, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk menambah jumlah kementerian menjadi 40. Rencana tersebut rupanya mendapatkan berbagai respons dari berbagai pihak.
Salah satunya Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno. Menurut dia, wacana Prabowo yang akan menambah 40 kementerian harus mengubah regulasi yang ada.
Baca Juga
"Regulasi harus diubah. Suka-suka pemenang saja bagaimana postur kabinet ke depan," kata Adi, Rabu (8/5/2024).
Advertisement
Hal ini bertolak belakang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang justru merampingkan jumlah kementerian untuk meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meskipun demikian, Adi menilai bahwa baik Jokowi maupun Prabowo memiliki pandangan masing-masing terkait dengan kementerian.
Lalu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menyatakan sepakat dengan wacana tersebut.
"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin 6 Mei 2024.
Habiburokhman mengaku tak masalah bila kementerian menjadi gemuk. Menurutnya, Indonesia negara besar sehingga membutuhkan banyak orang untuk membangunnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi menyerahkan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto soal rencana menambah kementerian di pemerintahan ke depan. Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
"Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa 7 Mei 2024.
Berikut sederet respons sejumlah pihak terkait wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menambah jumlah kementerian menjadi 40 dihimpun :
Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto mengatakan butuh kekuatan Nahdlatul Ulama (NU) selama masa pemerintahan 2024 hingga 2029. Hal itu Prabowo ungkap dalam acara halal bihalal di kantor pengurus besar NU di Jakarta.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
1. Pakar Nilai Pembentukan 40 Kementerian Harus Mengubah Regulasi
![Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyerahkan keputusan hasil rapat pleno penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 kepada Prabowo-Gibran.](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/2ITkIzTIUnn2mczzmMc4llggdv4=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4811205/original/071328300_1713935255-Screenshot_2024-04-24_120437.jpg)
Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menjelaskan bahwa wacana Calon Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang akan menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 kursi, harus mengubah regulasi yang ada.
"Regulasi harus diubah. Suka-suka pemenang saja bagaimana postur kabinet ke depan," kata Adi, Rabu (8/5/2024).
Hal ini bertolak belakang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang justru merampingkan jumlah kementerian untuk meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meskipun demikian, Adi menilai bahwa baik Jokowi maupun Prabowo memiliki pandangan masing-masing terkait dengan kementerian.
"Jika untuk kemajuan bangsa, anggaran harus dialokasikan, kecuali untuk kepentingan yang tidak bermanfaat, ceritanya berbeda," ujarnya.
Jumlah kementerian telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
"Jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 maksimal 34," demikian bunyi pasal tersebut.
Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 39/2008 ini juga menyebutkan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan membatasi jumlah kementerian maksimal 34.
Advertisement
2. Gerindra Sebut Semakin Banyak Kementerian Semakin Bagus
![Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Klaim Dapat Ancaman Usai Klarifikasi Hoaks Korupsi Pesawat Mirage](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/nhdo-Pi6QYpYZTYGNT_-OSUZmuY=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4742137/original/046858900_1707819799-IMG_1517.jpeg)
Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menyatakan sepakat dengan wacana tersebut.
"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin 6 Mei 2024.
Habiburokhman mengaku tak masalah bila kementerian menjadi gemuk, menurutnya Indonesia negara besar sehingga membutuhkan banyak orang untuk membangunnya.
"Kalau gemuk dalam konteks fisik orang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, besar justru bagus, negara kita kan negara besar, tantangan kita besar, target kita besar, wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ungkap dia.
Menurut Habiburokhman, pengembangan jumlah Kementerian bukan berarti hanya untuk bagi-bagi jatah ke partai politik. Meski demikian, ia menyatakan masukan dari masyarakat akan tetap menjadi pertimbangan.
"Itulah kesalahan berpikir, dan enggak apa-apa jadi masukan bagi kami jangan sampai hanya untuk mengakomodir kepentingan politik, masukan masyarakat kami terima," kata dia.
Meski demikian, Habib mengingatkan bahwa kewenangan membentuk kabinet hanya ada di tangan Prabowo selaku presiden terpilih.
"Tapi itu tadi kewenangan membentuk kabinet, formasi berapa, jumlah berapa itu secara substansi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected. Apakah besar tidak efektif ya pertimbangan beliau. Karena yang akan terima rapor dari rakyat beliau," pungkas Habiburokhman.
3. Ganjar Pranowo Tegaskan Tak Sesuai Undang-Undang
![Ganjar Pranowo](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/GrsG_y46XvqzFqVb4lENpMBA7k0=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4823726/original/083128500_1715007947-IMG_8140.jpeg)
Mantan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi wacana Prabowo-Gibran yang akan menambah jumlah kementerian menjadi 40.
Menurut Ganjar, jumlah kementerian telah diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam aturan tersebut, jumlah kementerian paling banyak berjumlah 34.
"Setahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang," kata Ganjar, kepada dikutip dari merdeka.com Rabu (8/5/2024).
Ganjar mengingatkan, terkait 'politik akomodasi' jangan sampai melanggar UU. Ganjar meyakin, Prabowo-Gibran akan bijak dalam menyelesaikan persoalan 'politik akomodasi'.
"Maka kalau mau mengakomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana bisa menentukan," ucap dia.
Ganjar pun menyarankan agar kabinet yang akan dibentuk Prabowo-Gibran menggunakan sistem zaken atau kabinet ahli.
"Maka yang paling bagus kabinetnya adalah zaken kabinet atau kabinet ahli dan efisien yang bisa merespons perubahan global yang sekarang sangat turbulance building," kata Ganjar.
"Saya kira itu yang penting untuk dilakukan pada pemerintahan ini. Maka kita akan melakukan dukungan dengan cara mengontrol agar kemudian jalannya pemerintah jauh lebih baik," jelas dia.
Advertisement
4. JK Sebut Bukan Kabinet Kerja, tapi Kabinet Politis
![Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK). (/Ady Anugrahadi)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/EYz65QJz_f3XwodtmcAlCNj2OBc=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4712027/original/022858300_1704889210-IMG_0862.jpeg)
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla merespons wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menambah jumlah nomenklatur kementerian menjadi 40.
JK menilai, pembentukan kementerian harus sesuai program kerja, agar efektif dalam menjalankan program pemerintah.
"Jadi tergantung kebutuhan lah, pemerintah itu, jangan liat kementerianya dulu, programnya apa, nah dari progran itu disusun organisasinya bukan subkoordinasinya dulu, apa yang mau dikerjakan baru disusun organisasinya," kata JK di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa 7 Mei 2024.
"Kalau organisasinya membutuhkan 40 ya silahkan, tapi kalau cukup 35-34 cukup (kementerian), bisa digabung sebenarnya," sambungnya.
JK mengatakan, sebenarnya Indonesia pernah mempunyai 100 kabinet di era Soekarno. Namun, Ia menilai semakin banyak orang, semakin kental unsur politiknya. Menurut eks Ketum Golkar ini, jumlah kementerian yang ada sekarang sudah ideal sebanyak 34.
"Tergantung program kabinetnya, kalau programnya gini itu disesuaikan, tapi 34 itu sudah dihitung perhitungan yang ada, pernah kita 100 menteri itu hanya politis amat, memberikan kesempatan semua orang tapi gak bisa jalan, artinya 34 okelah," ujarnya.
JK pun tak menepis jika pembentukan 40 kementerian dinilai sangat politis. Dia berkata, kabinet tersebut bukan lagi zaken kabinet atau yang diisi kalangan profesional.
"Itu artinya bukan lagi kabinet kerja itu namanya, bukan zaken kabinet, tapi kabinet yang sangat politis," ungkap dia.
5. Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka Akui Ada Pembahasan
![Gibran Rakabuming Raka Langsung Bagi-Bagi Susu](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/cNYYYMFvG3TKQjULEouRRpJ_Gbk=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4811806/original/035793000_1713952885-20240424-Gibran_usai_Penetapan-AFP_5.jpg)
Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku soal penambahan kementerian menjadi 40 masih dalam pembahasan.
"Itu nanti ya (penambahan kementerian), masih dibahas dan digodok. Nanti, tunggu saja," ujar Gibran saat ditemui awak media di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa 7 Mei 2024.
Kemudian Gibran menjelaskan, dalam pembahasan kementerian tersebut juga membicarakan soal program makan siang gratis. Namun ia meminta agar publik menunggu terlebih dulu.
"Kemarin sempat dibahas (kementerian menangani makan siang gratis), tapi tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas," kata Gibran.
Dia lalu menjelaskan mengapa diperlukan kementerian sendiri yang menangani salah satu program prioritas yang digagas oleh dirinya dan Presiden Indonesia Terpilih Prabowo Subianto tersebut.
Gibran juga menegaskan bahwa kementerian itu dibutuhkan untuk memastikan program tersebut berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.
"Karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus, ya kita ingin program ini benar-benar bisa berjalan," ucap dia.
"Karena kita ingin program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti. Masalah kementeriannya itu belum pasti. ditunggu saja dulu," sambung Gibran.
Namun, dia menegaskan bahwa tidak ingin program tersebut gagal di tengah jalan. Sehingga, harus digarap dengan serius.
"Makanya tadi saya bilang itu harus menjadi atensi khusus. Iya (agar tidak gagal di tengah jalan)," jelas Gibran.
Advertisement
6. Kata Ma'ruf Amin
![Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin (Istimewa)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/Ej3K-tsqqWQmRoTsX6h_em7fSoo=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4799248/original/016116200_1712712540-95819722-e127-4b52-a8c0-dafdc6904183.jpeg)
Wakil Presiden Ma’ruf Amin merespons soal rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menambah jumlah kementerian/lembaga menjadi 40.
Ma'ruf menilai, jumlah kementerian/lembaga yang ada saat ini sudah ideal.
"Sekarang ini kan 34 (kementerian) itu cukup ideal," kata Ma’ruf di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa 7 Mei 2024.
Meski demikian, Ma’ruf mengatkan rencana penambahan jumlah kementerian/ lembaga bisa saja dilaksanakan apabila dirasa perlu.
"Tapi bisa saja lebih daripada itu (34)," kata Ma’ruf.
"Kalau ada keperluan mungkin bisa lebih daripada itu," jelas dia.
7. Respons Jokowi
![Tawa Jokowi dan Prabowo di Istana Merdeka](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/g28qfTgoISi6JyVb63499jbSS5Q=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2936906/original/002839800_1570787250-20191011-Presiden-Jokowi-Terima-Prabowo-di-Istana-Merdeka.jpg)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto soal rencana menambah kementerian di pemerintahan ke depan. Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
"Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa 7 Mei 2024.
"Enggak ada (masukan), enggak ada," sambungnya.
Kendati begitu, dia sepakat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan agar Prabowo tak membawa orang toxic ke pemerintahannya.
"Udah bener dong. Bener, bener," tutup Jokowi.
![Infografis Penetapan Prabowo-Gibran, Presiden dan Wapres Terpilih 2024-2029. (/Gotri/Abdillah)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/ZAkeKjSOGDdmypEVXVPesZssEEA=/640x640/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4812053/original/061782800_1713965864-Infografis_SQ_Penetapan_Prabowo-Gibran__Presiden_dan_Wapres_Terpilih_2024-2029.jpg)
Terkini Lainnya
3 Respons Anies Baswedan Usai Diusung PKS Maju Jadi Bakal Cagub di Pilkada Jakarta 2024
7 Respons Berbagai Pihak Terkait Korban Judi Online Bakal Dapat Bansos
7 Respons Sejumlah Pihak Usai Munculnya Wacana Amandemen UUD 1945 Terkait Pemilihan Presiden oleh MPR
1. Pakar Nilai Pembentukan 40 Kementerian Harus Mengubah Regulasi
2. Gerindra Sebut Semakin Banyak Kementerian Semakin Bagus
3. Ganjar Pranowo Tegaskan Tak Sesuai Undang-Undang
4. JK Sebut Bukan Kabinet Kerja, tapi Kabinet Politis
5. Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka Akui Ada Pembahasan
6. Kata Ma'ruf Amin
7. Respons Jokowi
Jokowi
Prabowo
Prabowo Subianto
respons
Kementerian
tambah kementerian
40 Kementerian
40 kementerian Prabowo
40 Kementerian Prabowo-Gibran
Rekomendasi
7 Respons Berbagai Pihak Terkait Korban Judi Online Bakal Dapat Bansos
7 Respons Sejumlah Pihak Usai Munculnya Wacana Amandemen UUD 1945 Terkait Pemilihan Presiden oleh MPR
5 Respons Mulai Parpol hingga Kasetpres Heru Budi Usai Mundurnya Kepala Otorita IKN dan Wakilnya
7 Respons Mulai Parpol, KPU, hingga Jokowi Terkait Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah
7 Respons Mulai Gerindra hingga Baleg DPR Terkait Revisi UU Kementerian Negara
Top 3 News: Respons Anies Baswedan Usai Disebut Akan Bentuk Ormas atau Partai Setelah Pilpres 2024
Copa America 2024
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Hasil Copa America 2024: Brace Vinicius Junior Bawa Brasil Gulung Paraguay
Hasil Copa America 2024: Vinicius Junior Brace, Brasil Gilas Paraguay dan Jaga Asa ke Perempat Final
Hasil Copa America 2024: Lumat Kosta Rika, Kolombia Makin Dekat dengan Perempat Final
Link Live Streaming Copa America 2024 Paraguay vs Brasil, Sebentar Lagi Tanding di Vidio
Hasil Copa America 2024: Hajar Kosta Rika 3-0, Kolombia Selangkah Lagi ke Perempat Final
Timnas Indonesia U-16
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Lupakan Euforia, Nova Arianto Minta Skuad Timnas U-16 Fokus di Semifinal Piala AFF U-16
Hasil Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Laos: Pesta Gol, Garuda Nusantara Lolos ke Semifinal
Hasil Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Laos: Sempat Tertinggal, Garuda Nusantara Unggul 4-1 di Babak Pertama
Dapatkan Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Laos, Sesaat Lagi Tayang di Indosiar dan Vidio
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Laos, Kamis 27 Juni Pukul 19.30 WIB: Tayang di Indosiar dan Vidio
Judi Online
Pakar Sebut Generasi Muda Lebih Rentan Jadi Korban Judi Online
5 Negara dengan Transaksi Judi Online Terbesar, Indonesia Termasuk?
Kejati Jabar Dapat Instruksi Khusus Jaksa Agung soal Pemberantasan Judi Online
Bagaimana Hukum Bayar Uang Sekolah dari Judi Online, Bolehkah?
1.000 Anggota DPR dan DPRD Terseret Judi Online, Pemerintah Harus Apa?
Pilkada 2024
Jelang Pilkada 2024, Bawaslu RI Ingatkan Cianjur Masuk Kategori Rawan Tinggi
Rakernas PAN, Ketum Zulhas Serahkan SK Pilkada 2024 dan Tetapkan Jadwal Kongres
Punya Letak Strategis, Cabup Nina Agustina Yakin Indramayu Jadi Kawasan Industri Berkembang
Buka Mukerwil DPW PPP Kepri, Mardiono Sebut Akan Siapkan Calon Terbaik di Pilkada 2024
Aliansi Relawan Gibran Minta Presiden Terpilih Akomodir Anak Muda Masuk Kabinet Pemerintahan
Survei Pilkada Tana Tidung: Said Agil Unggul Tipis dari Petahana
TOPIK POPULER
Populer
Kapolri Pimpin 31 Kenaikan Pangkat Pati, Agung Setya Imam Effendi dan Syahardiantono Resmi Jabat Komjen
Polisi Ingatkan Hati-Hati Diimingi Uang untuk Buka Rekening Bank Usai Kasus Penipuan Like Video YouTube
Ada LPS Monas Half Marathon, Ini Jalan di Jakarta yang Akan Dibuka-Tutup Besok
Ada Aksi Hemat Energi, Berikut Lokasi Pemadaman Lampu 60 Menit di Jakarta Malam Ini
Firli Bahuri Dicegah ke Luar Negeri Sampai 25 Desember 2024
Top 3 News: Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Server PDN Diretas, Ini Respons Budi Arie
Lestarikan Kearifan Lokal, Citra Swarna Tembong City Bangun Balai Budaya di Kota Serang Banten
Bantu Atur Lalin Kereta, Penyandang Disabilitas Tersambar hingga Meninggal Dunia
Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun Disebut Realistis
Zulhas: Enggak Betul Jokowi Sodorkan Nama Kaesang, Partai-Partai yang Perlu
Euro 2024
Manchester United Kepincut Bintang Euro 2024 Asal Turki, Bisa Jadi Pengganti Antony di Old Trafford
Asa Jerman Jaga Kans Juara di Euro 2024
Euro 2024: UEFA Sudah Ambil Keputusan Tegas pada Wasit Kontroversial yang Gagalkan Gol Belanda
Timnas Italia Enggan Remehkan Swiss di Babak 16 Besar Euro 2024
Manchester United Ternyata Sempat Pinang Bintang Muda Barcelona
Babak 16 Besar Euro 2024: Swiss Tak Gentar Hadapi Juara Bertahan
Berita Terkini
Deretan 10 Saham Top Gainers-Losers pada 24-28 Juni 2024
Sederet Bahasa Daerah dari Indonesia Ditambahkan ke Google Translate, Batak Karo sampai Madura
Lupa Bayar Pajak Daerah? Siap-Siap Kena Sanksi
Penimbangan Serentak Bisa Potret Angka Stunting Secara Lebih Nyata, Hasilnya Keluar Bulan Depan
Jelang Pilkada 2024, Bawaslu RI Ingatkan Cianjur Masuk Kategori Rawan Tinggi
Debat Capres AS 2024 Joe Biden Vs Donald Trump Masuk Kategori 1 dari 3 Debat Pertama Rating Terendah Sejak 1976
Hadiri Pelantikan Pujakesuma Jabar, Dedi Mulyadi: Kontribusi Paguyuban Penting
Rampung Dikerjakan, Tol Cimanggis-Cibitung Lengkapi Jaringan Ruas JORR 2
Kapolri Pimpin 31 Kenaikan Pangkat Pati, Agung Setya Imam Effendi dan Syahardiantono Resmi Jabat Komjen
Hasil MotoGP Belanda 2024: Bagnaia Tercepat di Kualifikasi, Marc Marquez Gagal 5 Besar
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Penyebab Ketindihan Saat Tidur dan Cara Mengatasinya
Industri Kripto Kehilangan Rp 8,3 Triliun Akibat Peretasan
Dapat Pinjaman Rp 1,8 Triliun dari Bank Dunia, Menhub Minta Medan Benahi Transportasi Perkotaan