, Jeneponto Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel siap menindaklanjuti setiap laporan kasus dugaan korupsi yang terjadi di wilayah Sulsel. Salah satunya adanya dugaan persekongkolan tender proyek pembangunan gedung Rumah Tahanan Klas IIB Kabupaten Jeneponto (Rutan Jeneponto) yang diungkap oleh salah satu kontraktor peserta tender.
"Semua tentu kita tindaklanjuti selama laporannya masuk. Jadi kita harapkan segera masukkan laporan resmi," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudhiawan.
Sementara lembaga binaan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) berharap pihak Kepolisian segera merespons cepat kicauan kontraktor terkait dugaan persekongkolan proyek pengerjaan pembangunan gedung Rutan Jeneponto yang menggunakan anggaran sebesar Rp 18 miliar dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 tersebut.
Advertisement
"Motif dugaan korupsi dalam kasus ini sama persis dengan yang terjadi dalam lelang proyek pengadaan logistik pilkada yang sebelumnya kami laporkan juga di Polda Sulsel. Seharusnya Polda harus segera menyelidikinya," ucap Anggareksa, Peneliti Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) via telepon, Selasa (2/7/2019).
Baca Juga
Kicauan kontraktor terkait dugaan persekongkolan dalam lelang proyek pengerjaan pembangunan Rutan Jeneponto, kata Anggareksa, seharusnya menjadi pintu masuk penyelidikan bagi pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sulsel untuk mengungkap lebih jauh adanya dugaan monopoli proyek di lingkup Kemenkumham Sulsel.
"Kasus ini harus segera direspons cepat. Karena terkait dengan kepentingan hukum negara dalam penyelamatan potensi kerugian negara," terang Anggareksa.
Menurutnya, dugaan korupsi sangat kental jika dihubungkan dengan kicauan kontraktor salah satu peserta lelang dalam proyek itu. Di mana kontraktor mengungkapkan adanya dugaan persekongkolan (kolusi) dalam proses lelang proyek pengerjaan pembangunan Rutan Jeneponto yang dimaksud.
"Artinya jika betul itu terjadi, maka bisa berpotensi ada gratifikasi dan selanjutnya bisa berimbas pada pengurangan kualitas kerja. Kasarnya anggaran proyek sudah dipangkas untuk fee bagi oknum karena bantu meloloskan rekanan yang dimaksud dengan motif bersekongkol. Makanya untuk mengungkap kebenarannya dibutuhkan penyelidikan kasus di Rutan Jeneponto ini," jelas Anggareksa
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Kicauan Kontraktor Terkait Dugaan Persekongkolan Lelang Pembangunan Rutan Jeneponto
Sebelumnya, Andi Kemal Wahyudi, salah satu kontraktor peserta lelang mengaku didiskriminasi saat mencoba mengikuti proses tender pengerjaan Rutan Jeneponto.
Di mana kata dia, pihak panitia Kelompok Kerja (Pokja) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulsel (Kemenkumham Sulsel) diduga bersekongkol dengan perusahaan pemenang sehingga tak memberikan peluang bagi perusahaan baru yang mencoba mengikuti proses lelang pengerjaan pembangunan Rutan Jeneponto.
"Ada syarat yang diterapkan oleh Pokja dan jelas menguntungkan perusahaan milik politisi senior di Makassar itu," kata Kemal yang juga diketahui sebagai Direktur PT. Lantoraland.
Syaratnya yang dianggap Kemal bersifat diskriminatif, yakni pihak Pokja mewajibkan perusahaan calon peserta lelang memiliki tenaga ahli manajer proyek yang berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Rutan/Lapas sebanyak dua kali dan dibuktikan dengan referensi dari instansi pemberi kerja.
"Ini motif persekongkolannya dimana ada syarat khusus demikian. Padahal semua proyek lingkup Kemenkumham di Indonesia tak pernah ada syarat seperti itu karena tujuannya memberikan peluang bagi perusahaan baru untuk berkarya dan lagian ada juknis yang menjadi acuan pekerjaan," beber Kemal.
Ia memastikan jika kondisi panitia Pokja Kanwil Kemenkumham Sulsel masih demikian, sama saja memberikan peluang terjadinya monopoli pekerjaan dan tentunya hanya untuk perusahaan milik politisi senior yang dimaksud.
"Patutlah kami curiga ada apa dengan ini. Kami juga heran dengan sikap Kakanwil selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang seakan diam melihat semuanya. Seharusnya kan ada pengawasan dan berani tegas kepada Pokja yang coba bermain-main," harap Kemal.
saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
Sanggahan Pihak Pokja Lelang Proyek Pembangunan Rutan Jeneponto
Anggota Panitia Kelompok Kerja (Pokja) Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Jhon Batara Manikallo memastikan tak ada permainan mata dengan pihak rekanan yang dinyatakan menang dalam lelang pengerjaan pembangunan gedung Rutan Jeneponto yang dimaksud . Apalagi, kata dia, sampai dituding ada dugaan persekongkolan pihaknya dengan perusahaan pemenang yang notanene diketahui milik politisi senior di Makassar.
"Semua yang dituduhkan itu tidak benar. Syarat yang ada itu sesuai ketentuan yang ada. Masa kami meloloskan perusahaan yang tidak berpengalaman dalam pengerjaan yang terkait. Tentu yang berpengalaman," kata Jhon.
Ia menjelaskan syarat khusus yang diterapkan pihaknya dalam menyeleksi perusahaan peserta lelang diantaranya harus memiliki tenaga ahli manajer proyek yang berpengalaman dalam pengerjaan pembangunan Rutan/Lapas sebanyak dua kali dan dibuktikan dengan referensi dari instansi pemberi kerja, disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilelang.
"Memang butuh keahlian khusus dan tentu berpengalaman karena bangunan Rutan Jeneponto ini kan sifatnya bangunan khusus. Syaratnya itu sudah diatur demikian sesuai aturan," jelas Jhon.
Ia juga membantah jika pihaknya dituding melakukan diskriminasi terhadap perusahaan baru peserta lelang apalagi dinilai bersekongkol dengan pihak rekanan pemenang pengerjaan dalam hal ini perusahaan milik seorang politisi senior di Makassar yang dimaksud.
Seluruh tahap pelaksanaan lelang, kata dia, diumumkan secara transparan dan dilihat oleh semua orang Indonesia. Tak hanya itu setiap tahapan pun sebelum dirilis telah melalui telahan tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Jeneponto.
"Nah setelah ditelaah oleh kedua tim tersebut baru tugas Pokja bisa merilis hasilnya. Jadi semua tudingan itu tak benar. Perusahaan peserta yang lain ditolak memang tak memenuhi sejumlah syarat yang ada. Seperti PT Lantoraland, hampir semua syarat ia tak penuhi jadi wajar kalau tidak lolos," Jhon menandaskan.
Terkini Lainnya
Ribut-Ribut Dugaan Kongkalikong Proyek Pembangunan Rutan Jeneponto
Kontraktor Mempertanyakan Syarat Khusus dalam Tender Proyek Pembangunan Rutan Jeneponto
Hasyim Muzadi Mengunjungi PKL di Padang
Kicauan Kontraktor Terkait Dugaan Persekongkolan Lelang Pembangunan Rutan Jeneponto
Sanggahan Pihak Pokja Lelang Proyek Pembangunan Rutan Jeneponto
Rutan Jeneponto
Kemenkumham Sulsel
Persekongkolan Proyek
ACC Sulawesi
Polda Sulsel
Rekomendasi
Upacara HUT ke-78 Bhayangkara, Kodam XIV Hasanuddin 'Demo' di Mapolda Sulsel
Ampera Soroti Tambang Batu Bara Diduga Ilegal di Bone
TOPIK POPULER
Live Streaming
Skandal Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari Berujung Dipecat
Populer
Dewi Motik Tebarkan Motivasi untuk Pelaku UMKM Tangsel Agar Bisa Go International
Hasil Jajak Pendapat Sanrio, Karakter Hello Kitty Ternyata Kalah Pamor, Siapa Unggulannya?
50 Anggota DPRD Makassar Bakal Diberi Pin Emas, Total Harga Capai Rp2 Miliar
Mystic Story Bakal Debutkan Boygrup Baru 7 Orang
Siswi SMK di Mesuji yang Tewas Dibunuh Paman Sempat Dirudapaksa Ketika Sekarat
Vonis Salman Raziq, Perekrut 12 Kurir Narkoba Jaringan Fredy Pratama Ditunda
Ada Asia Afrika Festival, Cek Rekayasa Lalu Lintas Kota Bandung 6-7 Juli
Usai Periksa Mantan Pj Wali Kota, Polisi Terus Gali Bukti SPPD Fiktif di DPRD Riau
Jakarta BIN vs Pertamina Enduro Mengawali Empat Besar PLN Mobile Proliga 2024
Wadir CV Inawah Pratama Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Gedung South Sulawesi Creative Hub
Ketua KPU
Top 3 News: Ketua KPU Hasyim Asy'ari Beri Fasilitas Korban Asusila Apartemen di Jaksel dan Uang Perbulan
Skandal Asusila eks-Ketua KPU, Apakah Dosa Zina Bisa Diampuni Allah? Buya Yahya Bilang Begini
HEADLINE: Skandal Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang Dipecat DKPP, Berujung Proses Pidana?
7 Respons Berbagai Pihak Mulai Parpol, KPU, hingga Jokowi Usai DKPP RI Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari
Jokowi Sebut Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari dari Ketua KPU Masih Diproses
Berita Terkini
5 Destinasi Wisata di Lamongan yang Menarik Dikunjungi Saat Liburan Sekolah
Infografis DKPP Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Tindak Asusila
Ini 3 Rekomendasi Blush On yang Cocok untuk Kulit Orang Indonesia
Cerita Unik Atlet Pencak Silat Banting Stir jadi AO PNM Mekaar
7 Potret Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad Disebut Bakal Menikah, Sebar Undangan
Jadwal MotoGP Jerman 2024 di Sachsenring, Dapatkan Link Live Streaming Vidio
Lagu Tema Film 'My Hero Academia The Movie 4: You’re Next' Karya Vaundy
7 Tips Mencegah dan Meringankan Nyeri Otot
Bukchon Hanok Village di Seoul Bakal Batasi Jam Kunjungan Turis demi Kurangi Sampah dan Suara Berisik
Top 3 News: Ketua KPU Hasyim Asy'ari Beri Fasilitas Korban Asusila Apartemen di Jaksel dan Uang Perbulan
Lady Nayoan Khawatir Rendy Kjaernett Kembali Berselingkuh, Pilih Memasrahkan Kepada Tuhan
Kaesang Pangarep Disebut Unggul di Pilkada Jateng, Peluang Calon Lain Masih Ada
12 Cara Membuat Daging Kambing Empuk dan Tidak Bau, Wajib Dicoba
Sinopsis Film Stuart Little: Petualangan Komedi Seekor Tikus Putih, Tayang di Vidio
Bursa Saham Asia-Pasifik Mayoritas Menghijau Hari Ini