Rektor UBL Terima 101 Mahasiswa Program PMM dari 55 Kampus di Indonesia

Rektor UBL Terima 101 Mahasiswa Program PMM dari 55 Kampus di Indonesia - News

, Jakarta - Rektor Universitas Bandar Lampung, M Yusuf S Barusman secara resmi menyambut dan menerima 101 mahasiswa dari 55 Universitas di Indonesia yang mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Batch III. Kegiatan itu berlangsung di Aula F Kampus Drs. RM. Barusman, Juma’at 1 September 2023.

Prosesi penyambutan juga dihadiri para Wakil Rektor, Dekan dan Koordinator PMM UBL yang sekaligus Direktur Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) UBL Yanuar Dwi Prastyo.

Dalam sambutannya, Yusuf mengucapkan selamat datang di provinsi Lampung khususnya di UBL dan berharap dengan mengikuti program ini para mahasiswa dapat mengenal keberagaman budaya dan proses pendidikan di UBL.

“Program PMM ini sangat bagus untuk membangun nasionalisme mahasiswa sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, kalian bisa saling mengenal satu sama lain dan juga mempelajari budaya yang ada di Lampung serta merasakan bagaimana proses perkuliahan di berbagai program studi di UBL ini,” ucap Yusuf dalam keterangannya, Jumat (2/9/2023).

Pada tahun ini, sebanyak 1186 mahasiswa pendaftar dari 224 perguruan tinggi di Indonesia memilih UBL untuk program PMM Batch 3. Setelah proses seleksi, 118 mahasiswa dari 62 kampus dinyatakan lolos dan sudah mengkonfirmasi sebanyak 101 mahasiswa dari 55 kampus.

Jumlah ini mengalami peningkatan 6 kali lipat dari kuota yang dibuka dari tahun sebelumnya yang menunjukkan minat mahasiswa untuk mendaftar di UBL sangat tinggi. Mereka akan menghabiskan 1 semester menempuh pendidikan di berbagai program studi di UBL dan menjalani rangkaian kegiatan dengan fokus menciptakan pemahaman komprehensif tentang kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial bagi mahasiswa melalui Modul Nusantara.

2 dari 2 halaman

Mahasisa Tak Wajib Skripsi

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim meluncurkan kebujakan untuk transformasi di bidang pendidikan. Salah satunya, kini mahasiswa S1 tidak lagi wajib menyusun skripsi sebagai syarat kelulusan.

Aturan mahasiswa tidak wajib skripsi ini tertuang dalam Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Hal tersebut disampaikan Nadiem saat meluncurkan Merdeka Belajar Episode Ke-26 yang bertajuk Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi yang juga disiarkan melalui platform YouTube.

"Pendidikan tinggi memiliki peran penting sebagai pendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, persiapan SDM unggul, dan sebagai tulang punggung inovasi," katanya di Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Mengutip dari situs resmi Kemendikbudristek RI, peraturan baru ini telah ditetapkan sejak 16 Agustus 2023 dan menjadi perundangan pada 18 Agustus 2023. Status peraturan Menteri tersebut kini sudah mulai berlaku.

Mengutip dari Antara, dari Peraturan Mendikbudristek ini terdapat dua aspek dalam kebijakan ini yang akan mampu mentransformasi pendidikan tinggi. Pertama adalah memerdekakan standar nasional pendidikan tinggi, lalu kedua yaitu sistem akreditasi pendidikan tinggi yang meringankan beban administrasi dan finansial.

Standar nasional pendidikan tinggi yang lebih memerdekakan yaitu standar nasional kini berfungsi sebagai pengaturan framework dan tidak lagi bersifat perspekriptif dan detail seperti di antaranya terkait pengaturan tugas akhir mahasiswa. Adapun sebelumnya, standar nasional pendidikan tinggi bersifat kaku dan rinci. Oleh karena itu perguruan tinggi kurang leluasa merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi.

uefau17.com