiri,"kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com