Sepekan Demo Mahasiswa di Bandung Menolak Kenaikan Harga BBM

, Bandung - Penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) disuarakan mahasiswa di Kota Bandung dalam sepekan terakhir. Demonstrasi digelar bergiliran oleh gabungan gerakan antarkampus maupun elemen organisasi eksternal.

Meski bendera dan alma akademi mereka berbeda-beda, tapi massa aksi sama-sama tegas menolak harga BBM naik, mereka merasa itu bakal menambah sulit hidup khalayak.

"Naik-naik BBM naik. Tinggi, tinggi sekali. Kiri-kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara".

Pelesetan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung karya Saridjah Niung alias Bu Soed itupun seolah menjadi tembang wajib dalam sepekan ke belakang, menyertai arak-arakan juga kepulan asap di setiap bakaran ban.

Lagu anak itu jadi peringkas aspirasi massa yang beritikad pantang surut sebelum pemerintah kembali menurunkan harga BBM.

Saksikan Video Pilihan Ini:

Viral Kepala Disperindag Batam Diadang Pelansir BBM, Nyaris Baku Hantam dengan Satpol PP

2 dari 3 halaman

Saban Hari Demonstrasi

Demo tolak BBM di Kota Bandung. — Delapan mahasiswa mencoret tubuh memakai cat semprot saat aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (6/9/2022). (/Dikdik Ripaldi)

Pemerintah diketahui mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu, 3 September 2022. Harga Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, serta Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter

Harga BBM naik lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diklaim sudah tidak bisa lagi menahan subsidi BBM.

Pasca-pengumuman, mahasiswa di Bandung bereaksi. Dihimpun secara terbatas, didasarkan pada estimasi laporan giat kepolisian dan hitungan sepintas lalu di lapangan, jumlah akumulasi massa aksi dalam lima hari terakhir sedikitnya mencapai 1.500-2.000 orang. Jumlah sebenarnya bisa lebih dari itu.

Senin, 5 September 2022. Gelombang demonstrasi diawali massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bandung, terkonsentrasi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro.

Aksi dimulai sekitar pukul 15.00 sore, diisi orasi hingga menjelang magrib. Selasa, 6 September 2022, Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB) memusatkan demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat. Mereka juga sempat menutup perempatan Jalan Cikapayang - Ir. Juanda.

Massa aksi di antaranya dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam (STEMBI), Universitas Islam Nusantara (Uninus), International Women University (IWU), Universitas Nurtanio, Politeknik Padjadjaran dan Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA).

Demonstrasi tolak kenaikan harga BBM di Kota Bandung. — Seorang mahasiswa berorasi saat demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (9/9/2022). (/Dikdik Ripaldi)

Rabu, 7 September 2022. terdapat dua kelompok mahasiswa yang berbarengan berunjuk rasa. PMII Kota Bandung dan gerakan gabungan Universitas Pasundan (Unpas), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Komputer Indonesia (Unikom), juga Universitas Islam Bandung (Unisba). Mereka sempat memblokade perempatan Jalan Surapati dan Jalan Cikapayang - Ir. Juanda.

Aksi tersebut sempat kisruh. Saat kedua massa bergumul di depan Gedung DPRD Jawa Barat, sejumlah pendemo nyaris adu jotos. Sebabnya, ada yang menyebut kericuhan dipicu karena satu pihak ogah gantian lahan orasi, ada pula kecurigaan masuknya segelintir penyusup ke dalam barisan. Untung, kericuhan tak sampai meluas. Massa PMII akhirnya undur diri lebih dulu sore itu.

Kamis, 8 September 2022. Kelompok Cipayung turun jalan. Menggelar aksinya di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Kelompok ini terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

Jumat, 9 September 2022. Sekitar 200-300 massa Aliansi Bandung Bergerak menggeruduk Kantor DPRD Jawa Barat. Mereka bahkan sempat berupaya merobohkan gerbang utama gedung tersebut. Gerakan ini dimotori mahasiswa Islam seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Hima Persis, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK), Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Hima Persatuan Ummat Islam (PUI).

3 dari 3 halaman

Beberapa Tuntutan

Massa aksi menegaskan penolakan mereka atas kenaikan harga BBM yang dirasa bakal membebani kondisi ekonomi masyarakat, termasuk para pelaku usaha kecil dan pekerja di bawah yang masih berjibaku memulihkan diri saat pandemi.

Mereka meminta pemerintah segera mencabut kebijakan kenaikan tarif BBM. Mahasiswa mendesak agar pemerintah meninjau ulang program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan tak hanya mengandalkan program tersebut. Pasalnya, BLT dianggap bukan solusi tepat untuk meningkatan dan menstabilkan daya beli.

Hemat mereka, pemerintah harusnya mengambil langkah lebih jauh, semisal memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi masyarakat sehingga penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Bukan malah memilih langkah populis dan sesaat semacam BLT.

Pemerintah juga dituntut agar serius melakukan percepatan transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Keragaman pemanfaatan sumber daya dipandang krusial sebagai solusi ketahanan energi. Mahasiswa pun mendesak pemerintah merelokasi anggaran belanja lembaga pemerintah yang kurang penting atau tidak produktif, lebih dialihkan untuk penguatan subsidi BBM sebab dipandang lebih mendesak.

Mahasiswa turut mengkritik proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan dan sejumlah proyek-proyek strategis nasional (PSN). Dalam kondisi kini, pemerintah didesak untuk benar-benar mengutamakan kesejahteraan rakyat. Mengesampingkan proyek-proyek tersebut.

Kenaikan BBM diyakini bakal berdampak pada harga bahan pokok dan jasa lainnya, seperti tarif transportasi. Kenaikan harga barang dan jasa ini kemudian dapat memicu ekonomi masyarakat menjadi tidak stabil. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta DPRD Jawa Barat didesak mengambil sikap dan memilih posisi bersama masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM.

Jika pemerintah masih saja bergeming, maka gerakan mahasiswa di Bandung diklaim akan terus bergulir. Gerakan yang sebelumnya terpecah akan berhimpun menjadi gelombang massa yang lebih besar.