Apa Tugas BPUPKI? Ketahui Sejarah dan Tujuan Pembentukannya

, Jakarta Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 1 Maret 1945 dan diresmikan pada 29 April 1945. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI dikenal dengan sebutan Dokuritsu Junbi Chosakai. Lantas, apa tugas BPUPKI?

Awalnya BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai upaya mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia agar bersedia membantu dalam perang melawan sekutu. Adapun sebagai gantinya, Jepang menjanjikan akan membantu proses kemerdekaan Indonesia.

Sementara, yang ditunjuk menjadi ketua BPUPKI adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T) Radjiman Wedyodiningrat, dan wakil ketuanya ialah Ichibangase Yosio dari pihak Jepang dan Raden Pandji Soeroso dari pihak Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan tujuh orang Jepang. Dengan pembentukannya, tugas utama BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek poplitik, ekonomi, atur pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.

Berikut ini penjelasan mengenai apa tugas BPUPKI, sejarah pembentukan, dan tujuan pembentukannya yang telah dirangkum oleh dari berbagai sumber, Rabu (27/10/2021).

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan Gaung Pancasila dalam Pidato Bung Karno adalah hal yang Maha Penting di Sidang BPUPKI

2 dari 5 halaman

Sejarah Terbentuknya BPUPKI

Apa Tugas BPUPKI? Ketahui Sejarah dan Tujuan Pembentukannya — Persidangan resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli-14 Juli 1945 (Sumber: Wikipedia)

Awalnya, BPUPKI ini pertama kali dibentuk pada 1 Maret 1946 tetapi baru diresmikan pada 29 April 1945. BPUPKI didirikan dengan tujuan mempelajari dan menyelidiki segala hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan, seperti ekonomi, politik, dan tata pemerintahan Indonesia.

Pihak yang membentuk lembaga ini justru pemerintah Jepang. Anggota yang mengemban tugas BPUPKI tetap tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Kala itu, Jepang sedang menghimpun dukungan untuk melawan sekutu. Termasuk dengan cara memikat hati rakyat Indonesia melalui BPUPKI.

Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut Dokuritsu Junbi Cosakai yang beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Lembaga ini dipimpin oleh KRT Radjiman Wedyodiningrat, Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio bertugas sebagai wakil.

Di luar anggota inti BPUPKI, juga dibentuk sebuah Badan Tata Usaha yang beranggotakan 60 orang. Badan tersebut dipimpin oleh Raden Pandji Soeroso dengan wakil Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko ( dari pihak Jepang).

Selama BPUPKI berdiri, secara resmi melakukan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei-1 Juni 1945. Sidang kedua dilaksanakan pada 10 Juli-17 Juli 1945. BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya pada 29 Mei 1945 yang membahas asas negara. Dengan Mohammad Yamin yang menyampaikan 5 asas yakni, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat.

Sementara, pada sidang selanjutnya yang dilaksanakan tanggal 31 Mei 1945, Dr Soepomo mengemukakan 5 asas yakni, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah dan keadilan rakyat.

Kemudian, pada sidang 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 asas yang kini disebut Pancasila. Untuk itulah, pada tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelahnya, pada 10 Juli-17 Juli 1945, BPUPKI melakukan sidang kedua untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), bentuk negara, wilayah negara dan kewarganegaraan Indonesia

Kurang lebih empat bulan berdiri, BPUPKI kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Hal itu dikarenakan tugas-tugasnya sudah selesai dilaksanakan. Kemudian membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dalam bahasa Jepang dipanggil dengan nama Dokuritsu Junbi inkai. PPKI memiliki anggota berjumlah 21 orang yang diketuai oleh Soekarno. Sejak saat itulah, upaya untuk memproklamasikan kemerdekaan menjadi semakin gencar.

3 dari 5 halaman

Tujuan Pembentukan BPUPKI

Sebelum membahas tentang apa tugas BPUPKI, perlu diketahui tujuan utama dibentuknya organisasi tersebit. Tujuan utama dibentuknya BPUPKI ialah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia setelah kemerdekaan. Jadi, BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia.

Sedangkan bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan Sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Saat itu, Jepang terlibat dalam Perang Dunia II melawan tentara Sekutu sehingga pihak Jepang membutuhkan banyak dukungan. Oleh karena itu, dibentuknya BPUPKI oleh Jepang tidak 100 persen tulus untuk memberi kemerdekaan Indonesia, tetapi juga untuk mendapat dukungan dan melaksanakan politik kolonialnya.

4 dari 5 halaman

Tugas Utama BPUPKI

Setelah dijelaskan diatas mengenai sejarah dan tujuan dibentuknya BPUPKI, anda perlu mengetahui apa tugas BPUPKI. Berikut ini apa tugas BPUPKI, yaitu:

Membahas dan menyusun rancangan dasar negara Indonesia.
Sesudah sidang pertama, BPUPKI bertugas membentuk reses selama satu bulan.
Membentuk panitia sembilan yang bertugas untuk menampung saran-saran dan konsepsi dasar negara dari para anggota.
Membantu panitia sembilan bersama panita kecil.
Panita sembilan menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.

5 dari 5 halaman

Anggota BPUPKI

Setelah mengetahui apa tugas BPUPKI, maka penting untuk mengetahui anggota BPUPKI. Berikut ini beberapa nama-nama anggota BPUPKI, diantaranya:

K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (ketua)
R.P. Soeroso (wakil ketua)
Ichibangse Yoshio (wakil ketua)
Soekarno
Mohammad Hatta
Ki Hajar Dewantara
Raden Suleiman Effendi Kusumaatmaja
Samsi Sastrawidagda
Sukiman Wiryosanjoyo
Kanjeng Raden Mas Hario Sosrodiningrat
KH A Ahmad Sanusi
KH Wahid Hasyim
H Agus Salim
Raden Ashar Sutejo Munandar
Abdul Kahar Muzakir
Raden Mas Panji Surahman Cokroadisuryo
Raden Ruseno Suryohadikusumo
KH Abdul Halim Majalengka (Muhammad Syatari)
KRMT Ario Wuryaningrat
Ki Bagus Hadikusumo
KH Mas Mansoer
KH Masjkur
Agus Muhsin Dasaad
Liem Koen Hian
Mas Aris
Mas Sutarjo Kartohadikusumo
AA Maramis
Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonagoro
Mas Susanto Tirtoprojo
Mohammad Yamin
Raden Ahmad Subarjo
Raden Hindromartono
AR Baswedan
Raden Mas Sartono
Raden Panji Singgih
Raden Syamsudin
Raden Suwandi
Raden Sastromulyono
Yohanes Latuharhary
Raden Ayu Maria Ulfah Santoso
Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito
Oey Tiang Tjoei
Oey Tjong Hauw
Bandoro Pangeran Hario Purubojo
PF Dahler
Parada Harahap
Soepomo
Pangeran Ario Husein Jayadiningrat
Raden Jenal Asikin Wijaya Kusuma
Raden Abdul Kadir
Raden Abdulrahim Pratalykrama
Raden Abikusno Cokrosuyoso
RAA Purbonegoro Sumitro Kolopaking
Raden Adipati Wiranatakoesoema V
Raden Mas Margono Joyohadikusumo
RMTA Suryo
R Otto Iskandardinata
Raden Panji Suroso
Raden Ruslan Wongsokusumo
Raden Sudirman
Raden Sukarjo Wiryopranoto
Raden Buntaran Martoatmojo
Bendoro Pangeran Hario Bintoro
KRT Rajiman Wedyodiningrat
Tan Eng Hoa
Matuura Mitukiyo
Miyano Syoozoo
Tanaka Minoru
Tokonami Tokuzi
Itagaki Masumitu
Masuda Toyohiko
Ide Teitiroo