Dokter Kanker Anak Minim di RI, Apa Beasiswa Spesialis Kemenkes Bisa Dongkrak?

, Jakarta Indonesia masih kekurangan dokter spesialis kanker anak. Secara umum, data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) hingga Februari 2023 mencatat, hanya ada 62 dokter konsultan kanker (onkologi) yang tersebar di 25 provinsi dan paling banyak bertugas di wilayah Indonesia bagian barat.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, pihaknya berupaya melakukan peningkatan produksi dokter spesialis kanker, termasuk ahli kanker anak.

Salah satu caranya adalah Kemenkes mendorong pengembangan rumah sakit (RS) di daerah agar mampu memberikan pelayanan kanker. Kemudian, produksi dokter spesialis didorong juga lewat beasiswa atau fellowship dari Kemenkes yang bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Lembaga Pengelola Pendidikan (LPDP).

Walau begitu, pemenuhan produksi dokter spesialis kanker secara bertahap dipenuhi. Hal ini lantaran dibatasi dengan daya tampung pendidikan dokter spesialis yang tidak mencukupi.

"Dengan pengembangan rumah sakit, tentu saja kebutuhan dokter ahli -- dokter spesialis -- akan semakin meningkat. Peningkatan dokter ini akan dipenuhi dengan short term melalui fellowship dan juga jangka menengah melalui pendidikan dokter spesialis," ujar Nadia kepada Health melalui pesan singkat pada Kamis, 16 Februari 2023.

"Tetapi, tentu tidak bisa dilakukan sekaligus karena daya tampung sentra pendidikan tidak mencukupi."

Ibu yang terkena kanker payudara tidak dilarang menyusui tapi sebaiknya dihentikan. Simak penjelasan selengkapnya berikut.

2 dari 3 halaman

Produksi Dokter Onkologi dan Obat Kanker Terbatas

Studi Jepang Ungkap Obat Ivermectin Efektif Lawan Omicron — Ilustrasi obat kanker anak (pexels/karolina grabowska).

Ketua UKK Hematologi Onkologi IDAI Teny Tjitra Sari membeberkan, salah satu tantangan jumlah kanker anak masih relatif tinggi adalah minimnya dokter di sejumlah provinsi.

Padahal, ada 11.000 kasus baru kanker anak di Indonesia dengan jenis terbanyak yang diidap adalah leukemia (kanker darah).

"Tantangan yang kami hadapi, dokter konsultan onkologi di Indonesia masih sedikit, hanya 62. Jumlah ini juga tersebar di 25 provinsi dan terbanyak di (Indonesia) bagian barat, tengah sedikit, timur enggak ada," terangnya dalam webinar 'International Childhood Cancer Day 2023' pada Kamis, 15 Februari 2023.

Selain itu, ketersediaan alat dan fasilitas pelayanan kesehatan juga masih terkendala.

"Tidak semua rumah sakit mempunyai perawatan yang lengkap," sambung Teny Tjitra.

Dari segi obat-obatan untuk kanker anak juga masih terbatas impor. Kondisi ini berdampak pada ketersediaan obat termasuk di masa awal pandemi COVID-19.

Untuk pemenuhan obat kanker anak, IDAI sudah berkomunikasi langsung dengan Kemenkes terkait akses obat agar bisa dipenuhi kebutuhannya di sejumlah daerah.

"Obat-obatan kanker anak ini juga sangat terbatas dan kebanyakan dari luar negeri. Bisa bayangkan pas kemarin COVID-19, obat sangat terhambat," tutup Teny Tjitra.

3 dari 3 halaman

Dampak Kekurangan Dokter Spesialis

FOTO: Pemeriksaan Kesehatan Murid Baru Sekolah Dasar Negeri — Dokter memberikan imunisasi campak kepada murid baru sekolah dasar negeri di Puskesmas Pondok Labu, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2020). Selain dalam rangka Bulan Imunisasi Anak Sekolah, kegiatan ini juga bagian dari pemeriksaan kesehatan murid baru sekolah dasar negeri. (merdeka.com/Arie Basuki)

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan, kekurangan dokter spesialis di Indonesia berdampak terhadap akses layanan kesehatan masyarakat. Akibatnya, terjadi antrean pasien yang panjang dan sulitnya akses terhadap dokter di seluruh daerah di Indonesia.

“Kurangnya dokter spesialis itu nyata. Masyarakat hingga kini sulit untuk mendapatkan akses ke dokter," tegasnya dalam pernyataan resmi pada Senin, 13 Februari 2023.

Demi mempercepat produksi dokter spesialis, Kemenkes bersama Lembaga Pengelola Pendidikan (LPDP) menambah kuota beasiswa tahun 2023 yang menyasar 1.600 peserta.

Jumlah ini bertambah, sebelumnya tahun 2022 hanya 600 peserta.

"Untuk itu, Pemerintah ingin mempercepat produksi dokter spesialis sehingga kekurangannya dapat segera diatasi, salah satunya melalui pemberian beasiswa ini,” sambung Budi Gunadi.

Beasiswa kerja sama Kemenkes dan LPDP ini juga ditujukan untuk dokter, dokter gigi, subspesialis, fellowship dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan lainnya.

Kemenkes bersama LPDP terus berupaya meningkatkan jumlah penerima beasiswa pendidikan dokter spesialis, yang semula 300 menjadi 600 di tahun 2022. Pada 2023 menjadi 1.600, kemudian tahun 2024 akan disediakan sebanyak 2.500 beasiswa untuk dokter spesialis, sub-spesialis, termasuk fellowship lulusan luar negeri.