Jokowi: Jangan Main-Main Urusan Kekeringan hingga Gelombang Panas

, Jakarta - Pemerintah Indonesia menargetkan membangun 61 bendungan dalam 10 tahun terakhir. Hal itu bukan tanpa alasan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh pihak agar tidak bermain-main dengan pasokan air terutama di daerah sentra produksi beras.

Jokowi mengatakan, bencana kekeringan akan berdampak pada kenaikan harga pangan akibat turunnya produksi pertanian. Apalagi dunia dihadapkan pada persoalan gelombang panas yang terjadi di banyak negara.

"Artinya apa? jangan main-main urusan kekeringan, jangan main-main urusan gelombang panas. begitu stok (pangan) tidak ada, produksi berkurang artinya harga pasti akan naik. otomatis," tutur dia dalam acara Rakornas Pengendalian Inflasi di Istana, Jakarta (14/6/2024).

Jokowi menuturkan, tren gelombang panas yang telah memecahkan rekor. Misalnya di India suhu telah mencapai 50 derajat celsius. "Kemudian di Myanmar 45,8 derajat celcius, panas sekali," kata dia.

Seiring hal itu, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 61 bendungan atau waduk dalam 10 tahun terakhir. Adapun, realisasi pembangunan waduk baru mencapai 43.

"Kita dalam 10 tahun ini memiliki target bangun waduk 61 dan bendungan, yang sudah saya resmikan 43 bendungan tapi air ini juga harus diteruskan sampai ke sawah," kata dia.

Jokowi menuturkan, fungsi bendungan ini akan dimaksimalkan untuk membangun irigasi di wilayah-wilayah produksi pangan. Khususnya beras yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia.

"Terakhir yang saya ingat dan saya resmikan waduk di NTB, kemudian waduk Ameroro di Sultra, dan yang terakhir Sepaku Semoi di Kaltim. nanti setelah ini akan ada yang selesai langsung kita resmikan semuanya, sehingga sekali lagi saya minta yang jadi kewajiban pusat," ujar dia.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

2 dari 4 halaman

Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku-Semoi, Bakal Jadi Sumber Air Minum IKN hingga Sebagian Balikpapan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan bendungan Sepaku-Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (tangkapan layar youtube Sekretariat Presiden/Arief RH)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan bendungan Sepaku-Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Proyek ini menelan dana sedikitnya Rp 836 miliar.

Jokowi dalam kunjungannya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) itu menyebut pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi dimulai pada 2020. Artinya, proses pembangunan berjalan selama 4 tahun hingga saat ini diresmikan.

"Alhamdulillah pada siang hari ini kita segera resmikan Bendungan Sepaku-Semoi yang telah dimulai pekerjaannya tahun 2020 dan seledai di tahun 2024," kata Jokowi dalam momen peresmian, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (4/6/2024).

Dia memutuskan, kapasitas tampung dari bendungan ini bisa sebanyak 16 juta meter kubik (m3). Dengan luas genangan yang mencapai 322 hektare.

Kepala Negara menegaskan, Bendungan Sepaku-Semoi utamanya akan digunakan untuk sumber perairan di IKN. Tak cuma itu, sebagian tampungan airnya akan bisa digunakan untuk mengairi ke Balikpapan.

"Menelan biaya Rp 836 miliar yang nantinya ini akan memiliki daya tampung, kapasitas tampung yaitu 16 juta meter kubik dengan luas genangan 322 hektar," ujar dia.

"Ini akan menjadi sumber air baku bagi air minum di Ibu Kota Nusantara dan juga sebagian untuk kota Balikpapan," ujar dia.

Jokowi Menginap di Rumah Menteri IKN

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk meresmikan sejumlah proyek. Nantinya, Jokowi akan bermalam di rumah tapak Menteri di IKN.

Ketua Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga memastikan ada 2 rumah tapak menteri yang sudah rampung hingga Juni 2024 ini. Sementara itu, ada 2 lagi yang sedang dalam proses pengerjaan pemasangan interior.

"Ada 2 unit rumah yang siap huni (full jadi), dan 2 unit lagi sedang proses pemasangan interior," kata Danis kepada , Selasa, 4 Juni 2024.

3 dari 4 halaman

Pembangunan Rumah Menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pidato dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 3 Juli 2023. (Foto: Instagram @jokowi)

Dia mengatakan, secara keseluruhan progres pembangunan rumah dinas Menteri di IKN sudah mencapai 91,3 persen.

"Progres Rumah Tapak Jabatan Menteri per awal Juni sudah mencapai 91,3 persen," ujarnya.

Dengan sudah rampungnya 2 rumah menteri tadi, Kepala Negara akan bermalam di lokasi tersebut setelah meresmikan sejumlah pembangunan. Serta, melakukan beberapa groundbreaking proyek baru di IKN.

"InsyaaAllah, malam ini (Jokowi menginap di Rumah Tapak Menteri)," imbuh Danis.

Diketahui, ada sebanyak 36 uni rumah tapak jabatan Menteri di IKN yang dibangun. Danis mengatakan, keseluruhan proyek tersebut ditarget selesai pada pertengahan Juli 2024, bulan depan.

"Keseluruhan 36 rumah (ditarget selesai) pertengahan Juli," katanya mengonfirmasi.

Jokowi Tak Lagi Tidur di Tenda

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Jokowi akan mengunjungi IKN. Termasuk nantinya menempati hunian rumah dinas menteri untuk bermalam.

Biasanya, rombongan pejabat akan bermalam di tenda yang dibangun di kawasan glamping di salah satu sisi Ibu Kota Nusantara. Kendati rumah menteri sudah ada yang rampung, maka RI 1 rencananya akan menjajal bangunan baru tersebut.

"Nanti pak Presiden mau ke IKN, nginepnya bukan di glamping lagi, tapi udah di rumah jabatan menteri. Menunjukkan bahwa ini sudah siap," kata Basuki di Istana Negara, Senin (3/6/2024).

4 dari 4 halaman

61 Bendungan Jokowi Tak Cukup Bikin RI Saingi Ketahanan Pangan Thailand dan China

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Ameroro dan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi, Sulawesi Tenggara. (Foto: Kementerian PUPR)

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Sumber Daya Air, Firdaus Ali, menilai Indonesia masih butuh banyak infrastruktur sumber daya air, salah satunya bendungan. Sebab, itu jadi kunci utama agar Indonesia bisa menjaga ketahanan pangan.

"Kita negara yang luasnya sangat luas sekali. Kalau kita enggak punya infrastruktur sumber daya air, kita tidak bisa membangun ketahanan pangan kita. Jadi tidak ada ketahanan pangan tanpa ada ketahanan air," tegasnya dalam side event World Water Forum ke-10 yang digelar Coca Cola Indonesia di Bali Nusa Dua Convention Center 1, Kamis (23/5/2024).

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kementerian PUPR saat ini tengah menuntaskan 61 proyek bendungan untuk mendongkrak produktivitas lahan pertanian.

Firdaus berharap total 61 bendungan itu bisa tuntas paling lambat di pertengahan 2025 mendatang. Jika itu selesai, sambungnya, mungkin akan menjadi proyek pembangunan bendungan terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Genjot Kapasitas TampungSekaligus menggenjot kapasitas tampung dari seluruh bendungan yang ada di Tanah Air. Sesuai perhitungan saat ini, kapasitas tampung semua bendungan dengan jumlah populasi di Indonesia berada di angka 47 m3 per kapita per tahun.

"Kalau bendungannya selesai nanti, itu akan naik dari 47 ke 63 m3 per kapita per tahun. Angka ini seakan hebat. Angka ini bisa bermakna, bisa juga tidak bermakna," imbuh Firdaus.

Ia lantas menjelaskan maksud dari kalimat terakhir itu. Pasalnya, capaian Indonesia dengan membangun 61 bendungan rupanya masih tidak ada apa-apanya dibanding negara tetangga semisal Thailand.

"Thailand, negara tetangga kita, dia punya bendungan penduduknya enggak banyak, angkanya 1.210 (m3 per kapita per tahun). Kita tidak ada apa-apanya," ujar Firdaus.

"Makanya Thailand itu bisa, apapun yang produk pertanian/hortikultura mereka. Termasuk sekarang Vietnam, mereka surplus, malah ekspor," dia menambahkan.