Mensos Risma Dipuji OECD soal Penanganan Bencana di Indonesia

, Jakarta Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mengapresiasi orientasi pembangunan infrastruktur bencana Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dalam forum infrastruktur OECD, di Perancis, Kamis (11/4/2024).

Forum tersebut bertujuan untuk menggali mekanisme yang efektif untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya membangun ketahanan infrastruktur.

Mensos Risma Jelaskan soal Distribusi Bansos Saat Jadi Pembicara di Forum OECD Paris
Sidang Sengketa Pilpres 2024: Mensos Akui Tak Berani Usulkan BLT El Nino ke Sri Mulyani, Ini Alasannya
Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024

Hadir dalam diskusi tersebut empat pembicara, yaitu Menteri Sosial RI (Mensos), Tri Rismaharini, Xavier Pelletier, Préfet (Provinsi) Loir-et-Cher, Perancis, Grégoire Tirot, Direktur Antar Kementerian untuk Transformasi Publik (DITP), Perancis, dan Barbara Minguez Garcia, Manajemen Bencana McAllister & Craig, merangkap Konsultan World Bank. Sebagai moderator, tampil Gillian Dorner, dari Direktorat Tata Kelola Publik, OECD.

Ketahanan infrastruktur menjadi pembahasan yang penting mengingat ada tren peningkatan bencana alam yang signifikan akhir-akhir ini, seperti banjir, badai, tanah longsor, gempa, serta kekeringan/kebakaran. Pelibatan masyarakat menjadi isu penting karena tidak mudah dilakukan menurut pengalaman di banyak negara.

Antisipasi Bencana

Pada kesempatan tersebut Mensos Risma memaparkan tentang bagaimana antisipasi bencana, penanganan selama bencana, dan pemulihan pasca bencana di Indonesia yang justru berbasis masyarakat.

Kementerian Sosial telah melatih dan membina lebih dari 25.000 relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dari unsur masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada program Tagana Masuk Sekolah untuk melatih penyelamatan diri, evakuasi, termasuk menghadapi gempa, dan tsunami. Ada program Kampung Siaga Bencana untuk menggalang kesiapan menghadapi bencana di lingkungan yang rawan bencana.

Selain itu, ada lebih dari 49.000 pendamping sosial yang dapat membantu saat terjadi bencana dan dalam masa pemulihan setelah bencana. Ada pula 613 Lumbung Sosial di 328 kabupaten / kota yang dikelola oleh komunitas untuk menyediakan logistik yang dibutuhkan masyarakat ketika terjadi bencana.

Kata Mensos, di dalamnya ada persediaan makanan, pakaian, tenda, tanki air, penjernih air, dan peralatan penerangan memakai energi matahari. Cadangan logistik tersebut untuk mengantisipasi isolasi akibat rusaknya infrastruktur transportasi.

2 dari 3 halaman

Penanganan Krisis Pangan

Lebih lanjut, Mensos Risma juga mencontohkan penanganan krisis pangan akibat cuaca ekstrem dingin di Papua Tengah dan Papua Pegunungan, di mana distribusi bantuan pangan dibantu oleh komunitas-komunitas gereja dan didukung Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Selain itu, terdapat studi kasus di Wini, Nusa Tenggara Timur, bantuan infrastruktur air di daerah bencana dikelola oleh masyarakat telah berhasil meningkatkan penghasilan mereka, melalui penanaman bunga matahari serta sayuran seperti cabai dan tomat.

Semua sumber daya manusia seperti Tagana dan Pendamping Sosial yang mencapai 74.000 personal tersebut terhubung secara digital dengan Command Center. Dari peringatan yang didapat dari BMKG, hanya perlu waktu 10 menit untuk seseorang menerima instruksi, dan hanya perlu waktu 30 menit bagi SDM yang menerima instruksi di lokasi bencana melaporkan kondisi sekitar yang disertai foto-foto untuk pengambilan Keputusan di Command Center.

"Solusi teknologi digital ini telah diimplementasikan melengkapi dan berintegrasi dengan solusi berbasis masyarakat," ujar Mensos.

Adapun jawaban Mensos Risma mengejutkan semua peserta ketika Gillian Dorner melontarkan pertanyaan kritis tentang apa yang menjadi kunci sukses Surabaya sebagai kota yang tahan bencana ketika Risma menjadi walikota Surabaya, padahal Surabaya rentan banjir karena ketinggiannya hanya 2 meter di atas permukaan laut.

Mensos Risnma menjelaskan, kemampuan infrastruktur pengendali banjir justru datang dari partisipasi masyarakat sebagai kader lingkungan dalam mengelola sampah. Dengan melakukan pemilahan dan daur ulang dalam komunitasnya, telah mereduksi sampah Surabaya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi sekitar 35 persen saja per harinya.

"Partisipasi warga tersebut serta didukung pembangunan infrastruktur kota, telah menjadikan Surabaya sebagai kota yang bebas banjir saat itu," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Libatkan Komunitas

Mensos Risma Luruskan Isu Kemensos Ingin Ambil Alih SLB dari Kemendikbudristek — Mensos Risma menjelaskan bahwa Sekolah Luar Biasa merupakan ranah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan bukan ranah dari Kementerian Sosial. Foto: Kemensos.

Dalam forum infrastruktur OECD tersebut Menteri Sosial, Risma telah menerapkan pengalaman pelibatan komunitas tersebut menjadi strategi di tingkat nasional.

Agar masyarakat dapat dilibatkan, penting untuk memahami apa yang dipikirkan masyarakat untuk menjadi prioritas dalam penanganan dampak bencana. Contohnya ketika menangani dampak gempa di Padang, orang tidak mau meninggalkan rumahnya, karena tidak mau meninggalkan harta bendanya.

Belajar dari budaya tersebut, tenda yang dibutuhkan adalah yang berukuran untuk keluarga yang dirancangnya sendiri, bukan tenda besar yang menampung puluhan orang.

Dari seringnya gempa, Mensos Risma merancang sendiri rumah tahan gempa, yang telah menjadi model bantuan rumah pasca gempa. Diharapkan rancangan rumah tanpa gempa tersebut dapat ditiru masyarakat sekitar sebagai bentuk antisipasi gempa.