KTT G20, INALUM dan EGA Uni Emirat Arab Sepakati Kerja Sama

KTT G20, INALUM dan EGA Uni Emirat Arab Sepakati Kerja Sama - Regional

, Nusa Dua - PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) dan Emirates Global Aluminium (EGA) telah menandatangani perjanjian studi kelayakan terkait pengembangan perluasan browfileld INALUM di Kuala Tanjung, Sumatera Utara.

EGA merupakan perusahaan industri terbesar di luar migas dari Uni Emirat Arab. INALUm merupakan bagian dari holdng pertambangan MIND ID. Seperti diketahui, MIND ID beranggotakan PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk.

Perjanjian ditandatangani oleh Direktur Utama INALUM Hendi Prio Santoso dan Chief Executive Officer EGA, Abdulnasser Bin Kalban, pada rangkaian KTT G20 di Bali, Senin (14/11/2022).

Direktur Utama INALUM Hendi Prio Santoso, mengatakan, perjanjian ini diharapkan dapat menegaskan bahwa EGA adalah mitra pilihan INALUM untuk ekspansi brownfield Kuala Tanjung. Pertimbangannya berdasarkan efisiensi teknologi peleburan EGA dan pengalaman mentransfernya secara internasional, juga potensi kemitraan perusahaan sebagai investor dan atau offtaker logam.

“Kami melihat maju ke kesimpulan sukses dari studi kelayakan bankable sebagai langkah berikutnya sebelum kita memulai konstruksi,” ujarnya.

Dengan perjanjian ini, EGA memiliki hak eksklusif untuk melisensikan teknologi yang dikembangkan UEA kepada INALUM untuk ekspansi smelter aluminium brownfield. EGA akan melisensikan teknologi peleburan DX+ Ultra kepada INALUM yang merupakan teknologi industri terbaru perusahaan internasional tersebut.

Lisensi secara komersial tersebut untuk perluasan brownfield smelter Kuala Tanjung di Sumatera Utara, jika proyek tersebut terbukti layak. EGA sendiri telah mengembangkan teknologi peleburannya di UEA selama lebih dari 30 tahun, dan merupakan perusahaan industri UEA pertama yang melisensikan teknologi proses intinya secara internasional dalam kesepakatan dengan Aluminium Bahrain pada 2016.

Persyaratan EGA untuk investasi atau pengambilan logam adalah bahwa proyek yang diprioritaskan menggunakan energi terbarukan. Pabrik peleburan aluminium Kuala Tanjung yang ada saat ini menggunakan listrik yang dibangkitkan dengan tenaga air.

2 dari 2 halaman

400 Ribu Ton Alumunium

INALUM dan EGA Uni Emirat Arab Sepakati Kerja Sama

Proyek perluasan ini diharapkan memiliki kapasitas lebih dari 400 ribu ton aluminium per tahun, tergantung dari hasil studi kelayakan bankable yang kini akan dibiayai bersama oleh EGA dan INALUM.

“Perjanjian ini merupakan langkah maju yang penting dalam kerja sama kami dengan INALUM, dan mendekatkan penyebaran teknologi yang dikembangkan UEA di Indonesia,” kata Chief Executive Officer EGA, Abdulnasser Bin Kalban.

Dia mengatakan investasi potensial dalam perluasan brownfield Kuala Tanjung, dan penjualan logam, akan memajukan pertumbuhan dalam aluminium rendah karbon yang akan memungkinkan kehidupan modern di seluruh dunia sekaligus melindungi bumi untuk generasi mendatang.

“Saya berterima kasih kepada INALUM atas kepercayaan mereka yang berkelanjutan pada EGA sejalan dengan kemitraan antara kedua negara kita.”

Untuk diketahui, INALUM dan EGA telah bekerja sama dalam peningkatan potensi menggunakan pengetahuan teknologi EGA dari peleburan aluminium yang ada di Kuala Tanjung, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada 2020.

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dari sel reduksi yang ada sekitar 20.000 ton per tahun atau sekitar 10 persen. Pekerjaan desain untuk bagian percontohan proyek tersebut telah rampung.

EGA sendiri telah menyelesaikan serangkaian peningkatan serupa di seluruh situsnya di Jebel Ali dan Al Taweelah selama beberapa dekade terakhir.

Pada 2020, EGA menandatangani perjanjian dengan NEO Aluminio Colombia yang dapat mengarah pada ekspor teknologi EGA untuk pengembangan fasilitas produksi aluminium pertama di negara Amerika Selatan tersebut.

Dari 51 persen saham tersebut sebanyak 41 persen dikuasai PT Indonesia Asahan Alumunium atau Inalum, 3 persen milik Pemerintah Provinsi Papua dan 7 persen Pemerintah Kabupaten Mimika.