Menko Luhut Bantah Negara Tak Mampu Biayai Program Makan Bergizi Gratis, Ini Skenarionya

, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah anggaran negara tidak mampu untuk menanggung program makan bergizi yang dicetuskan pasangan Presiden Indonesia Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Berdasarkan skenario yang dikalkulasikan Kemenko Marves, dengan defisit anggaran 2,5 persen saja Indonesia bisa mengalokasikan Rp 612 triliun untuk menyelesaikan pembangunan tol sumatera, menuntaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta menjalankan program makan bergizi gratis.

BACA JUGA: VIDEO: Ikan Kaleng 'Naik Kelas', Makin Diminati Sejak Pandemi

"Jadi saya pikir bagus, orang takut nanti anggaran belanja kita enggak kuat, sebenarnya bertahap, enggak ada masalahnya," ujar Luhut melansir Antara, seperti ditulis Jumat (21/6/2024).

Luhut berpesan kepada masyarakat untuk tidak khawatir. Dipastikan jika anggaran Indonesia akan baik-baik saja, selama dapat mengurangi kebocoran-kebocoran anggaran, salah satunya dengan cara melakukan digitalisasi.

"Dengan digitalisasi, kita bisa mengurangi secara signifikan kebocoran tadi, jadi kita bisa membaik lagi," kata Luhut.

Dia mengatakan bahwa anggaran untuk program makan bergizi yang menjadi janji dari presiden terpilih Prabowo Subianto akan digelontorkan secara bertahap, dimulai dari Rp20 triliun.

"Angka kita mulai mungkin dengan Rp20 triliun, dan bertahap, sambil jalan," ujar Luhut dalam acara bertajuk, "Supply Chain Dynamic in Critical Minerals Geopolitical" yang digelar di Jakarta, Kamis.

Luhut mengapresiasi program tersebut, karena menilai bahwa banyak anak di Indonesia yang tidak pernah memakan daging maupun telur.

Melalui program tersebut, Luhut berharap agar anak-anak Indonesia dapat menikmati makanan yang bergizi. "Dan program itu (makan bergizi) dijalankan di 93 negara, bukan hal yang aneh. Saya kira ini sangat bagus," ucap Luhut.

Selain mengapresiasi bagaimana program tersebut memberi peluang bagi anak-anak bangsa mengakses daging dan telur, Luhut juga mengapresiasi menu yang setiap hari berganti dan menggunakan bahasa Inggris.

"Misalnya, today your meal eggs, rice, ini pakai bahasa Inggris. Jadi pelajaran dalam satu program," tutur Menko Luhut.

2 dari 3 halaman

Airlangga Soal Program Makan Siang Gratis: Defisit Anggarannya Masih Dibahas DPR

Prabowo mengunjungi kantin sekolah Beijing No. 2 Middle School di Dongcheng District, China, yang menerapkan program makan siang gratis. (dok. Instagram @prabowo/#)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pembahasan penurunan target defisit anggaran 2025 masih berlangsung di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Target defisit yang ditekan pada kisaran 1,5 persen hingga 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) ini bertujuan untuk membiayai program makan siang gratis yang diusulkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Masalah defisit masih dalam pembahasan di Banggar. Jadi, kita tunggu sampai pembahasan diselesaikan," kata Airlangga Hartarto di Masjid Ainul Hikmah, Jakarta Barat, Senin 17 Juni 2024.

Selain itu, dia juga menanggapi pengurangan pagu anggaran beberapa Kementerian yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, anggaran Kementerian belum ditetapkan dan masih dapat berubah karena pembahasan masih berlanjut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan strategi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mengakomodasi program makan bergizi gratis yang diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sri Mulyani mengakui bahwa akan ada tantangan dalam penerapan program tersebut. Namun, Kementerian Keuangan berencana melakukan reformasi pada beberapa aspek untuk memitigasi tantangan tersebut.

Selain reformasi perpajakan, penguatan institusi, pembersihan dari korupsi, dan peningkatan investasi di bidang digital, Kementerian Keuangan juga terus melakukan perbaikan pengelolaan anggaran. Anggaran akan diperkuat terutama dalam menghadapi guncangan dari gejolak perekonomian global.

3 dari 3 halaman

Tingkatkan Kualitas SDM

Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai upaya, seperti alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 6 persen, dan jaminan sosial 50 persen dari APBN. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur untuk mendukung produktivitas dan mobilitas masyarakat.

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), Kementerian Keuangan menargetkan defisit APBN tahun anggaran 2025 berada pada rentang 2,45-2,82 persen.

Pendapatan negara ditargetkan pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari PDB, sedangkan belanja negara diperkirakan berada pada kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen PDB.