Quraish Shihab Minta MUI Keluarkan Daftar Produk yang Harus Diboikot karena Dukung Israel

, Jakarta - Cendekiawan Muslim Muhammad Quraish Shihab mengaku mendapat aduan dari pengusaha yang mengalami penurunan pendapatan hingga 60 persen sejak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

Ulama kharismatik itu menekankan MUI perlu membuat daftar produk pendukung agresi miiter Israel ke Palestina yang masuk dalam fatwa mereka. Menurut dia, hal itu perlu dilakukan guna menghindari boikot yang salah sasaran.

"Pada dasarnya kita harus memboikot yang jelas-jelas membantu Israel, yang tidak, kita harus berhitung dong. Apakah dia lebih rugi atau kita lebih rugi?," ujar Quraish Shihab dalam keterangannya, Rabu (22/11/2023).

Hal senada juga disampaikan Pakar Sejarah Islam, Haikal Hassan. Dia mengungkapkan gerakan boikot produk Israel ini dimanfaatkan sejumlah pihak untuk persaingan dagang yang tidak sehat. Dia menduga ada pihak yang sengaja membuat daftar produk boikot tersebut secara asal.

"MUI dan pemerintah seharusnya memberikan secara jelas produk mana saja yang berkaitan dengan Israel. Hal itu agar pernyataan yang disebutkan tidak menjadi bola liar yang dimanfaatkan pihak tertentu," kata dia.

Sementara, akademisi di bidang Hukum Indonesia, Nadirsyah Hosen membahas terkait kemungkinan gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) tersebut disusupi. Dia menjelaskan, penyusupan dapat dilakukan melalui daftar produk yang masuk daftar boikot.

Dia menyebut, sejauh ini ada dua website yang banyak dirujuk masyarakat dalam hal daftar produk yang diduga terafiliasi dengan Israel yakni Bdnaash.com dan Boycott.thewitness.news.

"Dari mana kita tahu produk tersebut mendukung Israel,?" kata Nadirsyah.

2 dari 3 halaman

2 Website Diduga Terafiliasi dengan Israel

Dia lantas membahas website Bdnaash.com sebagai acuan boikot. Dalam web memang tidak menyertakan alasan dan proses verifikasi kenapa produk yang ada dikatakan mendukung Israel.

Nadirsyah menilai, minimnya data verifikasi ini dapat menjadi bola liar yang dimanfaatkan pihak tertentu.

"Mulai dari persaingan bisnis menyerang kompetitor sampai potensi asal-asalan saja memasukan produk atau perusahaan tertentu tanpa alasan yang jelas," ucapnya.

Sedangkan, website kedua menyertakan alasan dan bukti keterlibatan produk tersebut dengan Israel. Namun, bukti tersebut berdasarkan berita tahun 2000 sampai dengan 2022 dimana perusahaan tersebut mempunyai cabang di Israel.

"Apakah ini bukti mereka mendukung agresi? belum tentu dong. Namanya dagang kan boleh dimana saja," kata Nadirsyah.

Keakurasian Kedua Website Dipertanyakan

Lebih jauh, dia juga mempertanyakan keakurasian kedua website rujukan tersebut karena beberapa produk yang masuk daftar dinilai saling bertolak belakang dalam konteks mendukung Israel. Dia juga mempertanyakan lebih dalam terkait definisi mendukung Israel.

"Apakah perusahaan publik tersebut mendonasikan keuntungan untuk Israel? Jika ya apakah franchise Tanah Air otomatis dianggap mendukung perusahaan pusat?" katanya.

Dia menjelaskan, adakalanya produk tersebut hanya menggunakan nama atau brand saja, namun kandungan produk sudah lokal. Perusahaan juga dikuasai oleh pengusaha lokal yang tidak memiliki urusan dengan brand pusat.

"Yang menjadi persoalan itu sebenarnya perusahaan atau produk?" katanya.

3 dari 3 halaman

Penunggangan Isu BDS

Kampanye Anti-Israel — Sebuah tanda di dinding di kota Bethlehem, West Bank, menyerukan pemboikotan produk Israel dari permukiman Yahudi, pada 5 Juni 2015. (Thomas Coex/AFP)

Sebelumnya, peristiwa penunggangan isu BDS juga telah dialami Aqua. Produk yang sepenuhnya buatan dan telah menyerap tenaga kerja lokal ini disudutkan oleh pihak tertentu sebagai brand yang mendukung Israel.

Jejak digital mobilisasi yang memojokan Aqua ada di media sosial X. Ada pihak yang menunggangi gerakan BDS dengan memainkan tagar tolak danone aqua di media sosial tersebut. Padahal apabila ditelusuri, tidak ada Aqua dalam daftar boikot di rujukan website manapun.

Corporate Communication Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin menegaskan bahwa perusahaan tidak terlibat dengan kegiatan politik di mana pun. Dia mengatakan, di Indonesia Danone memiliki 25 pabrik dengan 13.000 karyawan.

"Sebagai entitas swasta, Danone tidak memiliki afiliasi dengan politik dimanapun," kata Arif dalam pernyataan resmi.