Mensos Risma Jelaskan Program PENA untuk Penerima Bansos kepada Direktur OECD

, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan perkembangan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Pahlawan Ekonomi Nusantara-PENA) yang dimulai akhir 2022 pada pertemuan bilateral dengan Direktur Pusat Pengembangan OECD Ragnheidur Elin Arnadottir (Ragga) dan Direktur Urusan Tenaga Kerja dan Sosial OECD Stefano Scarpetta.

Program PENA tersebut telah mengeluarkan 21.333 keluarga keluar dari kemiskinan yang artinya tidak lagi menjadi penerima bantuan sosial. Mereka yang keluar dari kemiskinan termasuk lebih dari 3.5000 keluarga dari penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikan Mensos Risma seiring kemungkinan dukungan OECD dalam jangka pendek. Demikian dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (13/4/2024).

Sementara itu, Direktur Ragga menyampaikan, konteks mengubah pendekatan pemberian bantuan sosial menjadi pemberdayaan, pasti tidak mudah bagi Indonesia karena harus mentransformasikan pola pikir, tetapi juga sangat menarik.

Dia juga menyampaikan sebagai anggota, Indonesia akan mempunyai banyak sekutu untuk meningkatkan skala penanganan masalah seperti pemberdayaan PENA dan contoh-contoh penanganan terbaik yang dapat diterapkan dalam konteks keindonesiaan. Atau bahkan pengalaman Indonesia ini, bisa menjadi contoh bagi anggota-anggota OECD nantinya.

Di sisi lain,Direktur Stefano menyampaikan perkembangan proses Indonesia untuk menjadi anggota OECD serta pentingnya mencapai standar dan konsistensi penerapannya. Stefano berharap adanya komunikasi yang berkelanjutan antara OECD dan Indonesia.

Adapun Mensos Risma mengadakan pertemuan bilateral dengan Direktur Pusat Pengembangan OECD Ragnheidur Elin Arnadottir (Ragga) serta Direktur Urusan Tenaga Kerja dan Sosial OECD Stefano Scarpetta. Pertemuan tersebut berlangsung selama lebih dari satu jam. Hal itu setelah menjadi pembicara pertama di sesi Plenary dan sesi diskusi dalam Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Rabu sore, 10 April 2024 waktu Prancis.

Mengakhiri aktivitasnya di OECD, Mensos Tri Rismaharini memberikan cindera mata untuk Direktur Stefano serta Direktur Ragga dan staf. Direktur Rangga juga menyampaikan akan segera menyelenggarakan aktivitas bersama di Bali, Indonesia.

2 dari 4 halaman

Mensos Risma Berbagi Pengalaman Tangani Bencana di Forum Infrastruktur OECD

Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) di Paris Perancis Rabu (10/4) — Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)di Paris Perancis Rabu (10/4) (dok: Kemensos)

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)di Paris Perancis Rabu (10/4) pagi ini yang bertema “Critical Infrastructure Resilience.”

Forum ini dilatarbelakangi adanya peningkatan bencana terkait global warming seperti badai, banjir, longsor, kebakaran, dan gempa yang memengaruhi kemampuan infrastruktur dalam menjalankan fungsinya. Serta bagaimana akibat dari kegagalan infrastruktur, bencana alam, pandemi, dan serangan cyber.

Sebelum menjadi Menteri Sosial, Tri Rismaharini sudah diundang OECD terkait Pembangunan Kota Surabaya. Dan dalam tiga tahun terakhir Mensos Risma sudah berkali-kali diundang OECD sebagai pembicara dengan topik mulai dari: Inklusivitas Sosial, Startup yang berdampak Sosial, Global Value Chain, sampai dengan Forum Infrastruktur seperti hari Rabu ini. Pada kesempatan tersebut Mensos Risma memaparkan bagaimana memastikan ketahanan infrastruktur terhadap cuaca untuk semua warga masyarakat.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di ring of fire atau gugusan gunung berapi. Pemanasan global telah membawa dampak bagi Indonesia seperti banjir, kekeringan, gelombang panas, badai, hilangnya potensi ekonomi di bidang pertanian dan pariwisata serta ancaman terhadap kesehatan masyarakat.

3 dari 4 halaman

Persiapan Kemensos

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mengapresiasi orientasi pembangunan infrastruktur bencana Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dalam forum infrastruktur OECD, di Perancis, Kamis (11/4/2024). (dok: Kemensos)

Selain itu Indonesia menghadapi berbagai bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung api dan tsunami Selama tahun 2023, Indonesia menghadapi sekitar 5.400 bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, cuaca ekstrem, longsor, dan kebakaran hutan.

Kondisi geografi dan kerentanan dalam menghadapi bencana tersebut membuat Indonesia harus punya ketahanan terhadap bencana mengingat potensi gangguan dan risiko kegagalan infrastruktur.

Mensos Risma menjelaskan, Kementerian Sosial Indonesia telah menyiapkan sistem lumbung sosial sebanyak 613 lumbung sosial yang tersebar di 29 provinsi. Selain itu juga menyiapkan buffer stock atau stok penyangga yang tersebar di 328 kota / kabupaten untuk membantu logistik di saat terjadi bencana dan pasca bencana.

Isinya mulai dari makanan, pakaian, tenda, pengolahan air minum, dapur umum, sarana kebersihan seperti mesin cuci, sistem penerangan menggunakan energi matahari, dan toilet portabel. Logistik tersebut dibutuhkan untuk kehidupan keseharian dapat tetap berlangsung.

4 dari 4 halaman

Siapkan Trauma Healing

Di samping itu, juga disiapkan trauma healing , tempat ibadah sementara, dan sekolah darurat yang dapat dilaksanakan di saat penanganan bencana. Pada penanganan pasca bencana, Kementerian Sosial juga memberikan bantuan rumah tahan gempa, pelatihan usaha dalam kondisi yang baru dimulai, untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kehidupannya.

Dalam hal pengendalian penanganan dampak bencana, Kementerian Sosial menghimpun 25.008 Tagana atau Taruna Siaga Bencana dan dibantu 49.916 pendamping sosial yang terhubung dalam sistem Command Center secara digital.

Integrasi dengan BMKG telah memungkinkan untuk menggerakkan sumber daya, seperti dari pemberian perintah dari direktorat-direktorat di Kementerian Sosial, 37 unit pelaksana teknis (sentra dan balai besar), sampai ke Tagana dan Pendamping Sosial, serta memungkinkan setiap sumber daya manusia dapat memberikan laporan secara cepat sekitar 10 menit.