Menteri ATR Hadi Tjahjanto dan Anak Buahnya Diundang ke KPK, Dibekali Antikorupsi

Menteri ATR Hadi Tjahjanto dan Anak Buahnya Diundang ke KPK, Dibekali Antikorupsi - News

, Jakarta - Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dan jajaran diundang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (16/5/2023) pukul 08.30 WIB. KPK akan memberikan pembekalan antikorupsi kepada Hadi Tjahjanto dan jajarannya.

"KPK akan memberikan penguatan integritas untuk para penyelenggara negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau yang dikenal dengan executive briefing," ujar Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Selasa (16/5/2023).

Hadi datang bersama Wakil Menteri Raja Juli Antoni, Inspektur Jenderal RB Agus Widjajanto, dan jajaran eselon satu lainnya meliputi tujuh direktur jenderal beserta pasangan masing-masing dijadwalkan hadir secara langsung.

Pembekalan antikorupsi akan disampaikan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri bersama jajaran pada Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Dikyanmas) KPK.

Ipi mengatakan, executive briefing merupakan pembekalan antikorupsi yang KPK usung melalui program PAKU Integritas yang meliputi dua kegiatan utama, yaitu pembekalan antikorupsi (executive briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan Diklat Pembangunan Integritas bagi para penyelenggara negara.

"Kementerian ATR/BPN merupakan kementerian pertama yang kembali mendapat pembekalan antikorupsi di tahun ini," kata Ipi.

PAKU Integritas merupakan salah satu program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi bagi para penyelenggara negara di kementerian atau lembaga.

"KPK berharap melalui program ini dapat memberikan penguatan nilai-nilai antikorupsi sebagai bekal bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara berintegritas," ucap Ipi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu).

2 dari 2 halaman

Upaya Pencegahan Korupsi

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) — Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (/Fachrur Rozie)

Selain itu, dalam setiap penyelenggaraan kegiatan juga dipaparkan sejumlah capaian, tantangan, dan kendala serta hasil penilaian atas upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan kementerian atau lembaga.

"Salah satunya terkait survei penilaian integritas (SPI) dan tindak lanjut atas rekomendasi kajian sistem yang telah KPK lakukan sebagai bentuk evaluasi dan upaya perbaikan yang berkesinambungan," kata Ipi.

Program ini dilakukan KPK sejak 2021 dengan jumlah penyelenggaraan sembilan kali executive briefing dan empat seri Diklat Pembangunan Integritas dengan peserta dari sepuluh kementerian atau lembaga.

Di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pada 2022, KPK juga telah menyelenggarakan sembilan seri executive beiefing yang melibatkan total 17 kementerian/lembaga/pemda. Terdiri dari sepuluh kementerian/lembaga dan tujuh pemerintah daerah. Sepuluh kementerian/lembaga ini mewakili fokus area KPK yang meliputi sektor Sumber Daya Alam (SDA), Aparat Penegak Hukum (APH), tata niaga, politik, dan pelayanan publik

Terakhir pada November 2022 ditutup dengan pembekalan antikorupsi untuk tujuh penjabat gubernur dari tujuh daerah beserta pasangan masing-masing. Sedangkan, Diklat Pembangunan Integritas telah diselenggarakan sebanyak empat seri diklat yang diikuti oleh beberapa kementerian/lembaga dalam setiap serinya.