Menlu Retno Apresiasi Keputusan Slovenia Akui Negara Palestina, Komitmen Kerja Sama Upayakan Perdamaian

, Ljubljana - Pemerintah Indonesia mengapresiasi keputusan Slovenia untuk mengakui Negara Palestina pada 4 Juni 2024. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Slovenia Tanja Fajon.

"Saya sangat apresiasi bahwa Slovenia telah memutuskan untuk berada pada sisi sejarah yang benar," kata Menlu Retno usai kunjungan kerjanya ke Ljubljana, Rabu (26/6/2024).

Pengakuan itu, sebut Menlu Retno, menunjukkan kepemimpinan dankonsistensi Slovenia dalam menghormati hukum internasional dan Piagam PBB, termasuk untuk kasus Palestina.

Selain pengakuan, Slovenia juga secara konsisten menyerukan pentingnya gencatan senjata dan pentingnya kelancaran pemberian bantuan kemanusiaan.

"Slovenia secara konsisten mendukung kerja UNRWA. Dan seperti yang dilakukan Indonesia, Slovenia telah menambah bantuannya kepada UNRWA," lanjut Menlu Retno.

Negara di bawah pemerintahan Presiden Borut Pahor dan Perdana Menteri Janez Jansa itu juga menunjukkan dukungannya dalam voting mengenai Palestina, dalam kapasitasnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Slovenia juga memutuskan untuk memberikan advisory opinion di ICJ, menjadi satu dari sedikit negara anggota Uni Eropa yang mengambil langkah ini.

"Indonesia juga telah memberikan advisory opinion, baik tertulis maupun oral di depan ICJ," kata Menlu Retno.

Kedua menlu wanita itu pun sepakat untuk bekerja sama dalam mengupayakan perdamaian dan memperjuangkan hak-hak Palestina.

2 dari 3 halaman

Pengakuan Slovenia Terhadap Negara Palestina

Bendera Palestina pada aksi bela Palestina di London, Sabtu (13/1/2024). Dok: Tommy K/ — Bendera Palestina pada aksi bela Palestina di London, Sabtu (13/1/2024). Aksi ini diikuti para generasi muda hingga tua. Dok: Tommy K/

Slovenia mengakui Negara Palestina pada hari Selasa (4/6/2024), setelah parlemennya memberikan suara mayoritas mendukung langkah tersebut.

Para anggota parlemen memberikan suara dengan 52 orang mendukung dan tidak ada seorang pun yang menentang pengakuan tersebut di parlemen yang memiliki 90 kursi. Anggota parlemen yang tersisa tidak hadir untuk pemungutan suara.

"Rakyat Palestina yang terkasih, keputusan akhir Slovenia hari ini adalah pesan harapan dan perdamaian," kata Menteri Luar Negeri Slovenia Tanja Fajon di platform media sosial X. "Kami percaya bahwa hanya solusi dua negara yang dapat menghasilkan perdamaian abadi di Timur Tengah. Slovenia tanpa lelah akan terus berupaya demi keamanan kedua negara, Palestina dan Israel."

3 dari 3 halaman

Akui Palestina Setelah Spanyol hingga Irlandia Beri Pengakuan

Pengunjuk Rasa Pro-Palestina Turun ke Jalan di Pusat Kota London — Para pengunjuk rasa memegang plakat dan mengibarkan bendera Palestina saat mereka mengambil bagian dalam “Pawai Nasional untuk Gaza”, di pusat kota London, pada 8 Juni 2024. (JUSTIN TALLIS/AFP)

Keputusan Slovenia diambil beberapa hari setelah Spanyol, Norwegia, dan Irlandia juga mengakui Negara Palestina, sebuah tindakan yang dikutuk oleh Israel.

Sebelumnya, hanya tujuh anggota dari 27 negara Uni Eropa yang secara resmi mengakui Negara Palestina. Lima di antaranya adalah negara-negara bekas blok Timur yang mengumumkan pengakuannya pada tahun 1988, seperti halnya Siprus, sebelum bergabung dengan Uni Eropa. Pengakuan Swedia datang pada tahun 2014.

"Kami mulai berbicara dengan sekutu kami tentang pengakuan Palestina pada bulan Februari tahun ini," terang Perdana Menteri Robert Golob kepada anggota parlemen sebelum pemungutan suara pada hari Selasa. "Pada saat itu, penilaiannya adalah – waktunya belum tepat… kami memperingatkan bahwa kita, Eropa, memiliki … kewajiban untuk bertindak."

Koalisi berkuasa yang dipimpin oleh Golob memegang mayoritas di majelis Slovenia dan pemungutan suara tersebut diperkirakan hanya sekadar formalitas.

Golob juga menyinggung kemerdekaan Slovenia dari bekas Yugoslavia pada tahun 1991 dalam pidatonya di parlemen.

"Kami, orang Slovenia, telah memimpikan hak ini selama 1.000 tahun. Kami mendapatkannya 33 tahun lalu," kata Golob. "Sayangnya, bangsa Palestina belum mendapatkan hak tersebut."