Legislator Minta Pemerintah Bijak dalam Penerapan Kebijakan Pendaftaran PSD Lingkup Privat

Legislator Minta Pemerintah Bijak dalam Penerapan Kebijakan Pendaftaran PSD Lingkup Privat - News

, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menentukan batas waktu bagi pengembang aplikasi media sosial (medsos) untuk pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat pada 20 Juli 2022.

Berdasarkan pengawasan Kominfo, masih banyak aplikasi medsos atau penyelenggara sistem elektronik yang belum mendaftar sebagai PSE Lingkup Privat.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mendukung kebijakan pemerintah tersebut karena semua aplikasi yang digunakan masyarakat dengan menggunakan jaringan yang dibangun dengan pajak, maka wajib mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.

Namun, dia mengingatkan pemerintah bersikap bijak dalam menerapkan kebijakan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), agar tidak merugikan semua pihak terutama masyarakat.

"Semua aplikasi yang digunakan masyarakat yang menggunakan jaringan yang dibangun dengan pajak, memiliki kewajiban mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun pemerintah harus bijak dalam melaksanakan kebijakan pendaftaran PSE," kata Dave di Jakarta, Senin (18/7)

Dia mencontohkan, pemerintah harus mengingatkan perusahaan untuk mendaftarkan PSE sejak jauh hari sehingga waktunya tidak mendesak untuk pendaftarannya.

2 dari 2 halaman

Pelaksanaan Aturan PSE

Menurut politisi Partai Golkar ini, jangan sampai informasi PSE tersebut waktunya singkat lalu justru menimbulkan kegaduhan sehingga berdampak pada perusahaan dan masyarakat.

"Masyarakat yang jumlahnya puluhan hingga ratusan juta orang pengguna aplikasi, terancam tidak bisa menggunakan aplikasinya dan terancam mata pencariannya," ujarnya.

Dave menilai berbagai dampak negatif tersebut harus dihindari pemerintah, sehingga diperlukan peraturan yang jelas mengenai pelaksanaan teknis dari kebijakan PSE.

Dia mengingatkan, penegakan aturan untuk meningkatkan devisa negara merupakan hal yang penting, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan dan dilaksanakan secara terstruktur.

"Pelaksanaan aturan tersebut harus sesuai aturan dan terstruktur sehingga masyarakat tidak terganggu kehidupannya atas kebijakan tersebut," kata legislator yang wakili daerah pemilihan Jawa Barat VII.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengingatkan kepada para pengembang aplikasi media sosial (medsos) untuk segera mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Menurut dia, aturan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Dia menyatakan negara-negara lain di dunia pun telah menerapkan hal yang serupa bagi para aplikasi medsos yang beroperasi di negaranya.

(*)