Pencapaian Kemlu di 2021 dan Prioritas di Tahun Ini

Pencapaian Kemlu di 2021 dan Prioritas di Tahun Ini - News

, Jakarta Selain menerapkan kebijakan luar negeri Indonesia dengan sejumlah negara sahabat, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga menjalankan misinya untuk mencapai Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan demi kepentingan nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, di awal tahun ini, Kemlu menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM), atas pencapaian yang dilakukan di tahun sebelumnya. Laporan itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi secara virtual.

Dalam PPTM itu, Retno menyampaikan bahwa fokus Indonesia selama setahun terakhir berkaitan dengan diplomasi di bidang kesehatan. Menurutnya, dampak pandemi Covid-19 telah menggerus capaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama untuk negara berkembang.

Bagi Indonesia khususnya, agenda utama yang sangat diperhatikan di tahun sebelumnya adalah bidang kesehatan.

"Untuk dunia bisa pulih, diplomasi kesehatan menjadi prioritas Indonesia di tahun 2021. Sepanjang 2021, berbagai langkah diplomasi terus dilakukan, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral, terutama untuk kebutuhan vaksinasi," jelas Retno.

Ya, Indonesia aktif menjalin kerja sama internasional dan multilateral dalam mengupayakan kemudahan akses vaksinasi. Agar vaksinasi merata, Indonesia, lanjut Retno, terus memperjuangkan kesetaraan askes vaksin bagi semua negara.

Masalah kesetaraan akses vaksin bagi semua negara pun, terus diserukan di berbagai forum internasional, mulai dari KTT ASEAN, KTT G-20, KTT APEC hingga ke dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Upaya penyetaraan diperjuangkan karena Indonesia mendapat dukungan dan dipercaya dunia internasional menjadi Co-Chair COVAX Advance Market Commitment Engagement Group atau COVAX-AMC EG sejak Januari 2021.

Melalui COVAX Facility, sejumlah negara pendukung bisa mendapatkan akses vaksin secara aman, efektif dan merata. Hingga pada 22 Desember 2021, Indonesia berhasil memenuhi target Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam melakukan vaksinasi penuh terhadap 40% populasi penduduk.

"Tantangan selanjutnya adalah memenuhi target 70% vaksinasi penuh dari total populasi pada pertengahan 2022," jelas Retno.

Menurut Retno, di tahun ini, diplomasi kesehatan tetap menjadi salah satu prioritas Indonesia. Maka dari itu, kerja sama jangka panjang Pemerintah Indonesia dan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) terus dilakukan, untuk memperkuat infrastruktur, ketahanan kesehatan dan nasional, maupun distribusi obat-obatan ataupun vaksin.

2 dari 5 halaman

Perkuat Diplomasi Ekonomi

Indonesia akan terus mendorong peran sentral WHO dalam mengkoordinasikan aksi globa dibidang kesehatan. Selain itu, sepanjang 2021 Indonesia juga membentuk mekanisme pendanaan terkait diplomasi ekonomi.

"Upaya pemulihan ekonomi diperlukan tanpa mengurangi aspek kesehatan, yaitu dengan memperhatikan lingkungan dan SDG's. Diplomasi Indonesia bekerja sama dalam membentuk Travel Corridor Arrangement (TCA), dengan tujuan perjalanan lintas batas yang aman," kata Retno.

Salah satu yang kini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia adalah adanya pengakuan sertifikat vaksinasi melalui platform Pedulindungi.

Indonesia juga melakukan perundingan ekonomi komprehensif melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang mencakup berbagai bidang termasuk akses pasar, fasilitasi perdagangan dan investasi, dan kerja sama, dengan mempertimbangkan sensitivitas masing-masing.

Tak hanya itu saja, Indonesia juga berhasil menyelesaikan perundingan investasi bilateral dengan Swiss. Indonesia juga menggelar temu bisnis hybrid, beberapa di antaranya seperti:

Indoensia-Latin America and the Caribbean Business Forum III yang menghasilkan potensi bisnis sebesar Rp1,23 triliun
Indonesia-Central and Eastern Europe Business Forum 2021 dengan nilai transaksi bisnis sebesar Rp44 miliar
Partisipasi Indonesia pada Dubai Expo 2020 dan komitmen investasi dari UAE sebesar USD44,6 miliar

Selain itu, Indonesia juga melakukan penguatan diplomasi ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau dengan melakukan sejumlah forum bisnis.

Di samping itu, di tahun ini, upaya pemulihan global masih harus menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, Indonesia akan menggelar Pacific Forum for Development, guna meningkatkan kerja sama pembangunan di Pasifik secara lebih terstruktur.

"Indonesia juga memperkuat kemitraan dengan investor di luar negeri guna memperkuat transisi ekonomi hijau yang lestari. Juga melanjutkan upaya percepatan perundingan CEPA antara lain dengan UAE, EU, Turki, dan Chili," jelas Retno.

3 dari 5 halaman

Diplomasi Perlindungan WNI

Tugas dan kewajiban Kemlu masih belum selesai sampai di sini. Kemlu juga melakukan upaya perlindungan terhadap WNI yang berada di luar negeri.

Dilaporkan pada 2020, Kemlu mengevakuasi puluhan WNI dari Wuhan dan Kabul. Kemlu juga membebaskan tujuh WNI dari hukuman mati, empat WNI dibebaskan dari penyanderaan, dan lebih dari 179 miliar hak finansial diselamatkan.

Pemerintah juga memperkuat sistem perlindungan, baik dalam penguatan infrastruktur hingga pembentukan kerja sama bilateral, maupun norm setting di level multilateral.

"Untuk tahun 2022 dengan kompleksitas kasus perlindungan yang tinggi, maka fokus utama diplomasi perlindungan, dilakukan dengan percepatan transformasi digital. Juga pembangunan infrastruktur dan sumber daya perlindungan melalui Indonesian Seafarers Corner di Busan, pengembangan kerangka hukum dan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional melalui MoU integrasi sistem antar kementerian dan lembaga," jelasnya.

4 dari 5 halaman

Diplomasi Perbatasan

Selain diplomasi perlindungan, selama pandemi, Kemlu juga berhasil melakukan perundingan dengan sejumlah negara. Hasil perundingannya dua kali lipat dari tahun 2020.

Di tahun ini, Kemlu akan melakukan upaya akselerasi intensitas perundingan diplomasi perbatasan di darat maupun maritim. Mulai dari batas maritim Indonesia-Malaysia (di segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka).

Juga perundingan Indonesia-Filipina (penetapan batas landas kontinen dan menindaklanjuti batas ZEE dalam dua garis batas), Indonesia-Vietnam (memperoleh kesepakatan garis batas ZEE).

Dalam diplomasi perbatasan di maritim, Retno menegaskan bahwa klaim apapun atau pihak manapun harus sesuai dengan hukum internasional yang berpatokan pada UNCLOS 1982. Indonesia juga akan menyelesaikan batas darat di 2022 prioritas dengan Malaysia di sektor timur termasuk Pulau Sebatik.

"Perunding sepakat bahwa perundingan batas laut dimulai setelah perbatasan darat tuntas," jelas Retno.

5 dari 5 halaman

Diplomasi Perdamaian dan Kemanusiaan

Indonesia adalah salah satu negara inisiator yang menyoroti kasus kemanusiaan, termasuk di Afganistan. Posisi Indonesia selama ini selalu konsisten yaitu ingin melihat Afganistan dalam keadaan damai.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia melanjutkan fokusnya pada isu pendidikan dan pemberdayaan pada perempuan Afganistan, termasuk memberikan beasiswa.

Selain itu, partisipasi Indonesia terhadap misi perdamaian tak pernah surut. Buktinya, Indonesia adalah salah satu penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian PBB terbesar ketujuh di dunia. Lebih dari 2.800 personel Indonesia bertugas di delapan misi PBB.

Indonesia juga mendorong digelarnya sejumlah forum terkait HAM. Salah satunya menggelar forum yang selama enam tahun vakum, yaitu ASEAN Human Rights Dialogue. Ya, forum tersebut berhasil mengadakan kembali pada 21 September 2021.

Untuk tahun ini, dibidang HAM, Indonesia akan menggelar Regional Conversation on Human Right dan Regional Seminar Anti Penyiksaan.

(*)