Kemenperin Gelar Startup4Industry, Pertemukan Tech Startup dengan pengusaha

, Jakarta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menegah, dan Aneka Kementerian Perindustrian menggelar Seminar Startup4Industry sekaligus meluncurkan Tech Link Summit 2024. Seminar tersebut untuk mempertemukan tech startup dengan dunia usaha serta dunia industri.

"Seminar ini dilaksanakan untuk menunjukkan manfaat dan memperkenalkan forum transformasi teknologi bersama tech startup Indonesia dengan maksud menginspirasi industri dan masyarakat untuk memulai perjalanan transformasi teknologinya," kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin, Reni Yanita, di Kantor Kemenperin, Jumat (21/6/2024).

Lebih lanjut, Reni menyampaikan, dengan cepatnya perkembangan teknologi dan inovasi, kolaborasi antara startup dengan dunia usaha dan dunia industri menjadi semakin penting untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Bekerja sama dengan tech startup bisa menjadi strategi quick wins bagi industri untuk melakukan transformasi teknologi sesuai tuntutan pasar.

"Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals yaitu industri, inovasi dan infrastruktur. Bahwa, untuk mengatasi tantangan global dan mewujudkan industri yang inklusif dan berkelanjutan, mendorong implementasi inovasi adalah salah satu strateginya," ujarnya.

Menurutnya, langkah preventif untuk melindungi industri dalam negeri tidak terbatas hanya menekan impor namun juga meningkatkan adopsi teknologi agar industri lebih produktif dan efisien.

"Saya mengajak pimpinan perusahaan atau asosiasi yang hadir disini dapat mengikuti sesi diskusi pendalaman dengan aktif agar dapat mengidentifikasi kebutuhan industri dan menggali potensi serta peluang dari solusi startup Indonesia," ujarnya.

Adapun ia menjelaskan, startup for industry adalah program yang sudah berjalan sejak tahun 2018, diikuti oleh 1.115 startup, dan menghasilkan 120 finalis yang sudah mendapatkan pembinaan agar dapat memenuhi standard dan kebutuhan usaha dunia industri.

Melalui Tech Link Summit 2024, potensi para startup akan dipertemukan dengan kebutuhan usaha dunia industri berdasarkan kemampuan teknologi dengan proses bisnis industri yang akan didorong untuk melakukan transformasi teknologi.

"Harapannya, Tech Link Summit 2024 akan menjadi forum tahunan dimana pelaku industri dapat mengeksplorasi dan mencari inovasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhannya," pungkasnya.

2 dari 4 halaman

Menperin Minta Sri Mulyani Konsisten soal Pernyataan dan Kebijakannya, Terkait Apa?

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (Dok Kemenperin)

Sebelumnya, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI beberapa waktu lalu terkait penyebab maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sependapat dengan pernyataan Menkeu bahwa dumping merupakan salah satu penyebab terpuruknya industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dalam negeri.

Menperin mengapresiasi kebijakan Kementerian Keuangan selama ini mendukung industri TPT nasional. Selanjutnya, Menkeu diharapkan konsisten antara pernyataan dan kebijakannya guna mendukung dan melindungi industri dalam negeri.

Kemenperin dalam lima tahun terakhir telah berupaya untuk melakukan penyelamatan industri TPT nasional dari persaingan global dan daya saing pasar domestik. Terhadap persaingan global, Kemenperin terus berupaya untuk memperluas pasar dengan mempertahankan kualitas hasil produksi.

Sebagaimana diketahui produk-produk barang jadi buatan Indonesia seperti pakaian jadi dan alas kaki telah diakui dan mendapatkan tempat tersendiri di negara tujuan ekspor, di antaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Uni Eropa.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini terjadi penurunan ekspor yang diakibatkan oleh permasalahan geopolitik global yang berimplikasi pada terjadinya penurunan daya beli dari konsumen di negara tujuan ekspor, serta sulitnya mengakses pasar ekspor karena adanya pembatasan barang impor melalui kebijakan tariff barrier dan nontariff barrier,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya, Kamis (20/6/2024).

Agar kondisi industri TPT nasional terus terjaga di tengah terjadinya penurunan ekspor, Kemenperin terus berupaya meningkatkan penyerapan produk TPT di pasar domestik. Namun, daya saing industri TPT nasional di pasar domestik terganggu oleh importasi produk sejenis, terutama produk TPT hilir, dalam jumlah besar, baik yang masuk secara legal maupun ilegal.

“Selain itu, terdapat hasil produksi TPT di dunia yang tidak terserap oleh negara tujuan ekspor yang saat ini menerapkan restriksi perdagangan. Akibatnya, terjadi oversupply sehingga negara produsen melakukan dumping dan mencoba untuk mengalihkan pasar ke negara-negara yang tidak memiliki proteksi pasar dalam negeri, salah satunya ke Indonesia,” jelas Menperin.

3 dari 4 halaman

Kebijakan Dumping

Menperin Raker dengan Komisi VII DPR Bahas Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022 — Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersiap mengikuti rapat kerja dengan komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (7/12/2022). Dalam rapat kerja tersebut membahas Realisasi Anggaran triwulan III TA 2022,Strategi peningkatan daya saing industri pembangunan kapal dan kedirgantaraan di dalam negeri, Pengembangan Industri Farmasi, Industri Alat Kesehatan, dan Industri Elektronika, Kebijakan percepatan kendaraan listrik dan industri baterai di Indonesia, dan Hasil G20 sektor Perindustrian. (/Angga Yuniar)

Praktik ini menunjukkan bahwa setiap negara produsen berusaha untuk melindungi industri dalam negerinya dengan mengambil kebijakan dumping dan hal ini merupakan suatu hal yang biasa dilakukan.

“Oleh sebab itu, kita yang seharusnya cepat mengantisipasinya dengan pengambilan kebijakan trade remedies berupa kebijakan anti-dumping dan safeguard, serta kebijakan nontariff lainnya,” jelas Menperin lebih lanjut.

Sementara itu, beberapa negara telah menerapkan kebijakan restriksi perdagangan, salah satunya India yang memberlakukan Quality Control Order (QCO) untuk produk viscose staple fiber (VSF) dan alas kaki.

Untuk mengamankan pasar domestik dari serbuan barang impor yang masuk, Kemenperin telah melakukan berbagai upaya yang menjadi kewenangannya, di antaranya adalah meningkatkan kualitas hasil produksi melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) dan mendorong pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Di samping itu, Kemenperin juga mendorong pemberlakuan instrumen pengamanan terhadap industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan produk impor yang sejalan dengan aturan World Trade Organization (WTO) berupa trade remedies, di antaranya adalah Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD). “Keberhasilan upaya tersebut harus dilakukan secara komprehensif, tidak cukup oleh Kementerian Perindustrian sendiri karena kewenangannya tidak hanya di Kementerian Perindustrian saja,” tegas Menperin.

Menperin menjelaskan, terdapat BMTP Kain yang masa berlakunya telah berakhir pada 8 November 2022 dan hingga saat ini belum terbit perpanjangannya. Meskipun perpanjangan BMTP Kain telah disetujui, namun hingga saat ini belum terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi dasar pelaksanaannya. Ia menambahkan, di sinilah salah satu letak inkonsistensi pernyataan Menkeu. Di satu sisi, menyalahkan praktik dumping yang dilakukan negara produsen TPT, namun di sisi lain, lambat atau tidak kunjung membuat kebijakan untuk pengamanan pasar TPT di dalam negeri.

4 dari 4 halaman

Pertumbuhan Industri TPT Nasional

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat membuka secara daring kegiatan Grand Launching Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS) Bersama 2024 di Bandung, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. (Dok. Kemenperin)

Agus juga menyoroti bahwa berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebenarnya telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri TPT nasional.

Efektivitas pengendalian impor tersebut terlihat dari turunnya volume impor sebelum dan setelah pemberlakuan Permendag 36/2023. Impor pakaian jadi yang pada Januari dan Februari 2024 berturut turut sebesar 3,53 ribu ton dan 3,69 ribu ton turun menjadi 2,20 ribu ton pada bulan Maret 2024 dan 2,67 ribu ton di pada bulan April 2024.

Sementara itu, impor tekstil juga mengalami penurunan, dari semula 193,4 ribu ton dan 153,2 ribu ton pada Januari dan Februari 2024, menjadi 138,2 ribu ton dan 109,1 ribu ton pada Maret dan April 2024. “Demikian juga jika membandingkan data impor secara year on year (YoY), terjadi penurunan impor pakaian jadi yang sebelumnya sebesar 4,25 ribu ton pada Maret 2023 menjadi 2,2 ribu ton pada Maret 2024,” Menperin menerangkan.

Efektivitas pemberlakuan Permendag 36/2023 tersebut juga terlihat dari PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi yang sepanjang tahun 2023 tumbuh negatif (triwulan I hingga IV 2023 tumbuh negatif), telah tumbuh positif sebesar 2,64% (YoY) di triwulan I 2024. Pertumbuhan tersebut juga sejalan dengan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada industri tekstil dan industri pakaian jadi yang terus mengalami peningkatan.

Khusus untuk industri tekstil, pada April dan Mei 2024 terjadi peningkatan hingga mencapai posisi ekspansi dua bulan berturut-turut pertama kali sejak IKI dirilis pada November 2022. IKI merupakan indikator yang menunjukkan optimisme para pelaku industri terhadap kondisi bisnis dalam enam bulan ke depan. Namun begitu, kondisi di lapangan saat ini telah berbeda, dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di beberapa perusahaan industri TPT.