, Jakarta - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy menjadi salah satu dari empat menteri yang hadir dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden atau sidang sengketa Pilpres 2024 hari ini, Jumat (5/4/2024).
Ada sejumlah hal yang dijelaskan Menko PMK Muhadjir Effendy, salah satunya soal bantuan program Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakana program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pemilihan Presiden atau Pilpres.
Baca Juga
Menko Muhadjir Revisi Target Penurunan Stunting 2024
Menko Muhadjir Effendy Sebut Bansos Diberikan untuk Keluarga Penjudi Online
Heboh Usulan Keluarga Korban Judi Online Terima Bansos
"Terkait bantuan program CBP, yang diberikan kepada masyarakat Januari-Juni 2024 adalah merupakan program perpanjangan dari 2023," kata Muhadjir dalam paparannya di Gedung MK, Jumat (5/4/2024).
Advertisement
Menurutnya, pemberian CBP untuk mengurangi risiko bencana kelaparan akibat El Nino. Tujuannya, kata Muhadjir, untuk memitigasi resiko bencana El Nino dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Dia mengatakan, CBP bukan bagian dari bansos reguler seperti Kemensos.
"Merupakan kewenangan Bapanas, bantuan pangan beras CBP adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler. Namun merupakan bantuan pangan oleh pemerintah," ucap Muhadjir Effendy.
"CBP dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan," sambung dia.
Muhadjir kemudian menjelaskan alasan keterlibatan kementeriannnya dalam pembagian bansos jelang Pilpres 2024.
"Mengenai keterlibatan kami dalam penyaluran bantuan sosial maupun penyaluran bantuan pangan beras adalah sesuai dengan tugas Kemenko PMK yang diatur dalam Perpres Nomor 35/2020," kata dia.
Muhadjir berdalih, bansos tidak bisa dipisahkan dengan tugas utama Kemenko PMK.
"Bantuan sosial adalah bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Kemenko PMK, sesuai dengan Permenko Nomor 4 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kemenko PMK," terang dia.
Berikut sederet hal yang disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy dalam sidang sengketa Pilpres 2024 dihimpun :
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
1. Sebut Bantuan Beras Jelang Pilpres Untuk Mitigasi Dampak El Nino
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan soal bantuan program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dipermasalahkan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).
Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakana program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
"Terkait bantuan program CBP, yang diberikan kepada masyarakat Januari-Juni 2024 adalah merupakan program perpanjangan dari 2023," kata Muhadjir dalam paparannya di Gedung MK, Jumat (5/4/2024).
Menurutnya, pemberian CBP untuk mengurangi risiko bencana kelaparan akibat El Nino. Tujuannya, kata Muhadjir, untuk memitigasi resiko bencana El Nino dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Dia mengatakan, CBP bukan bagian dari bansos reguler seperti Kemensos.
"Merupakan kewenangan Bapanas, bantuan pangan beras CBP adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler. Namun merupakan bantuan pangan oleh pemerintah," ucap Muhadjir.
"CBP dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan," sambung dia.
Advertisement
2. Beberkan Alasan Pihaknya Ikut Bagikan Bansos Jelang Pilpres 2024
Muhadjir Effendy kemudian menjelaskan alasan keterlibatan kementeriannnya dalam pembagian bansos jelang Pilpres 2024.
"Mengenai keterlibatan kami dalam penyaluran bantuan sosial maupun penyaluran bantuan pangan beras adalah sesuai dengan tugas Kemenko PMK yang diatur dalam Perpres Nomor 35/2020," kata Muhadjir dalam paparannya di Gedung MK.
Muhadjir berdalih, bansos tidak bisa dipisahkan dengan tugas utama Kemenko PMK.
"Bantuan sosial adalah bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Kemenko PMK, sesuai dengan Permenko Nomor 4 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kemenko PMK," terang dia.
3. Sebut Tak Ada Pejabat yang Netral, Pasti Punya Tendensi
Muhadjir Effendy menjawab pertanyaan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait konflik pembagian bantuan sosial (bansos) selama masa kampanye Pilpres 2024. Dia mengklaim, para menteri berusaha amanah dalam pembagian bansos.
"Intinya kami ingin memastikan bahwa apa yang kami lakukan sebagai pejabat publik di dalam mengemban amanah, termasuk soal bansos ini, kami berusaha meminimalisir betul kemungkinan terjadinya eksternalitas negatif, terutama yang intended itu," kata Muhadjir.
Meski demikian, ia mengakui tak pernah ada orang atau pejabat yang netral. Semua orang pasti punya tedensi.
"Kalau ada orang bilang bahwa netral 100 persen itu pasti bohong, itu pasti bohong. Orang bilang 100 persen imparsial, pasti dia bohong, karena pada dasarnya manusia itu ditakdirkan Tuhan memiliki preferensi dan tendensi, tidak harus diperoleh secara akal sehat, pertimbangan rasional, tapi yang irasional pun bisa digunakan," kata Muhadjir.
Muhadjir menjelaskan, setiap manusia itu pasti punya preferensi, punya tendensi, punya pilihan, dan kecenderungan.
"Seseorang itu tidak mungkin tidak punya preferensi, tidak punya tendensi, termasuk pejabat publik, termasuk siapapun," beber Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.
Advertisement
4. Tak Yakin Bansos yang Dibagikan Jokowi Pengaruhi Suara Nasional, Berujung Ditegur Hakim MK
Muhadjir Effendy menjawab pertanyaan hakim Mahkamah Konstitusi soal intensitas kunjungan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi jelang Pilpres 2024. Dia menuturkan, Jokowi sering melakuan kunker sejak dahulu.
"Sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemiminan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode sama beliau," kata Muhadjir.
Muhadjir juga menjawab soal daerah tertentu seperti Jateng yang lebih sering dikunjungi Jokowi belakang.
"Kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan, proyek stategis nasional yang diberikan ke daerah itu," kata dia.
Menurut Muhadjir, sangat mustahil hanya karena ratusan kunker Jokowi, berpengaruh ke perolehan suara salah satu paslon.
"Terlalu terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense," ucapnya.
Mendengar jawaban Muhadjir, Hakmi Suhartoyo menegur dia. "Mohon bapak tidak berpendapat soal itu," kata Suhartoyo.
5. Soal Frasa Penugasan Presiden
Hakim Konstitusi MK Arief Hidayat mempertanyakan terkait frasa 'penugasan presiden' yang disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy, saat sidang sengketa Pilpres 2024.
Arief mengatakan, frasa 'penugasan presiden' apakah berkaitan dengan Presiden Jokowi yang dianggap cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
"Apa sih yang dimaksud dengan penugasan presiden? apakah penugasan-penugasan tertentu karena presiden juga cawe-cawe itu? karena kalau saya membaca sebetulnya, agenda pembangunan nasional itu ya sudah termasuk presiden itu akan menugaskan apa ya ada di situ," kata Arief.
Lebih lanjut, dia pun mempertanyakan apa saja yang dilakukan dalam penugasan-penusan presiden. Termasuk, apakah di dalam kementerian lain ada juga frasa penugasan presiden.
"Tapi kok ada frasa yang khusus penugasan presiden. Lah apa di lain-lain tempat, apakah di Bapak Menko Ekonomi, Bu Menteri Keuangan, atau Menteri Sosial ada agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden?" ucap dia.
"Ini kan seolah-olah ada frasa khusus presiden punya misi tertentu, visi tertentu, untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan? gitu," imbuhnya.
Muhadjir Effendy pun menjawab pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat soal frasa 'Penugasan Presiden'. Dia mengatakan, arti dari kalimat itu berarti kapasitasnya sebagai pembantu presiden.
"Mengenai kata 'penugasan', kata penugasan ini sesuai dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2020 tentang KemenkoPMK, jadi kemudian apa makna dibalik kata penugasan ini? Tentu saja penugasan yang dimaksud adalah dalam kapasitas saya sebagai pembantu presiden, bukan dalam kapasitas yang lain," kata Muhadjir.
Lebih lanjut, dia mengatakan, di kementerian tak bisa diartikan perdefinisi. Muhadjir mencontohkan dalam menjalankan tugas terkadang harus lintas sektor.
Sehingga, presiden akan memilih siapa yang akan menjadi penanggungjawah untuk mengatur penugasan tersebut.
"Atas dengan kondisi seperti itu, presiden bisa saja menunjuk salah satu Menko, ditugasi untuk melakukan koordinasi. Karena itu yang kami kordinasikan Yang Mulia, sebagian besar malah justru bukan menteri yang di dalam koordinasi kami menurut Perpres Nomor 35 tadi," jelas Muhadjir.
Terkini Lainnya
Menko Muhadjir Revisi Target Penurunan Stunting 2024
Menko Muhadjir Effendy Sebut Bansos Diberikan untuk Keluarga Penjudi Online
Heboh Usulan Keluarga Korban Judi Online Terima Bansos
1. Sebut Bantuan Beras Jelang Pilpres Untuk Mitigasi Dampak El Nino
2. Beberkan Alasan Pihaknya Ikut Bagikan Bansos Jelang Pilpres 2024
3. Sebut Tak Ada Pejabat yang Netral, Pasti Punya Tendensi
4. Tak Yakin Bansos yang Dibagikan Jokowi Pengaruhi Suara Nasional, Berujung Ditegur Hakim MK
5. Soal Frasa Penugasan Presiden
Muhadjir Effendy
Menko PMK Muhadjir Effendy
SIDANG SENGKETA PILPRES
sidang sengketa pilpres 2024
MK
Sidang Sengketa MK
Pilpres
Pilpres 2024
Rekomendasi
Menko Muhadjir Effendy Sebut Bansos Diberikan untuk Keluarga Penjudi Online
Infografis Heboh Usulan Keluarga Korban Judi Online Terima Bansos
HEADLINE: Heboh Usulan Keluarga Korban Judi Online Terima Bansos, Tepat Sasaran?
Ragam Sorotan Korban Judi Online Dapat Bansos Pemerintah
Menko Muhadjir Jelaskan soal Usulan Korban Judi Online Bisa Terima Bansos
Soal Transisi Pemerintahan Baru, Menko PMK: Pokoknya Kerja, Fokus, dan Koordinasi dengan Baik
Menko PMK Klarifikasi soal Korban Judi Online Masuk Kategori Penerima Bansos
Copa America 2024
Bermain Imbang Lawan Meksiko, Ekuador Lolos ke Perempat Final Copa America 2024
Hasil Copa America 2024: Drama VAR, Ekuador Lolos ke Perempat Final Singkirkan Meksiko, Venezuela Hajar Jamaika
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Hasil Copa America 2024 Argentina vs Peru dan Kanada vs Cile: La Albiceleste Juara Grup, Les Rouges Dampingi ke Perempat Final
Link Live Streaming Copa America 2024 Argentina vs Peru, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Link Live Streaming Copa America 2024 Argentina vs Peru, Minggu 30 Juni di Indosiar dan Vidio
Timnas Indonesia U-16
Prediksi Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Australia: Garuda Nusantara Dilarang Takut
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Lupakan Euforia, Nova Arianto Minta Skuad Timnas U-16 Fokus di Semifinal Piala AFF U-16
Hasil Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Laos: Pesta Gol, Garuda Nusantara Lolos ke Semifinal
Hasil Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Laos: Sempat Tertinggal, Garuda Nusantara Unggul 4-1 di Babak Pertama
Dapatkan Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Laos, Sesaat Lagi Tayang di Indosiar dan Vidio
Judi Online
Heru Budi Telusuri Oknum ASN Pemprov Jakarta Terlibat Judi Online
Judi Online di Minahasa Selatan, 2 Wanita Ditangkap
Catatan IPW untuk Polri di HUT ke-78 Bhayangkara
Kominfo: Telegram Sudah Respons Penghapusan Judi Online Usai Diberi Surat Peringatan
Judi Online Berdampak Buruk bagi Keluarga, Bisa Menghancurkan Moral Lintas Generasi
Pilkada 2024
Sandiaga Tunggu Penugasan PPP untuk Maju Pilkada 2024
Heru Budi Respons Peluang Maju Pilkada Jakarta 2024: Saya ASN, Tidak Pengalaman di Bidang Politik
Tiga Menteri Jokowi Disiapkan PDIP Maju Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Jokowi Effect Disebut Masih Ada di Pilkada 2024, PDIP Andalkan Ini
Pilkada 2024, PDIP Buka Peluang Kerja Sama dengan Gerindra sampai PKB
Bukan di Jakarta, Golkar Pastikan Ridwan Kamil Menang di Pilkada Jawa Barat
TOPIK POPULER
Populer
Jenguk Prabowo yang Baru Operasi Kaki, Jokowi Ajak Warga Doakan Proses Pemulihan
1.487 Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN, KPK Akan Pampang Namanya ke Publik
Soekarno Run, Ganjar: Bung Karno Tak Pernah Bicara Kepentingan Pribadi dan Keluarga
Program Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan Bagi Komunitas Dilanjutkan Kemendikbudristek
Anggota Komisi III DPR Cecar KPK soal Ketua Menghilang hingga KPK Rapuh
Metro Sepekan: Sempat Dapat Perlawanan, Ratusan Lapak PKL di Puncak Bogor Dibongkar Satpol PP
Ada Perayaan HUT ke-78 Bhayangkara di Monas, 16 Kereta Api Jarak Jauh Berhenti di Stasiun Jatinegara
Penutupan Bulan Bung Karno 2024, Festival Kopi Nusantara Diserbu Anak Muda
Sekjen PDIP Hingga Ganjar Pranowo dan Menteri Ikut Meriahkan Soekarno Run di GBK
Apresiasi PAM Jaya Bagi ‘Pahlawan Pelestari Air’ Lewat Jakarta Water Hero 2024
Euro 2024
Prediksi Euro 2024 Prancis vs Belgia: Les Bleus Jadi Ancaman Serius De Rode Duivels
Persiapan Portugal Jelang Hadapi Slovenia di Babak 16 Besar Euro 2024
Prediksi Euro 2024 Portugal vs Slovenia: Andalkan Pilar Utama
Prancis Bersiap Hadapi Belgia di 16 Besar Euro 2024
Laga Dramatis, Inggris Berhasil Redam Slovakia 2-1
Berita Terkini
Jokowi Jenguk Prabowo Usai Operasi Kaki, 27 Jadwal Perjalanan Kereta Api Diubah
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata: Saya Gagal Berantas Korupsi
6 Potret Nagita Slavina Berhijab Usai Berhaji yang Disorot, Didoakan Segera Istikamah
Dugaan Kebocoran Data Polri, Siapa Hacker yang Bertanggung Jawab?
PLN Setor Abu Sisa PLTU untuk Bangun Jalan dan Gereja di Jayapura
Sholat Belum Khusyuk Tidak Dapat Pahala? Begini Kata Buya Yahya
Coldplay Ajak Fans Kirim Cinta ke Israel dan Palestina Saat Tampil di Glastonbury 2024
PDIP Siap Bentuk Poros Bareng PKB di Jakarta, Usung Andika Perkasa?
Sandiaga Tunggu Penugasan PPP untuk Maju Pilkada 2024
Sri Mulyani Minta Restu Pakai Dana Cadangan Buat Suntik PT KAI hingga Bank Tanah
Michael Bambang Hartono, Salah Satu Orang Terkaya di Indonesia Pemilik Grup Djarum
Nonton Music Video Difki Khalif - Lamunan di Kota Itu di Vidio, Bawa Romansa dan Nostalgia
Neta S Station Wagon Segera Meluncur, Ketahuan Sedang Uji Coba Jalan
Heru Budi Telusuri Oknum ASN Pemprov Jakarta Terlibat Judi Online