Menlu Retno: Disinformasi Melalui Teknologi Bisa Timbulkan Kebencian

Menlu Retno: Disinformasi Melalui Teknologi Bisa Timbulkan Kebencian - Global

, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan bagaimana disinformasi bisa menambah kebencian. Pasalnya, Menlu Retno melihat bahwa teknologi sering digunakan untuk menyebar disinformasi yang memicu kebencian.

Menlu menyorot hal tersebut di forum Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 di Jakarta, Senin (29/8/2023). Ia menjelaskan bahwa pembakaran Al-Qur'an merupakan salah satu bentuk intoleransi yang bisa memicu lebih banyak efek negatif jika tidak ditangani.

"Pembakaran Holy Qur'an di Swedia hanyalah satu contoh. Penting agar kita menanggapi tren mengkhawatirkan ini sebelum hal itu tereskalasi menjadi sesuatu yang lebih besar yang memicu kebencian dan kekerasan dan membahayakan kedamaian dan stabilitas," ujar Menlu Retno Marsudi.

Dalam pidatonya, Menlu Retno Marsudi menggarisbawahi pentingnya United Nations Human Rights Council (UNHRC) Resolution 16/18 (Resolusi 16/18) yang berfungsi untuk melawan intoleransi, stereotipe negatif, hingga kekerasan berdasarkan agama.

Menlu Retno menegaskan bahwa ada tanggung jawab kolektif untuk menumbuhkan toleransi agama, perdamaian, dan saling menghormati.

Namun, kini ada juga masalah teknologi yang menyebarkan hal-hal negatif, seperti disinformasi. Maka dari itu, teknologi harus dijadikan "sekutu" untuk melawan hal-hal negatif tersebut.

"Teknologi telah semakin sering digunakan untuk menyebar disinformasi, memicu kebencian, dan kekerasan berdasarkan agama atau kepercayaan," ujar Menlu Retno.

"Tugas kita sekarang adalah menjadikan teknologi menjadi sekutu kita untuk menumbuhkan pemahaman dan rasa hormat bersama, menyebar nilai toleransi, dan mengarusutamakan komitmen resolusi 16/18," tegas Menlu Retno.

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan , Anies Baswedan, mengunjungi Museum Indonesia Tionghoa di Bandung, Jawa Barat, Sabtu siang. Bertemu komunitas Tionghoa, Anies menyebut selama dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta, toleransi...

2 dari 2 halaman

Wakil Ketua HAM PBB Puji Toleransi di Indonesia pada Jakarta Plurilateral Dialogue 2023

Pembukaan acara Jakarta Plurilateral Dialogue di Jakarta, 29 Agustus 2023. Dok: Tommy Kurnia/

Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 sedang digelar di Jakarta pada 29 hingga 31 Agustus 2023. Forum ini merupakan kolaborasi dari Kantor Staf Presiden, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Agama.

Pada pembukaannya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Agama Yaqut Cholil memberikan sambutan mereka.

Menko Muhadjir terutama menyorot masalah kebebasan berpendapat yang disalahgunakan, serta dampak teknologi terhadap penyebaran kebencian.

"Berbagai konfik, kekerasan, dan diskriminasi yang berbasis agama, atau pun yang lain, termasuk kepercayaan, masih banyak terjadi. Derasnya arus informasi global, selain membuka peluang bagi kemajuan, juga membawa tantangan tersendiri terhadap toleransi antar-umat beragama dan toleransi di bidang yang lain," ujar Menko Effendy pada Selasa (29/8).

Dialog yang digelar di Jakarta ini dinilai Menko Muhadjir sebagai tepat waktu dan tepat guna untuk memperkuat budaya toleransi di Indonesia, sebab toleransi tidak lepas dari kemajuan politik, sosial, dan ekonomi.

Turut hadir di acara adalah Wakil Presiden Kantor Dewan HAM PBB Muhammadou M.O. Kah dari Gambia. Ia memuji kerukunan di Indonesia.

"Dunia punya banyak hal untuk dipelajari dari kerukunan harmonis dari keberagaman kepercayaan dan keberagaman etnis. Negara ini adalah contoh berkilau dari toleransi dan pluralisme," ujarnya.

Terkait forum ini, Menko Muhadjir lantas berharap agar para delegasi dari berbagai negara dunia bisa saling bertukar pengalaman, baik yang positif maupun negatif, pada JPD 2023 ini.