Kabupaten Berau Kecewa Program Pariwisata Tak Didukung Anggaran

Kabupaten Berau Kecewa Program Pariwisata Tak Didukung Anggaran - Regional

, Berau - Alih-alih promosi sektor pariwisata Berau didukung anggaran besar, Dinas Pariwisata Berau justru kecewa kegiatannya tak didukung anggaran. Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) Berau, Masrani mengaku ada banyak kegiatannya yang tidak bisa dilaksanakan.

Ditengah geliat sektor pariwisata usai mati suri karena pandemi, Disbudpar Berau telah menyusun rancangan kegiatan tahunan. Namun Masrani mengungkapkan, bahwa dukungan anggaran untuk sektor pariwisata sangat minim sekali.

Bahkan ada banyak kegiatan hampir bisa dipastikan tidak bisa dilaksanakan nanti karena anggarannya tidak setujui.

"Kalau memang serius, harusnya anggaran itu ada. Ini kan tidak ada," ucapnya, Rabu (24/11/20210), terkait item di pariwisata ini, diakuinya ada Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah pusat dengan nilai sekira Rp 400 juta.

"Hanya itu yang bisa dimaksimalkan," sambungnya.

Menurutnya, komitmen Berau ke depan untuk memajukan sektor pariwisata, belum ada keseriusan. Padahal, Berau adalah salah satu daerah yang kelak akan menopang Ibu Kota Negara (IKN) dari sektor pariwisata.

Dikatakannya, DPRD Berau, Bupati dan Wakil sudah mendukung untuk memajukan pariwisata daerah. Namun, salah satu stakeholder yang membidangi keuangan tidak merespon dengan baik.

"Ya begitu keadaannya," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis mengaku, sektor pariwisata Berau masih belum maksimal. Pihaknya masih kerap mendapati keluhan dari wisatawan.

"Kayanya bagusan di gambar daripada aslinya. Ya kita harus akui itu," ujarnya.

Namun ia memastikan Disbudpar kelak akan jadi atensinya. Tidak hanya Dinas Pariwisata, tapi dinas-dinas lain yang memiliki tugas untuk mendukung operasional pariwisata di Berau.

"Ini harus solid dulu," tandasnya.

Simak juga video pilihan berikut:

Pemerintah menetapkan pemberlakuan PPKM Level 3 pada libur Natal dan Tahun baru 2022. Hal ini menuai beberapa penolakan termasuk dari para pelaku usaha dan pariwisata. Apakah ini karena kurangnya sosialisasi?