Menko Airlangga: Stabilitas Politik dan Keamanan Adalah Prasyarat untuk Kemajuan Bangsa

, Jakarta - Sinergi yang solid antara Pemerintah dengan Polri sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah dan Polri telah bekerja sama dalam berbagai program antara lain dalam keamanan siber nasional, Program Kartu Prakerja, penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI, stabilisasi harga pangan, cross border/multinational crimes, pengawasan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga pengawalan konsumen dan perdagangan dalam negeri.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, peran Polri penting untuk mendukung pembangunan ekonomi di dalam negeri dengan memastikan Indonesia stabil, keamanan terjamin, dan ruang untuk masyarakat berkegiatan aman.

Hal tersebut disampaikan secara virtual oleh Menko Airlangga dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Reskrim Polri Tahun 2024 yang digelar secara hybrid di Bali, Selasa (15/5/2024).

"Stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat untuk kemajuan sebuah bangsa, dan peran strategis Polri ini penting untuk menciptakan rasa aman, kepastian hukum, serta mengawal pembangunan ekonomi di dalam negeri,” ujar Menko Airlangga, seperti dikutip dari keterangan resmi.

Dalam Rakernis tersebut Menko Airlangga menjelaskan tentang kondisi fundamental ekonomi nasional terkini yang terus membaik untuk menunjang visi Indonesia Emas 2045. Di tengah gejolak tantangan global, pertumbuhan ekonomi tetap solid tumbuh 5,1% pada kuartal I 2024.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan Malaysia (3.9%), Korea Selatan (3.4%), dan Singapura (2.7%). IMF juga memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2024-2025 berada di atas proyeksi pertumbuhan global dan rata-rata negara berkembang.

2 dari 4 halaman

Ketahanan Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Reskrim Polri Tahun 2024 yang digelar secara hybrid di Bali, Selasa (15/5/2024) (Foto: Kemenkoperekonomian)

Selain itu, tingkat inflasi juga terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% dan kepercayaan investor masih kuat. Lembaga rating Moody’s, Fitch, dan JCR menilai ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran dan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah dan terkendali.

Prospek ekonomi yang baik terlihat dari konsumsi dan investasi yang tumbuh. Indeks kepercayaan konsumen masih terjaga optimis, penjualan eceran tumbuh positif, aktivitas manufaktur di level ekspansi, dan kredit yang tumbuh double digit.

"Dalam kondisi ini, Pemerintah akan terus memonitor dan memitigasi dampak dari dinamika ekonomi global. Penguatan kolaborasi dari sisi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil terus dijalankan,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menjelaskan, Pemerintah merumuskan tiga strategi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan ramah lingkungan melalui revitalisasi mesin ekonomi konvensional, mesin ekonomi baru yang berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan di masa depan, dan kebijakan responsif melalui penguatan ketahanan dan pemberdayaan sosial.

3 dari 4 halaman

Transformasi Ekonomi

Indonesia juga menjadi negara Asia ketiga, setelah Jepang dan Korea, yang mencapai status Open for Accession Discussion untuk menjadi anggota penuh OECD yang mana posisi ini dapat berpengaruh besar dalam perekonomian nasional ke depan.

"Dua minggu lalu di Paris dalam Ministerial Meeting OECD, ada 38 negara dalam OECD menerima Indonesia untuk masuk menjadi calon anggota penuh OECD,” kata Airlangga.

Ia menuturkan, Indonesia menjadi negara kedua yang kemarin diumumkan bersama dengan Argentina. "Dan tentu kesepakatan berbagai negara ini untuk mendukung keanggotaan Indonesia di OECD menjadi langkah besar,” kata Menko Airlangga.

Hal tersebut merupakan langkah transformasi ekonomi berikutnya sejak Undang-Undang Cipta Kerja diimplementasikan di Indonesia sehingga reform yang dilakukan melalui OECD ini sangat mendukung visi Indonesia emas 2045. Indonesia diminta untuk mempersiapkan semacam memorandum ataupun proposal sendiri yang perlu disampaikan kepada forum OECD dalam waktu sekitar 280 hari.

"Tentu ini merupakan transformasi ekonomi di bidang kebijakan standar regulasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga sangat baik apabila dilihat dari tata kelola agar investasi akan semakin masuk ke Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.

4 dari 4 halaman

38 Negara Setuju Indonesia Masuk OECD, Jokowi Sebut Bakal Permudah Akses Investasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau tambak ikan budidaya di wilayah Karawang, Jawa Barat. (Dok. Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ragam manfaat Indonesia sebagai anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. Salah satunya mendisiplinkan Indonesia untuk menjadi negara maju.

Jokowi menuturkan, pemerintah mengapresiasi besar atas diterimanya Indonesia sebagai anggota OECD. “OECD ini penting sekali, karena organisasi ini untuk negara maju,” tutur Presiden Jokowi seperti dikutip dari Antara, Selasa (14/5/2024).

Jokowi mengharapkan, dengan masuknya Indonesia sebagai anggota OECD dapat mempermudah Indonesia untuk mengakses beberapa hal terkait investasi dan lembaga-lembaga internasional.

"Kita harapkan dengan kita masuk ke sana, akan mudah mengakses ke investasi, mudah mengakses ke lembaga internasional yang bermanfaat bagi masyarakat kita,” tutur Jokowi.

Jokowi juga mengatakan, masuknya Indonesia sebagai anggota OECD akan memberikan manfaat yang konkret terutama agar Indonesia tidak terjebak ke dalam middle income trap atau perangkat pendapatan menengah.

"Dan kita bisa melompat menjadi negara maju karena memang di sana aturan mainnya banyak sekali yang harus kita ikuti dan ini akan mendisiplinkan kita untuk bisa masuk ke tujuan kita untuk menjadi negara maju," tutur Jokowi.

Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, 38 negara anggota dari OECD telah menyetujui Indonesia untuk masuk menjadi salah satu anggota organisasi itu. Menko Airlangga juga mengatakan bpihaknya sudah menerima peta jalan bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD dalam pertemuan dengan anggota OECD di Paris pekan lalu.