uefau17.com

Usai pernyataannya viral dan jadi pembahasan publik, Denny akhirnya buka suara. Melalui rekaman video yang berlokasi di Melbourne, Australia, Denny menyampaikan alasannya menyebar rumor putusan MK.

"Saya mengamati perkembangan berita di Tanah Air, setelah kemarin saya men-tweet ada informasi bahwa MK akan memutuskan terkait sistem pemilu menjadi proporsional tertutup kembali. Dan informasi itu direspons oleh berbagai kalangan, termasuk Presiden ke-6 RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya juga melihat tweet yang dilepaskan oleh Menkopolhukam Profesor Muhammad Mahfud Md," ujar Denny dalam video, Senin (29/5/2023).

"Setelah saya timbang-timbang informasi bahwa MK akan kembalikan sistem pemilu legislatif menjadi proporsional tertutup lagi, harus diketahui publik. Inilah bentuk transparansi, inilah bentuk advokasi publik, pengawalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi," ujar Denny.

Menurut Denny, yang terjadi saat ini di Tanah Air, jika sebuah isu atau peristiwa viral di media sosial, maka akan mendapat perhatian pihak terkait. Namun sebaliknya, jika tidak menjadi perhatian publik, isu atau peristiwa itu akan menguap begitu saja.

"Jika tidak menjadi perhatian publik, maka keadilan sulit untuk hadir. No viral no justice. Maka kita perlu melakukan langkah-langkah pegawalan dengan mengungkapkan ini ke sosial media," kata Denny.

Sebab, jika sampai MK memutuskan untuk kembali ke sistem proporsional tertutup, menurut Denny, MK melanggar prinsip dasar open legal policy. "Soal pemilihan sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka, itu adalah kewenangan pembuat undang-undang, presiden, DPR dan DPD, bukan MK," tegasnya.

Selain itu, Denny juga beralasan, jika MK kembali memutuskan sistem proporsional tertutup, maka akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif yang sudah berjalan.

Saat ini diketahui, partai politik sudah menyampaikan daftar calon sementara anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka jika di tengah jalan sistem pemilu diubah, kata Denny, tentu akan mengganggu partai-partai politik karena harus menyusun ulang. Tidak tertutup kemungkinan para calon anggota legislatif mundur karena mereka tidak ada di nomor jadi.

"Karena itu, maka perlu kita lakukan langkah-langkah advokasi. Melakukan langkah pencegahan preventif, melakukan langkah preemtif. Kenapa, karena saya khawatir Mahkamah Konstitusi punya kecenderungan sekarang dijadikan alat untuk strategi pemenangan pemilu," ucapnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan informasi yang disampaikan Denny Indrayana itu dikategorikan sebagai pembocoran rahasia negara. Karena itu, Mahfud Md meminta Polri untuk menyelidikinya.

"Terlepas dari apa pun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny, agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah," ujar Mahfud dalam cuitannya di akun Twitter @mohmahfudmd, Minggu, 28 Mei 2023.

Mahfud menyatakan putusan MK merupakan salah satu rahasia tingkat tinggi. Sehingga tidak boleh bocor ke publik jika putusan belum dibacakan oleh majelis.

"Putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setelah diputuskan dengan pengetokan palu vonis di sidang resmi dan terbuka. Saya yang mantan Ketua MK saja tak berani meminta isyarat, apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi. MK harus selidiki sumber informasinya," ujar Mahfud.

Mahfud menyatakan, MK akan menelusuri sosok orang dalam yang diduga memberikan informasi soal perubahan sistem pemilu kepada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

"MK sendiri sudah mengambil tindakan ke dalam yang tadi diberitahukan ke saya, 'Pak, kita akan cari siapa orang dalam yang berbicara seperti itu ke Pak Denny, sementara keluarga kan meminta Denny klarifikasi melalui hukum itu diskusi tadi tapi mudah-mudahan tidak sampai panas lah'," kata Mahfud Md di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 29 Mei 2023.

Mahfud menuturkan info A1, seperti yang diungkapkan oleh Denny Indrayana, biasanya merupakan sumber paling terpercaya. Mahfud menyebut jika benar ada orang dalam MK yang memberikan informasi seperti itu, dapat merusak kredibilitas MK sebagai lembaga penegak hukum.

"Kalau dikatakan ada info A1, info A1 biasanya kalau ilmu intelijen biasanya yang paling terpercaya, kalau info A1 tuh dari siapa dan sebagainya," jelas Mahfud.

"Itu MK-nya sendiri kredibilitasnya rusak kalau ada orang dalam bercerita sesuatu, apalagi tidak benar, yang benar saja tidak boleh diceritakan," sambung Mahfud.

Mahfud menyampaikan bocornya informasi terkait putusan MK soal sistem pemilu dapat dilaporkan ke kepolisian, sebab termasuk pembocoran rahasia yang tidak boleh dibuka ke publik.

Sesuai arahan Menko Mahfud, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya siap melakukan penyelidikan atas dugaan bocornya informasi putusan MK ke publik. Langkah ini perlu diambil Polri untuk menangkal polemik agar tidak berkepanjangan.

"Tentunya kita mendengarkan terkait dengan situasi yang beredar di pemberitaan, dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menkopolhukam supaya tidak terjadi polemik yang berkepanjangan, tentunya kalau memang dari situasi yang ada ini kemudian memungkinkan, sesuai dengan arahan Beliau, untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan," ujar Jenderal listyo Sigit kepada wartawan, Senin, 29 Mei 2023.

Menurut Listyo, langkah tersebut perlu diambil agar peristiwa yang terjadi menjadi terang. Bahkan, kata Listyo, jika ada tindak pidana di dalamnya, Polri akan segera melakukan penindakan.

"Tentunya kalau kemudian ada peristiwa pidana di dalamnya tentunya kita akan mengambil langkah lebih lanjut," kata Listyo.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari mengaku memantau pemberitaan terkait kabar bocornya putusan MK soal sistem pemilu. Meski demikian, Hasyim menegaskan, pihaknya hanya akan menjalankan putusan MK, bukan rumor yang berkembang.

"KPU memonitor apa yang terjadi perkembangan di media massa, tetapi apakah sudah putus atau belum, KPU pegangannya nanti saat MK membacakan karena yang saat ini itu wallahualam," ujar Hasyim kepada , Senin, 29 Mei 2023.

Hasyim menyatakan pihaknya tidak tahu informasi itu benar atau tidak, tapi yang pasti ditegaskan sekali lagi, KPU hanya akan menjalankan putusan.

"Kita enggak tahu dan soal informasi itu benar atau tidak, kemudian sumbernya dari mana, saya kira bisa dikonfirmasi saja ke pihak yang menyampaikan dari mana dia dapat infonya," kata Hasyim.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto menyayangkan sikap Denny Indrayana yang mengumbar rumor putusan MK ke publik. Hal itu menurut Hasto justru hanya membuat banyak spekulasi di masyarakat.

"Kami sangat menyesalkan pernyataan Bapak Denny Indrayana yang tanpa menyebut sumber yang jelas, kemudian telah menciptakan suatu spekulasi politik tertentu yang sama sekali itu tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo," kata Hasto, Senin, 29 Mei 2023.

Hasto berharap Denny bisa mempertanggung jawabkan pernyataannya yang sudah menimbulkan kegaduhan.

"Sebaiknya Beliau (Denny Indrayana) mempertanggungjawabkan siapa sumber yang disebutkan yang telah menciptakan suatu spekulasi politik yang tidak perlu. Lebih baik mari kita menunggu keputusan dari MK," kata Hasto.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengaku terkejut dan heran usai membaca berita putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup bocor ke publik.

"Ada berita soal putusan MK tentang sistem proporsional tertutup. Terlepas benar atau tidaknya info tersebut, tapi kok bisa ya keputusan MK belum dibacakan di depan persidangan tapi sudah bocor duluan?" heran pria karib disapa Cak Imin, Senin, 29 Mei 2023.

Menurut Gus Imin, kebocoran tersebut bukan saja membuat gaduh, namun juga mencoreng nama baik MK. Dia pun mendorong adanya investigasi dan mengusut tuntas biang kebocoran putusan MK ini.

"MK harus menginvestigasi kebocoran ini. Marwah dan integritas MK harus dijaga karena posisi MK krusial dlm menyelesaikan sengketa Pilpres. Kalau ada kesan MK bisa diintervensi dan putusannya bocor, nanti rakyat enggak percaya lagi dengan MK. Sengketa Pilpres bisa-bisa diselesaikan di jalanan nantinya," tegas Gus Imin.

Meskipun begitu, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI ini tak menyoal apa pun materi keputusan MK terkait sistem pemilu 2024. Dia yakin MK punya dasar putusan yang kuat dan terbaik dalam memberikan keputusan.

"Kalau mengenai materi putusan MK, tentu apapun putusannya kita akan menghormati sebagai keputusan final dan mengikat. Yang penting perlu dijaga agar dampak keputusan MK ini tidak menyulitkan KPU sehingga (tidak) berpotensi menunda jadwal pemilu," ujar Gus Imin.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai jika pada akhirnya MK memutuskan sistem pemilu menggunakan proporsional tertutup, maka terjadi kemunduran politik di Tanah Air.

"Sistem proporsional tertutup itu adalah sistem yang cukup jahiliyah ya. Terutama pada level penentuan siapa yang harus terpilih menjadi anggota dewan," ujar Adi.

Adi menjelaskan dengan menerapkan sistem tertutup atau coblos gambar partai, pilihan rakyat akan berbeda dengan suara partai. Karena yang jadi itu bukan mereka yang mendapatkan suara mayoritas, tapi mereka yang ditunjuk oleh partai.

"Jadi anggota dewan hanya karena didasarkan pada nomor urut jadi, terutama nomor urut 1 dan nomor urut 2. Bagi saya sistem proporsional jika praktiknya sama seperti di zaman Orde Baru, saya kira ini sistem politik yang cukup mundur, yang cukup jahiliyah, terbelakang," tuturnya.

Penerapan sistem proporsional tertutup, menurut Adi, lebih banyak mudaratnya ketimbang untungnya bagi rakyat.

Dari segi mudarat, kata Adi, pilihan politik rakyat akan berbeda dengan partai karena suara terbanyak belum menjadi anggota dewan. Kedua, rakyat tidak punya keleluasaan yang harus memilih siapa yang menjadi anggota dewan, tapi yang menentukan anggota dewan itu adalah partai.

"Yang ketiga ini seperti membeli kucing dalam karung. Bahwa yang terpilih itu bukan pilihan rakyat," katanya.

Meski demikian, Adi memandang, tetap ada nilai positif dalam sistem proporsional tertutup yakni, caleg-caleg adalah mereka yang sudah lama berproses di partai.

"Itu artinya caleg tidak ujug-ujug menjadi caleg, dia harus melalui proses rekrutmen, kaderisasi, dan sekolah politik yang cukup panjang. Saya kira pesan dalam sistem proporsional tertutup di situ," tuturnya.

Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menilai yang paling dirugikan dalam sistem proporsional tertutup adalah partai-partai politik kecil. Sedangkan yang diuntungkan dalam sistem ini adalah partai besar.

"Dengan sistem pemilu tertutup bisa langsung tutup buku karena enggak lolos ambang batas parlemen 4 persen, karena mereka partai baru, mesin partainya belum merata mencari kekuatan lewat figur tadi," ujar Pangi.

"Siapa paling diuntungkan? Ya partai besar. Mereka tidak berpatok ke figur, mereka punya infrastruktur partai yang sudah baik dan mengakar, kemudian pemilihnya juga sudah mempunyai hubungan psikologis dengan partainya terlepas sosok yang dicalonkan. Mereka punya akar rumput dan relawan yang siap memilih," jelasnya.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai apabila nantinya MK memutuskan pemilu dilakukan proporsional tertutup, maka hal itu akan melemahkan demokrasi di Indonesia. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam menentukan wakilnya di parlemen akan sangat dirugikan.

"Kami berharap MK tak mengambil keputusan yang mereduksi demokrasi. Sebagai lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi, MK memiliki imperatif moral dan konstitusional meningkatkan kualitas demokrasi. Kami berpandangan sistem pemilu proporsional tertutup menjadi langkah mundur demokrasi yang mendegradasi kedaulatan rakyat," kata Kamhar, Senin, 29 Mei 2023.

Kamhar menyebut proporsional terbuka adalah sistem pemilu terbaik dan pihaknya akan terus mendorong sistem terbuka. Sistem proporsional terbuka memberi kesempatan dan peluang yang sama kepada seluruh caleg untuk dipilih dan yang menjadi penentu utamanya adalah rakyat.

"Sistem proporsional terbuka lebih demokratis karena yang berhak menjadi wakil rakyat adalah mereka yang memiliki dukungan suara paling banyak dari rakyat. Jadi kedaulatan benar-benar ada di tangan rakyat," kata Kamhar.

Sementara itu, menurut Kamhar, hanya PDIP sebagai satu-satunya partai yang mendukung sistem proporsional tertutup.

"Sejak awal terbaca bahwa aspirasi kembali ke sistem proporsional tertutup ini berulang kali dipresentasikan politisi PDIP. Mereka yang paling berkepentingan dan terus-menerus mendorong sistem ini," kata dia.

Juru Bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Iqbal menyatakan apabila MK memutuskan pemilu 2024 menggunakan proporsional tertutup, maka putusan itu sangat sarat nilai politisnya.

"Proposional tertutup di saat partai-partai sudah mendaftarkan calegnya adalah keputusan politis yang tidak bijaksana dan berpotensi menimbulkan kekisruhan di internal partai-partai. PKS berharap pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem terbuka," kata Iqbal.

Senada dengan Demokrat, PKS menilai hanya PDIP lah yang diuntungkan apabila pemilu menggunakan proporsional tertutup. "PDIP (yang untung)," imbuhnya.