Respons Ahok soal Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden

Respons Ahok soal Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden - News

, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok enggan berkomentar banyak soal wacana gubernur Jakarta bakal dipilih langsung oleh Presiden setelah Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara (IKN).

Wacana tersebut tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Terkait wacana tersebut, Ahok menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik (parpol) yang ada di lembaga legislatif.

Peluang Duet Anies Ahok di Pilgub, Serangan Udara Israel Terbaru
Wacana Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Ahok Singgung Pentingnya Proses
Bobby Nasution Pede di Pilgub Sumut, Siap Adu Gagasan dengan Edy dan Ahok

"Kembali ke keputusan parpol saja," kata Ahok ketika dihubungi, Kamis (7/12/2023).

Lebih lanjut, Ahok mengungkapkan bahwa wacana peniadaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta sebenarnya merupakan wacana yang sudah lama bergulir.

"Dulu ada wacana seperti itu, karena Jakarta masih sebagai Ibu Kota," ujar Ahok.

Maka dari itu, ia tak mau ikut berpolemik. Sebab, Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina ini yakin para parpol di lembaga legislatif bisa mengambil keputusan terbaik dalam penyusunan RUU DKJ.

"Yang terbaik saja untuk warga DKJ. Hukum harus berani ditegakkan buat yang melanggar undang-undang," ucap Basuki Tjahaja Purnama menandaskan.

2 dari 4 halaman

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih Presiden

Diberitakan sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkatan selanjutnya.

Berdasarkan Bahan Rapat Pleno Penyusunan RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada Senin (4/12/2023) kemarin, disebutkan bahwa Gubernur Jakarta nantinya akan dipilih langsung oleh Presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur.

"Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD," tulis draf RUU tersebut pada Ayat (2) Pasal 10, dikutip Selasa (5/12).

Selanjutnya, untuk masa jabatan masih sama seperti sebelumnya, yaitu lima tahun dan dapat menjabat selama dua periode.

"Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan," sambung draf RUU tersebut.

3 dari 4 halaman

8 Fraksi Setuju dan 1 Fraksi Menolak RUU DKJ

Sebagai informasi, DPR akan menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengar pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU DKJ ini. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Dalam rapat Badan Legislasi kemarin, sembilan fraksi telah menyampaikan pandangan mini. Hasilnya, delapan fraksi menyetujui dan satu fraksi menolak.

Delapan fraksi menyetujui dengan catatan yakni PKB, PPP, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat dan PAN. Sementara fraksi yakni menolak adalah PKS.

Anggota Baleg DPR Fraksi PKS Hermanto menilai, RUU DKJ perlu dikaji lebih lanjut khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan wewenang khusus yang diberikan kepada Provinsi Jakarta agar tidak ada kecemburuan dari daerah lain.

4 dari 4 halaman

PKB Beri Catatan Terkait Penunjukan Gubernur Jakarta

Terkait dengan penunjukan Gubernur, Fraksi PKB memberikan catatan terhadap hal tersebut.

“Kami menyetujui pembahasan RUU DKJ dengan beberapa catatan. Salah satu catatan kami adalah jangan sampai status baru Jakarta akan mengebiri hak-hak rakyat untuk memilih pimpinan daerah mereka secara demokratis melalui mekanisme pemilu,” kata Juru Bicara Fraksi PKB Ibnu Multazam dalam keterangan yang diterima.

Dia juga meminta untuk mempertegas status Jakarta. Jika Jakarta hanya berstatus sebagai wilayah administratif, maka Gubernur bisa ditunjuk oleh Presiden. Namun, hal itu dikhawatirkan dapat memicu konflik kepentingan.

“Kalau bersifat otonom maka pimpinan DKJ mulai dari gubernur, wali kota, bupati hingga DPRD akan dipilih langsung oleh rakyat sesuai mekanisme pemilu,” ujarnya.

Reporter: Lydia Fransisca

Merdeka.com