Ukraina Dapat Pinjaman USD 50 Miliar dari Aset Rusia yang Dibekukan

Ukraina Dapat Pinjaman USD 50 Miliar dari Aset Rusia yang Dibekukan - Global

, Roma - Para pemimpin negara-negara G7 sepakat memberikan pinjaman sebesar USD 50 miliar untuk membantu Ukraina. Bunga yang diperoleh dari keuntungan aset-aset bank sentral Rusia yang dibekukan akan digunakan sebagai jaminan.

Rincian kesepakatan tersebut dibahas oleh para pemimpin G7 pada pertemuan puncak di Italia. Presiden Joe Biden mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis (13/6/2024) bahwa langkah tersebut adalah bagian dari "perjanjian bersejarah", sementara itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyebutkan pemberian pinjaman melalui aset Rusia merupakan langkah maju yang penting dalam memberikan dukungan berkelanjutan bagi Ukraina dalam memenangkan perang.

Ekspor Kendaraan China Tembus 2,45 Juta Unit, Paling Banyak ke Rusia
VIDEO: AS Kritik Pertemuan Putin dan Kim Jong Un
Serangan Gereja dan Sinagoga di Rusia, 15 Orang Dilaporkan Tewas

Penasihat keamanan nasional Biden, Jake Sullivan, mengatakan tujuan dari pemberian pinjaman ini adalah untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi Ukraina saat ini untuk energi ekonomi dan kebutuhan lainnya sehingga mampu memiliki ketahanan yang diperlukan untuk menahan agresi Rusia yang terus berlanjut. Demikian seperti dilansir kantor berita AP, Jumat (14/6).

Tujuan lainnya adalah mengirimkan uang ke Ukraina dengan cepat.

Pejabat Prancis mengatakan pinjaman tersebut dapat dicairkan sebelum akhir tahun 2024.

Penilaian kerusakan terbaru Bank Dunia di Ukraina, yang dirilis pada bulan Februari, memperkirakan bahwa biaya rekonstruksi dan pemulihan negara tersebut mencapai USD 486 miliar selama 10 tahun ke depan.

Mantan Duta Nesar AS untuk Ukraina John Herbst mengatakan bahwa pendanaan AS yang tidak dapat diandalkan merupakan alasan tambahan yang sangat penting untuk melakukan hal tersebut.

2 dari 2 halaman

Kritikan China

China mengkritik langkah AS memanfaatkan aset-aset Rusia untuk memberikan pinjaman terhadap Ukraina.

Juru bicara Kedutaan Besar China Liu Pengyu mengatakan bahwa AS "memicu perlawanan dan menghasut konfrontasi."

"Kami mendesak AS untuk segera berhenti menerapkan sanksi sepihak yang ilegal dan memainkan peran konstruktif dalam mengakhiri konflik dan memulihkan perdamaian."