Menko Airlangga dan Sri Mulyani Temui Utusan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bahas Apa?

, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui telah bertemu dengan tim transisi pemerintahan yang diutus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Menko Airlangga menyampaikan, pertemuan itu dihadiri olehnya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu, dari sisi utusan Prabowo, ada Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Transisi Pemerintahan, Thomas Djiwandono.

"Saya ingin mengampaikan bahwa telah ada pertemuan antara pemerkntah dan presiden terpilih," kata Menko Airlangga ealam Konferensi Pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia mengatakan, pihak pemerintah yang diwakili olehnya dan Menkeu Sri Mulyani sudah menemui Prabowo Subianto. Tak cuma itu, pertemuan tersebut diikuti Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco.

Menko Airlangga bilang, dalam pertemuan itu dibahas mengenai kondisi perekonomian Indonesia di tengah gejolak global. Selain itu, ada bahasan mengenai besaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

"Sudah dijelaskan terhadap kondisi perekonomian maupun terkait dengan RAPBN di tahun 2025 nanti," ungkapnya.

"Pada prinsipnya beliau telah pahami dan menyetujui hal yang kemarin dibahas di dalam rapat," sambungnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Penetapan ini KPU RI dalam Keputusan Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilu 2024.

2 dari 3 halaman

Defisit APBN Prabowo Bisa Turun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat mengisi acara seminar nasional Jesuit Indonesia, dengan tema 'Prospek Ekonomi Indonesia di era Pemerintahan Baru: Tantangan, peluang, dan catatan, di Jakarta, Kamis (30/5/2024). (Foto: /Tira Santia)

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rentang besaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 turun. Meski, defisit APBN perdana era Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu masih terus dibahas.

Dia mengatakan, pada pembahasan terakhir, defisit APBN 2025 berada di rentang 2,21-2,8 persen. Angka ini diketahui turun dari sebelumnya sebesar 2,45-2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Seperti yang kita lihat defisit APBN 2025 masih dibahas dalam range antara, sekarang range-nya lebih rendah sedikit 2,21-2,8 persen, ini memberi range yang lebih lebar," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2024

Dia menjelaskan, hal itu mengartikan kalau pemerintag mampu menjaga kondisi fiskal secara hati-hati. Dengan tujuan menjaga sustainabilitas anggaran untuk menopang program-program pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Ini berarti kita akan mampu untuk tetap menjaga fiskal yang prudent hati-hati dan tetap sustainable, namun pada saat yang sama bisa mengakomodasi program yang akan dilaksanakan pemerintahan baru 2025," tuturnya.

3 dari 3 halaman

Masih Dibahas

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa perekonomian negara-negara maju mulai mengalami tekanan, termasuk Jepang dan Inggris yang sudah masuk jurang resesi.

Bendahara Negara ini menuturkan, pembahasan RAPBN 2025 masih terus berjalan dengan DPR RI. Meski ada beberapa poin yang mulai menemukan kesepakatan dengan Komisi XI DPR RI.

Misalnya, mengenai asumsi dasar makro ekonomi berupa target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1- 5,5 persen, tingkat inflasi dijaga pada rentang 1,5 - 3,5 persen, nilai tukar di kisaran 15,300 - 15.900. Kemudian, suku bunga SBN diperkirakan tahun depan sebesar 6,9 - 7,2 persen.

"Harga minyak disepakati di Komisi VII (sebesar) 80 - 85 dollar per barel, lifting minyak 600 - 605 ribu barel perhari, lifting gas 1.003.000 sampai 1.047.000 barel ekuivalen minyak perhari," tuturnya.

"Ini asumsi yang dibahas dan sampai hari ini dan pembahasan dengan Badan Anggaran juga melihat secara lebih detail penerimaan negara proyeksi tahun depan dan belanja negara, termasuk belanja negara untuk mengakomodasi pemeritahan baru 2025," imbuh Menkeu Sri Mulyani.