Bangladesh Minta Malaysia Izinkan 17 Ribu Warganya Masuk untuk Bekerja

Bangladesh Minta Malaysia Izinkan 17 Ribu Warganya Masuk untuk Bekerja - Global

, Dhaka - Bangladesh meminta Malaysia mengizinkan hampir 17 ribu warganya yang memiliki visa kerja masuk. Belasan ribu pekerja migran itu melewatkan batas waktu 31 Mei untuk menginjakkan kaki di Malaysia.

Menteri Negara Bangladesh untuk Kesejahteraan Ekspatriat dan Ketenagakerjaan di Luar Negeri Shofiqur Rahman Choudhury menuturkan kepada kantor berita FMT seperti dikutip pada Rabu (4/6/2024) bahwa dia akan mengadakan pertemuan dengan Komisaris Tinggi Malaysia untuk Bangladesh Haznah Md Hashim.

Choudhury mengaku dia telah mengajukan permohonan sejak dua pekan lalu untuk memperpanjang tenggat waktu sebagai antisipasi masalah ini

"Jika tidak, mereka akan mengalami kesulitan yang luar biasa," ujarnya. "Banyak di antara mereka yang mengosongkan tabungannya atau meminjam uang untuk membayar surat-menyurat kepada agen."

Menurut Choudhury, Topan Remal, kurangnya penerbangan, dan buruknya koordinasi agen, telah menghalangi banyak orang melakukan perjalanan ke Dhaka hingga mengakibatkan mereka terlambat tiba di Malaysia.

Choudhury menggarisbawahi semua pekerja migran telah mendapat calling visa dari Departemen Imigrasi Malaysia dan juga kartu sah dari Biro Tenaga Kerja, Ketenagakerjaan, dan Pelatihan Bangladesh yang dikeluarkan setelah calling visa disetujui dan mereka siap melakukan perjalanan.

Calling visa dirancang khusus oleh pemerintah Malaysia untuk mengikutsertakan tenaga kerja asing dari 15 negara sumber untuk bekerja secara legal di berbagai sektor usaha, khususnya sektor 3D (Dangerous, Dirty, and Difficult).

2 dari 2 halaman

Komite Khusus Dibentuk

Selama sepekan terakhir, agen dan pemberi kerja dilaporkan bergegas mendatangkan pekerja dari Bangladesh untuk memenuhi tenggat waktu 31 Mei yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia pada bulan Januari agar mereka bisa masuk.

Sejumlah laporan menyebutkan, para pekerja migran harus membayar lebih untuk penerbangan dan memenuhi tuntutan biaya perekrutan yang tinggi dari agen penyalur.

Choudhury menegaskan kementeriannya telah membentuk komite beranggotakan enam orang untuk menyelidiki laporan tersebut. Dia menambahkan Asosiasi Agen Perekrutan Internasional Bangladesh (Baira) mungkin bertanggung jawab.

"Asosiasi tidak bekerja sama dengan kami ketika kami meminta daftar nama untuk mengatur penerbangan. Kami akan membawa mereka yang bertanggung jawab untuk didakwa," kata dia.

Namun, Choudhury menekankan prioritas kementerian saat ini adalah memastikan para pekerja migran yang terdampar terbang ke Malaysia sesegera mungkin.