Mantan Bos Mossad Tamir Pardo: Israel Terapkan Sistem Apartheid di Tepi Barat

Mantan Bos Mossad Tamir Pardo: Israel Terapkan Sistem Apartheid di Tepi Barat - Global

, Tel Aviv - Mantan kepala badan intelijen Israel, Mossad, mengatakan pada Rabu (6/9/2023), Israel sedang menerapkan sistem apartheid di Tepi Barat.

Tamir Pardo merupakan mantan pejabat senior terbaru yang menyimpulkan bahwa perlakuan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat sama dengan apartheid, mengacu pada sistem pemisahan ras di Afrika Selatan yang berakhir pada tahun 1994.

BACA JUGA: VIDEO: Unjuk Rasa Pro-Palestina Warnai Debat Pertama Joe Biden dan Donald Trump di Pilpres AS

VIDEO: Desakan terhadap Israel untuk Tak Perluas Perang ke Lebanon
Israel Izinkan 68 Orang di Gaza Ikut Evakuasi Medis Pertama Sejak Mei, Termasuk 19 Anak
VIDEO: Diharuskan Ikut Wajib Militer, Umat Yahudi Ultra-Ortodoks Israel Gelar Unjuk Rasa

Kelompok-kelompok hak asasi manusia terkemuka di Israel, luar negeri, dan Palestina selama ini menuduh Israel dan pendudukannya selama 56 tahun di Tepi Barat berubah menjadi sistem apartheid yang menurut mereka memberikan status kelas dua bagi Palestina. Mereka percaya bahwa itu dirancang untuk mempertahankan hegemoni Yahudi dari Sungai Yordan hingga ke Laut Mediterania.

Sejumlah mantan pemimpin, diplomat, dan petugas keamanan Israel telah memperingatkan bahwa Israel berisiko menjadi negara apartheid, namun pernyataan Pardo bahkan lebih blak-blakan.

"Ada negara apartheid di sini," kata Tamir Pardo, seperti dilansir AP, Jumat (8/9). "Di wilayah di mana dua orang diadili berdasarkan dua sistem hukum, itu adalah negara apartheid."

Mengingat latar belakang Pardo, komentar tersebut mempunyai pengaruh khusus bagi Israel yang terobsesi dengan keamanan.

Pardo, yang ditunjuk oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan menjabat sebagai kepala agen mata-mata rahasia Israel dari tahun 2011-2016, tidak mau mengatakan apakah dia memiliki keyakinan yang sama saat memimpin Mossad. Namun, dia menuturkan bahwa dia yakin salah satu masalah yang paling mendesak di negaranya adalah masalah Palestina – selain program nuklir Iran, yang dipandang oleh Netanyahu sebagai ancaman nyata.

Pardo mengungkapkan, sebagai pemimpin Mossad, dia berulang kali memperingatkan Netanyahu bahwa dia perlu memutuskan perbatasan Israel atau mengambil risiko kehancuran negara bagi orang-orang Yahudi.

2 dari 2 halaman

Dikecam Partai Likud Pimpinan PM Benjamin Netanyahu

Tahun lalu, Pardo telah menjadi kritikus vokal terhadap Netanyahu dan upaya pemerintahnya untuk merombak sistem peradilan. Dia mengecam mantan bosnya atas tindakan yang menurutnya akan membawa Israel menjadi negara diktator.

Evaluasi jujurnya pada Rabu mengenai pendudukan militer Israel jarang terjadi di antara para pemimpin gerakan protes akar rumput yang menentang perombakan peradilan, yang sebagian besar menghindari pembicaraan mengenai pendudukan karena kekhawatiran bahwa hal itu akan menakuti lebih banyak pendukung nasionalis.

Partai Likud pimpinan Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mengecam komentar Pardo.

"Bukannya membela Israel dan militer Israel, Pardo malah memfitnah Israel," sebut Partai Likud. "Pardo. Kamu seharusnya malu."

Apartheid di Afrika Selatan, sistem yang didasarkan pada supremasi kulit putih dan segregasi rasial berlaku dari tahun 1948 hingga 1994.

Sementara itu, kelompok-kelompok hak asasi manusia mendasarkan kesimpulan mereka terhadap Israel berdasarkan konvensi internasional seperti Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional. Undang-undang tersebut mendefinisikan apartheid sebagai sebuah rezim yang terlembaga yang melakukan penindasan dan dominasi sistematis oleh satu kelompok ras terhadap kelompok ras lainnya.

Pardo menyinggung soal warga Israel bisa naik mobil dan mengemudi kemanapun mereka mau, kecuali Jalur Gaza yang diblokade. Namun, warga Palestina tidak bisa mengemudi kemana-mana. Dia menekankan bahwa pandangannya soal apartheid di Tepi Barat tidaklah ekstrem.

"Itu fakta," kata dia.

Israel telah menolak tuduhan apartheid dan mengatakan warga negara Arab-nya mempunyai hak yang sama.