, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah dana yang mengalir dari tindak pidana korupsi ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jumlahnya mencapai ratusan triliun hingga 2022.
Angka yang jadi temuannya ini sekitar Rp 183 triliun untuk aliran dana korupsi saja atas temuan dan laporan yang diterima PPATK. Dana ini disinyalir digunakan untuk memperkaya pribadi oknum pelaku korupsi.
Baca Juga
Tak berhenti di situ, PPATK juga menemukan adanya aliran dana hasil TPPU untuk mendanai pemilu. Nyatanya, hal ini tak cuma terjadi kali ini. Menurut pantauan PPATK, hal ini kerap terjadi di beberapa pemilu sebelumnya.
Advertisement
Angka pasti potensi pendanaan pemilu itu belum diungkap. Hanya saja, taksirannya mencapai triliunan rupiah. Ada berbagai sumber dana yang diainyalir dari kegiatan ilegal untuk pendanaan pemilu ini.
Indosurya
Selanjutnya, PPATK juga menemukan ada aliran dana dari kasus korupsi di lingkungan koperasi. Sebut saja yang menyangkut koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya. Angka yang melibatkan KSP sejak 2020-2022 mencapai Rp 500 triliun.
Khusus untuk Indosurya, angkanya ditaksir triliunan. Mengingat ada puluhan nasabah di berbagai bank, dan tercatat ada belasan bank. Tak berhenti disitu, aliran dana ke luar negeri juga ditemukan oleh PPATK sebagai bagian dari kasus KSP Indosurya tersebut.
Bencana
Lebih parah lagi, ada penyelewengan dana donasi bencana. Salah satunya terkait dengan dana untuk penanganan bencana gempa bumi Cianjur yang terjadi di 2022 lalu.
Menurut temuan PPATK, dana donasi itu diselewengkan untuk memperkaya diri sendiri. Mulai dari pembelian pesawat jet, kapal yacht, hingga pembiayaan operasi plastik.
Berikut fakta-fakta temuan PPATK yang dirangkum berdasarkan Rapat Kerja PPATK dengan Komisi III DPR RI:
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), turut serta mengambil peran untuk mendukung penuh Pemilu 2024. Caranya, PPATK melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang memiliki pengaruh di dunia politik serta mengawasi secara ketat dana...
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Pembiayaan Pemilu
![Ivan Yustiavandana](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/psKNc6qKZtlGZo4p7xxLY9mMBYo=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4007064/original/040637600_1650961513-20220426-PPATK-Ivan-Yustiavandana-2.jpg)
PPATK menemukan aliran dana hasil dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang digunakan untuk pembiayaan pemilu. Kabarnya, temuan ini juga terjadi sejak beberapa periode pemilu yang telah dilakukan.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan kalau potensi penggunaan dana TPPU itu sudah dikantongi pihaknya. Bahkan, secara berkala juga sudah dilakukan pelaporan ke DPR RI maupun ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Itu sudah kita lakukan riset juga dengan KPU dan Bawaslu, alhamdulillah hasilnya emmang kita melihat potensi itu ada, dan faktanya memang potensi itu ada," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (14/2/2023).
Ivan menjelaskan, temuan ini juga sejalan dengan kasus-kasus yang ditangani baik pleh PPATK ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Temuan itu juga berdasar pada kajian yang dilakukan PPATK beberapa waktu sebelumnya.
"Faktanya memang memiliki korelasi dengan temuan PPATK pada saat PPATK melakukan kajian pada saat yang bersangkutan dan oknum tertentu itu mengikuti kontesatasi politik periode-periode sebelumnya," sambungnya.
Kendati begitu, Ivan enggan menyebut berapa angka dana hasil TPPU yang digunakan untuk mendanai kontestasi politik tersebut. Namun, taksirannya mencapai triliunan rupiah.
Gandeng Bawaslu dan KPU
Pada kesempatan itu, Ivan menegaskan kalau pihaknya menjalin Bawaslu dan KPU dalam menangani perkara tersebut. Beberapa diantaranya mengenai temuan-temuan dari PPATK.
"Terkait dengan isu pada saat acara dengan Bawaslu dan KPU, kita ada kerja sama dengan Bawaslu dan KPU, ini sudah berlamgsung beberapa tahun di beberapa kali putaran pemilu di periode sebelumnya," kata dia.
"Dan sudah kami seirng laporkan ke forum terhormat ini (DPR RI) dan sudah juga kami buka bagaiamana PPATK aktif kerja sama dengan Bawaslu dan KPU terkait bagaimana potensi TPPU ini agar tidak menjadi bagian dari bagian pendanaan pemilu," tambah Ivan.
Advertisement
Dana Hasil Korupsi
![Ivan Yustiavandana](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/undAw9LcDwK8lIvKfi1EGDwjwxw=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4007077/original/011712400_1650961591-20220426-PPATK-Ivan-Yustiavandana-6.jpg)
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya transaksi diduga terkait tindak pidana mencapai total Rp 183,8 triliun sepanjang 2022. Transaksi tersebut antara lain terkait uang hasil korupsi dan judi.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya pun telah memberikan hasil analisis dan pemeriksaan dari berbagai tindak pidana terkait dengan pengungkapan pencucian uang.
Di mana, sepanjang 2022 PPATK telah menyampaikan 1.290 laporan hasil analisis terkait dengan 1.722 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).
Dari total Rp 183,8 triliun antara lain terdiri dari tindak Pidana korupsi senilai Rp 81,3 triliun. Kemudian Tindak Pidana Perjudian senilai Rp 81 triliun.
Selain itu Tindak Pidana terkait GFC senilai Rp 4,8 triliun, Tindak Pidana Narkotika senilai Rp 3,4 triliun, Penggelapan dana dalam Yayasan Rp 1,7 triliun. Sisanya dari berbagai tindak pidana lain yang nilainya di bawah beberapa hal di atas
Secara total, dia menyebut PPATK menerima 27.816.771 laporan transaksi kurun 2022."Saat ini PPATK menerima 50 ribu transaksi per jam," jelas dia saat rapat kerja dengan DPR, Selasa (14/2/2023).
24 Juta Laporan
Ini terdiri dari 24.202.819 Laporan Transfer dari dan ke Luar Negeri (LTKL). Kemudian 90.742 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), 90.799 Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa, 3.431.107 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan 1.304 Laporan Penundaan Transaksi (LPT).
Dia juga mengatakan jika PPATK telah berkontribusi pada penerimaan negara dari denda sebesar denda Rp 1,65 milir, uang pengganti Rp 13,9 miliar dan SGD 1,09 juta.
"PPAT juga berkontribusi pada penerimaan negara sektor pajak melalui hasil analisis dan pemeriksaan ke dirjen pajak Rp 7,4 triliun lebih sesuai dengan ketetapan dari dirjen pajak," dia menandaskan.
Dana Pencucian Uang di Kasus KSP Indosurya
![Ivan Yustiavandana](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/s77TOUke0cpxeRpa3pBl7d7Pxjs=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4007063/original/023821000_1650961513-20220426-PPATK-Ivan-Yustiavandana-3.jpg)
Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya aliran dana hasil pencucian uang dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Jumlahnya bisa diperkirakan hingga triliunan rupiah.
Angka ini ditaksir mengingat ada sekitar dana Rp 500 Triliun yang mengalir terkait kasus KSP, sejak 2020-2022, termasuk Indosurya. Dengan jumlah nasabah dan belasan bank, angka triliunan jadi angka yang tidak mustahil terkait dengan kasus KSP Indosurya.
"PPATK menemukan dalam 2020-2022 saja ada 12 KSP dengan dugaan TPPU, jumlah dana secara keseluruhan melebihi Rp 500 triliun kalau bicara koperasi (secara keseluruhan)," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (14/2/2023).
"Indosurya, masif kita dampaikan ke kejaksaan kami sudah beberapa kali sampaikan ke kejaksaan terkait Indosurya. Artinya dari PPATK memang (menemukan) terjadi pencucian uang, itu angkanya memang luar biasa besar dari 1 bank saja (ada) nasabah 40 ribu nasabah, dari 1 bank saja, kita punya sekian belas bank," sambungnya.
Mengalir ke Luar Negeri
Dia menjelaskan, selain dari TPPU yang ditemukan, ada hal lain yang jadi perhatiannya. Sebut saja, adanya aliran dana ke luar negeri dari kasus yang sama tersebut. Ivan menegaskan kalau aliran dana itu lebih dekat dengan skema ponzi.
"Jika ditanyakan ada aliran ke luar negeri, ya PPATK mengikuti aliran ke luar negeri tapi ini memang alirannya sederhana skemanya ponzi," urainya.
Skema ponzi yang dimaksud adalah, KSP kerap menunggu modal baru dengan banyaknya nasabah dari KSP yang terkait, termasuk Indosurya.
Dipakai Beli Jet Hingga Operasi Plastik
Lebih lanjut, Ivan menerangkan penggunaan dana-dana tersebut. Nyatanya, dana tidak langsung digunakan atas nama KSP yang terlibat.
Namun, salah satu modusnya adalah dengan memanfaatkan perusahaan-perusahaan afiliasi dari KSP tersebut. Dana ini banyak digunakan untuk membeli barang mewah, mulai dari pesawat jet, hingga pembiayaan operasi plastik.
"Karena banyak dana nasabah itu dipakai transaksi ke perusahaan afiliasi, contohnya dibelikan jet, dibelikan yacht (kapal pesiar), dibayarkan operasi plastik, untuk suntik untuk macam-macam. Artinya tidak murni dilakukan bisnis selayaknya sebuah koperasi," papar Ivan.
Advertisement
Penyelewengan Dana Bencana
![Ivan Yustiavandana](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/zJSaEMdDYp-u4_Wz9mJGjJ3qrRY=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4007065/original/078639400_1650961518-20220426-PPATK-Ivan-Yustiavandana-4.jpg)
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ada aliran dana untuk korban bencana dilarikan untuk mrmperkaya pribadi sendiri. Hal ini, termasuk juga sumbangan dana untuk korban bencana gempa bumi di Cianjur.
Hal ini diungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Selain memperkaya pribadi, Ivan menemukan kecenderungan dana yang dikumpulkan yayasan ini mengarah ke pendanaan terorisme.
"Terkait yayasan, terakhir kita menemukan yang di Cianjur itu memang terkait dengan kegiatan yang diduga tersangkut dengan terorisme," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (14/2/2023).
Ivan menjelaskan, modus yang dijalankan oleh yayasan ini dengan memanfaatkan dana-dana yang dikumpulkan. Para oknum di yayasan pengumpul dana ini mengambil momentum banyaknya pengumpulan dana, tapi ada sebagian yang diambil oleh oknum tersebut.
"Yayasan ini ada risikonya. Dia mendompleng kegiatan yang legal, jadi saking banyaknya sebuah momentum, misal terjadi bencana, dari 100 pembukaan rekening untuk ke kegiatan yang bener, di dalam situ ada 99 yang meng-hijack niat-niat baik dari para pihak yang memang baik," terangnya.
Setidaknya, ada 2 potensi penyelewengan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Pertama, digunakan untuk memperkaya pribadi. Kedua, adanya potensi penggunaan untuk pendanaan terorisme.
"Ada 2 potensi yang besar adalah digunakan untuk kepentingan dia pribadi, banyak kita lihat, mohon maaf, beli rumah, beli mobil, memberikan ke orang-orang sekitarnya, untuk memperkaya diri sendiri dari sumbangan dari orang, sehingga tidak diapakai untuk membangun atau membantu orang lain yang terkena bencana. Atau dalam fakta terakhir inj, kita menemukan memang terkait dengan dugaan kegiatan terorisme," urai Ivan Yustiavandana.
![Infografis Dugaan Banyak Crazy Rich di Pusaran Cuci Uang Investasi Bodong. (/Abdillah)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/eucC1dBVlBLJ_r8w1xewHqKktHw=/640x640/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3955065/original/088702400_1646658381-Infografis_SQ_Dugaan_Banyak_Crazy_Rich_di_Pusaran_Cuci_Uang_Investasi_Bodong.jpg)
Terkini Lainnya
Pimpinan MPR Sayangkan PPATK Belum Serahkan Nama Anggota DPR Terlibat Judi Online
KPK Terima 39 Laporan PPATK, Ada Temuan Soal Aliran Dana Pemilu 2024
1.000 Anggota DPR dan DPRD Terseret Judi Online, Pemerintah Harus Apa?
Indosurya
Bencana
Pembiayaan Pemilu
Gandeng Bawaslu dan KPU
Dana Hasil Korupsi
24 Juta Laporan
Dana Pencucian Uang di Kasus KSP Indosurya
Mengalir ke Luar Negeri
Dipakai Beli Jet Hingga Operasi Plastik
Penyelewengan Dana Bencana
PPATK
Korupsi
Pencucian Uang
anti pencucian uang
Rekomendasi
KPK Terima 39 Laporan PPATK, Ada Temuan Soal Aliran Dana Pemilu 2024
1.000 Anggota DPR dan DPRD Terseret Judi Online, Pemerintah Harus Apa?
Infografis PPATK Kuak 1.000 Orang di DPR dan DPRD Main Judi Online
MUI Ajak Masyarakat Dukung Polri Berantas Judi Online dan Pinjol
HEADLINE: PPATK Membongkar Ada 1.000 Anggota DPR dan DPRD Terlibat Judi Online, Siap Buka Data?
Bos PPATK Bakal Lapor MKD, Setor Data 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online
Heru Budi Panggil Camat dan Lurah, Minta Ingatkan Warga Jakarta Jangan Main Judi Online
5 Jurus Satgas Judi Online, Bakal Bekukan Rekening hingga Turunkan BSSN Amankan Sistem Komputer
Anggota DPR Bantah Main Judi Online, Dianggap Hanya Pengalihan Isu
Euro 2024
Jadwal Lengkap Euro 2024 dan Hasil Babak 16 Besar, 8 Besar, Semifinal, Final
Jadwal Lengkap Euro 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D, E, F Cek di Sini
Jadwal Lengkap Pertandingan 8 Besar Euro 2024
Terkesan Penampilannya di Euro 2024, Real Madrid Ingin Datangkan Rekan Setim Jude Bellingham
Top 3: Pola Makan Nabati Bisa Perlambat Perkembangan Kanker Prostat
Top 3 Berita Bola: Timnas Belanda Lolos ke Perempat Final Euro 2024, Ronald Koeman Malah Menyesal
Copa America 2024
Link Live Streaming Copa America 2024 Argentina vs Ekuador di Vidio
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Jadwal Siaran Langsung Argentina vs Ekuador di Perempat Final Copa America 2024 di Vidio
Prediksi Copa America 2024 Argentina vs Ekuador: Semuanya Memihak Tim Tango
Timnas Ekuador Siap Berjuang Mati-matian di Perempat Final Copa America 2024
Copa America 2024 Argentina Vs Ekuador: Tim Tanggo Didukung Rekor Apik
Timnas Indonesia U-16
Timnas Indonesia Rebut Perunggu Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir: Lebih Baik di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Timnas U-16 Kalahkan Vietnam 5-0, Nova Arianto Minta Skuad Garuda Muda Tak Euforia
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak 5 Gol Tanpa Balas, Garuda Nusantara Amankan Peringkat 3
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak Gol Telat, Garuda Nusantara Unggul 2-0 di Babak Pertama
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Pilkada 2024
Coklit Pilkada 2024 Sudah Sasar 16,6 Juta Pemilih di Jatim, Target Tuntas di Hari ke-20
Kata Sekjen PKS soal Kaesang Disodorkan Jokowi untuk Maju di Pilkada Jakarta 2024
Survei Warna Research Center: Tingkat Elektabilitas Hendy Siswanto dan Faida Tinggi Jelang Pilkada Jember 2024
Respons Jokowi soal Kabar Kaesang Maju Pilkada Jakarta 2024, Benarkah Sodorkan ke Parpol?
Ridwan Kamil Dianggap Masih Kuat di Pilkada Jawa Barat, Bawa Untung Buat Golkar
Bobby Nasution Terima Pinangan PKB Jadi Bakal Cagub di Pilkada Sumut 2024, Cari Cawagub Perempuan
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
Sederet Lowongan Kerja Terbaru buat Lulusan SMA/SMK, Simak Posisi dan Persyaratannya
Lowongan Kerja Pegadaian Lulusan D3 dan S1, Simak Syaratnya
10 Provinsi dengan Jumlah Lowongan Kerja Terbanyak
Populer
Asosiasi Sebut Zonasi Penjualan Rokok Potensi Gerus Pendapatan 9 Juta Pedagang
Minyak Sawit Dihadang Kampanye Hitam Lagi, Kini dari Seleb dan Anak Muda India
Pembahasan RUU EBET dengan DPR Hampir Tuntas, Tinggal Masalah Ini
Dapat PMN Rp 1,5 Triliun, Pelni Mau Bayar Uang Muka 3 Kapal Baru
Gaji Ketua KPU Ternyata Lebih Besar dari Presiden, Simak Faktanya
Pengamat: Bea Masuk Produk 200% Berpotensi Ganggu Hubungan Indonesia-China
Salip Tesla, Pabrikan Ini Bakal Produsen Mobil Listrik Terbesar Dunia
Kredit Macet LPEI Tembus Rp 32 Triliun, Apa yang Salah?
Bukan BUMN Sakit, Anak Buah Erick Thohir Tegaskan PMN Buat Jalankan Penugasan
Yen Jepang Merosot Lagi ke Level Terburuk Sejak 1986
Ketua KPU
Skandal Asusila eks-Ketua KPU, Apakah Dosa Zina Bisa Diampuni Allah? Buya Yahya Bilang Begini
HEADLINE: Skandal Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang Dipecat DKPP, Berujung Proses Pidana?
7 Respons Berbagai Pihak Mulai Parpol, KPU, hingga Jokowi Usai DKPP RI Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari
Jokowi Sebut Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari dari Ketua KPU Masih Diproses
DKPP Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Jujur dan Adil
Berita Terkini
Tergiur Emas Milik Korban Ternyata Imitasi, Sepasang Kekasih jadi Tersangka Kasus Pembunuhan Wanita di Sukabumi
Mengapa Food Testing Sebelum Pesta Pernikahan Penting Dilakukan Calon Pengantin?
Polisi Buru 2 DPO Terkait 45 Kg Sabu yang Disimpan dalam Mobil di Parkiran RS Fatmawati
Mau Cepat Kaya? Coba Amalkan Ini Tiap Jumat dari Guru Sekumpul, Rezeki Datang Tak Terduga
Pengantin Habiskan Bujet Katering Pernikahan Rp216 Juta, Menunya Sushi Tei sampai Kopi Kenangan
Link Live Streaming Copa America 2024 Argentina vs Ekuador di Vidio
Ambung Gila, Permainan Mistis yang Libatkan Roh
Mengenal Asteroid Ryugu, Lebih Tua dari Matahari
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Jumat 5 Juli 2024
Dahlan Iskan Dicecar KPK soal Perannya Sebagai Kuasa Pemegang Saham PT Pertamina di Kasus Korupsi LNG
Duga Penyidik Tak Profesional, Petani Lapor Propam Polda Kalteng
Jakarta BIN vs Pertamina Enduro Mengawali Empat Besar PLN Mobile Proliga 2024
Skandal Asusila eks-Ketua KPU, Apakah Dosa Zina Bisa Diampuni Allah? Buya Yahya Bilang Begini
Viral, Pengemudi Berpelat Dinas Cekcok dengan Sopir Taksi di Semanggi Jakpus
Vonis Salman Raziq, Perekrut 12 Kurir Narkoba Jaringan Fredy Pratama Ditunda